Nasionalisme yang Tergadaikan

December 24, 2006

Nasionalisme yang Tergadaikan
Oleh L a u n a

SEJAK Budi Otomo mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi bumiputera yang bervisi ”semi-nasional” pada 20 Mei 1908, bisa dibilang proyek nasionalisme Indonesia sejak itu dimulai. Terhitung tahun 2008 nanti, proyek nasionalisme Indonesia berarti telah memasuki usia se-abad. Dalam rentang perjalanan panjang itu, eksperimentasi nasionalisme Indonesia – paling tidak – hingga kini telah menghasilkan wajah kemerdekaan dan integrasi nasional di bawah kepemimpinan Soekarno (1945-1966), serta formulasi pembangunan nasional dan integrasi teritorial di bawah kepemimpinan Soeharto (1966-1998).

Secara umum dapat dikatakan, jika pada masa Soekarno proyek nasionalisme diarahkan untuk mendesain suatu nation-state dengan fundamen nation and character building, maka pada masa Soeharto konsep ini terdesak oleh ideologi “developmentalism” yang bergerak di bawah formula administrative-state. Dengan kata lain, jika proyek nasionalisme Soekarno berhasil memadukan relasi masyarakat-negara ke dalam ikatan solidaritas sosial yang berhasil meleburkan sekat-sekat primordialisme sebagai energi penggerak persatuan bangsa, maka di era Soeharto nasionalisme justru melahirkan monopoli negara di satu sisi serta pemisahan negara dan masyarakat yang kian berjurang pada sisi lain.

Sejak era Soeharto hingga Yudhoyono-Kalla saat ini, nasionalisme Indonesia seakan tak berkaitan dengan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan. Negara Orde Baru hingga ordo reformasi tetap mempraktekkan sistem administrative-state yang terbukti gagal mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan bagi rakyat. Ideologi pembangunan yang berencana mewujudkan national-pride dan social welfare ternyata cuma sanggup melahirkan negara monopolis-oligarkis dimana seluruh urusan masyarakat disupervisi negara. Sebagai sebuah collective imagination, seperti diteorikan Ben Anderson, nasionalisme Orde Baru dus ordo reformasi yang berkuasa saat ini telah gagal berperan sebagai perkakas untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang adil dan bermartabat.

Di sini, nasionalisme Indonesia kontemporer bukan cuma paradoks dengan prinsip demokrasi dan visi keadilan sosial, akan tetapi ia juga menjadi paradoks dengan konsep kedaulatan nasional yang menjadi basis filosofisnya. Indonesia saat ini bukan cuma bagian dari jejeran negara-bangsa yang telah terjerat dalam skenario ekonomi-politik global, akan tetapi telah menjadi penerjemah fasih dari praktek kapitalisme-neoliberal. Penguasaan korporasi global (seperti Caltex, Freeport, atau Newmont) atas sumberdaya ekonomi nasional adalah sedikit fakta dari telah tergadaikannya kedaulatan ekonomi nasional.

Freeport, korporasi global milik Amerika Serikat, misalnya telah mengangkangi tambang emas terbesar dunia di Papua dengan cadangan terukur lebih dari 3.046 juta ton emas, 31 juta ton tembaga, dan 10 ribu ton perak. Namun selama hampir 30 tahun mengeksploitasi kakayaan bangsa yang paling berharga (dengan pendapatan per tahun hampir 1,5 miliar dolar AS), Freeport hanya memberi bagi hasil (profit sharing) tak lebih dari 10-13 persen dari pendapatan bersih di luar pajak kepada pemerintah Indonesia. Apa yang ditinggalkan Freeport di Papua? 60 persen rakyat Papua tidak memiliki akses pendidikan, 35,5 persen tidak memiliki akses fasilitas kesehatan, dan lebih dari 70 persen hidup tanpa air bersih. Data HDI (Human Development Index) 2004 menunjukkan, Papua menempati urutan ke-212 (terutama mereka yang tinggal di daerah Mimika, Paniai, dan Puncak Jaya) dari 300 lebih kabupaten yang ada di Indonesia. Inikah yang disebut dengan kemitraan global?

Sebaliknya, arus nasionalisme-sosialisme – sebagai bentuk penentangan terbuka terhadap globalisasi-neoliberalisme – kini menguat di kawasan Amerika Latin. Pemimpin seperti Fidel Castro (Kuba), Hugo Chavez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Michele Bachelet (Cile), Luis Inazio Lula da Silva (Brasil), Tabare Vasquez (Uruguay), Alfredo Palacio (Ekuador), dan Nestor Kirchner (Argentina) adalah tokoh-tokoh sosialisme kiri-tengah yang dipilih rakyatnya akibat kemuakan kolektif rakyat di negara-negara kawasan “keluarga kiri” itu terhadap imperialisme Barat.

Di Bolivia misalnya, masalah eksploitasi sumber energi berkembang menjadi isu politik strategis setelah Morales mencanangkan langkah nasionalisasi atas sumber daya alam negerinya yang selama ini dikuasai asing. Morales meminta agar korporasi global milik Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada harus berperan sebagai “mitra” dan bukan menjadi “majikan” dalam mengeksploitasi kekayaan alam Bolivia.

Langkah berani Morales, dalam konteks nasionalisme Indonesia, bukanlah hal baru. Pada dekade 1960-an, Soekarno pernah melakukan hal yang sama dengan ucapannya yang amat terkenal “go to hell with your aid”. Pernyataan Soekarno dengan tegas menunjukkan bahwa ia tak sudi jika “proyek bantuan pembangunan Barat” menjadi alat politik untuk mengatur negerinya. Soekarno adalah tipikal pemimpin Dunia Ketiga yang tak pernah mau melihat kedaulatan bangsanya tergadaikan, persis seperti yang dilakukan Morales dan Chavez di Amerika Latin.

Lalu bagaimana dengan nasib nasionalisme Indonesia di bawah kepemimpinan Yudhoyono-Kalla? Wallahualam bisawab.***
Program Officer ALNI Indonesia dan Dosen Ilmu Politik FISIP-UBK

4 Responses to “Nasionalisme yang Tergadaikan”

  1. wildan said

    Bolehkah saya meminta/mengkopi artikel “Nasionalisme yang Tergadaikan?

  2. antok said

    JANGAN GADAIKAN NEGARA KITA DENGAN KAPITALISME/POLITIK!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: