Buruh, Pasar Kerja, dan Demokrasi Ekonomi

December 19, 2006

Buruh, Pasar Kerja, dan Demokrasi Ekonomi
Oleh L a u n a

KINERJA pemerintahan SBY-JK dalam memperbaiki kondisi perburuhan dan pasar kerja bisa dibilang jauh dari harapan. Buruh kian hari kian marjinal, sementara pasar kerja juga makin tak jelas. Gejala paling mengkhawatirkan adalah tambahan penganggur yang melebihi kesempatan kerja. Penutupan pabrik sepatu besar di Tangerang (Dong Joe) dan Bekasi (Tong Yang) yang memiliki 18.000 tenaga kerja, menambah panjang deretan penganggur. Kondisi ini jelas kontradiktif dengan janji pemerintahan SBY-JK untuk menurunkan angka pengangguran dari 9,5 persen pada tahun 2005 menjadi 5,1 persen tahun 2009.  

Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), antara Februari 2005 dan 2006, penduduk usia kerja tumbuh dari 155,6 juta orang menjadi 159,3 juta orang atau terjadi peningkatan sebesar 2,38 persen. Sementara angka angkatan kerja naik dari 105,8 juta orang menjadi 106,3 juta orang (0,45 persen), atau naik 13 persen dari tambahan penduduk usia kerja. Berkurangnya penduduk usia kerja yang masuk ke dalam pasar kerja menunjukkan kegagalan pemerintah dalam merangsang pasar kerja. 

Secara sederhana, kegagalan pemerintah dalam merangsang pasar kerja dapat dilihat dalam dua kasus berikut: Pertama, data tahun 2006 menunjukkan bahwa hanya 23 persen anggaran pembangunan pemerintah yang tergunakan. Akibatnya, dana pembangunan yang berjumlah lebih dari Rp 50 triliun cuma parkir di Bank Indonesia. Sementara di bank pembangunan daerah (pengelola dana pemerintah daerah), lebih dari Rp 40 triliun nongkrong dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dana menganggur ini semestinya bisa digunakan untuk membantu percepatan pertumbuhan sektor riil agar mampu menyerap tenaga kerja yang ada. 

Kedua, pola pembangunan yang bias kota. Data Sakernas Februari 2005 dan 2006 menunjukkan tambahan penduduk usia kerja di desa sebesar 70 persen, sementara di kota hanya 30 persen. Kebijakan industrialisasi dan pembangunan yang bias kota berakibat pada laju angka urbanisasi dan fenomena proletariasi yang hebat. Jangan heran jika jawaban para pencari kerja dari desa adalah “mengadu untung di kota”, sebuah jawaban klasik, karena tidak adanya kesempatan kerja di desa. 

Di sisi lain, kondisi ketenagakerjaan juga tak mengalami perbaikan seiring dengan janji demokratisasi ekonomi. Kasus rencana revisi pemerintah terhadap Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, karut-marutnya pengelolaan dana buruh di Jamsostek, gaji hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial (PHI) yang hingga kini belum dibayar, hingga aksi-aksi demonstrasi buruh yang kian marak di berbagai wilayah merupakan fakta bahwa partisipasi buruh dalam manajemen (dus proses demokratisasi politik hubungan industrial) hingga kini masih jalan di tempat.  

Bisa dikatakan, di era globalisasi-neoliberal saat ini, terdapat empat pemain penting penggerak ekonomi (global). Dua kelompok pertama adalah pemerintah dan perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs), sementara dua kelompok terakhir adalah modal keuangan dan tenaga kerja. Dari keempat pemain itu, yang paling banyak mengambil manfaat adalah modal keuangan global, yang umumnya dikelola korporasi-korporasi global. Saat ini, pertumbuhan modal 500 perusahaan multinasional di dunia mencapai tujuh kali lipat dari 721 miliar dolar AS pada tahun 1971 menjadi 5,2 triliun dolar AS pada tahun 1991. Pada tahun 2005, modal keuangan global diprediksi telah berkembang menjadi 50,2 triliun dolar AS. 

Dalam konstelasi perekonomian yang demikian, bisa dipastikan proyek demokratisasi ekonomi akan selalu mendapat perlawanan, baik dari pelaku ekonomi (domestik maupun global) atau dari lembaga kekuasaan politik yang terkikis peran dan pendapatannya akibat isu demokratisasi ekonomi.Para pemilik modal akan berupaya keras untuk menggagalkan tampilnya kebijakan redistributif yang menjadi tuntutan publik. Kebijakan redistribusi kepemilikan faktor produksi, misalnya tuntutan pembagian saham perusahaan oleh serikat pekerja, akan dijawab dengan argumen bahwa pekerja tidak layak mendapat saham karena ia telah menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas perusahaan lainnya. Inti penolakan dari kebijakan redistributif itu didasari oleh motif bahwa pemilik modal tidak ingin kepemilikan modal mereka terbagi dengan pihak lain, karena hal itu akan mengganggu kewenangannya dalam menentukan seluruh keputusan perusahaan. 

Ancaman lain yang menghambat proyek demokratisasi ekonomi adalah munculnya kebijakan-kebijakan “siluman” yang biasanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, baik dalam bentuk kebijakan monopoli, kemudahan ekspor/impor, atau kartel. Kelompok yang mendapat biasanya mendapat privelege semacam itu adalah pemilik modal yang bisa membeli kebijakan aparat pemerintah (yang umumnya bermental rent seekers). Kebijakan siluman itu jelas akan menutup peluang bagi bagi masyarakat (atau komunitas buruh) untuk mendapatkan hak-hak ekonominya secara adil dan setara. 

Dalam konteks ketimpangan kepemilikan aset ekonomi itu, maka bisa dipastikan buruh adalah kelompok yang mengalami marjinalisasi atas aliran keuntungan ekonomi yang seharusnya bisa diterimanya secara proporsional. Sebab, pemilik modal adalah satu-satunya pihak yang mengontrol dan menentukan seluruh pembagian laba ekonomi. 

Atas dasar argumen di atas, maka bisa dimengerti mengapa demokrasi politik menjadi prasyarat bagi terciptanya demokrasi ekonomi. Sebab, melalui demokrasi politik setiap kebijakan (ekonomi) yang digulirkan pemerintah adalah resultan dari aspirasi rakyat, bukan sekedar suara dari pemilik modal yang kebetulan mampu membeli kebijakan pemerintah. 

Di luar itu, demokrasi politik dibutuhkan agar agar setiap kebijakan redistribusi ekonomi yang ditawarkan pemerintah tidak dipenggal di tengah jalan oleh para pemilik modal (karena mereka merasa sebagai pihak yang paling dirugikan jika kebijakan redistibusi itu lolos).  

Pada akhirnya demokrasi politik diharapkan bisa menjamin setiap individu memperoleh akses dan bagian yang relatif sama dalam setiap kegiatan ekonomi, tidak seperti dalam pemerintahan otoriter, dimana kebijakan ekonomi ditujukan sekedar untuk memfasilitasi para pemilik modal, hanya karena kelompok ini mampu memberi “subsidi khusus” pada pemerintah. 

Akankah persoalan perburuhan, pengangguran, kemiskinan menjadi agenda demokrasi ekonomi pemerintah SBY-JK pasca polemik Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R)? Jawabannya tentu terletak pada sejauh mana pemerintahan ini mampu memberi solusi nyata, bukan retorika, yang ujungnya berbuntut konflik dan kebingungan. *** 

Penulis adalah Program Officer ALNI Indonesia/dosen Ilmu Politik FISIP-UBK  

Jakarta, 20 November 2006

3 Responses to “Buruh, Pasar Kerja, dan Demokrasi Ekonomi”

  1. inaya sari melati said

    permisi…..
    boleh ya pak saya jadikan wacana dalam makalah saya????????
    terima kasih…..

  2. ilham maulana said

    ilhm maulana.

    saya perlu bahan bacaanmengenai ekonomi yang demokrasi.

    kalau bapak ada bahan lagi. di set di web ya pak.

    thanks

  3. sumariyanto said

    help jika ada makalah new kirim ke emailq

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: