Mencari Sosok HAM di Indonesia

December 10, 2006

Mencari Sosok HAM di Indonesia
Oleh L a u n a

HARI ini, tanggal 10 Desember, kita kembali memperingati sebuah tonggak penting dalam sejarah hidup manusia: hari Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap memperingati hari HAM, kita selalu disegarkan oleh sebuah ingatan, betapa perjuangan menuju “kemanusiaan sejati” bukan cuma berat, tapi juga memerlukan energi ekstra. Perjuangan mewujudkan HAM seperti sebuah penantian tanpa henti.

Sejak 10 Desember 1948, HAM secara universal mendapat apresiasi dari seluruh penjuru dunia. Pernyataan itu resmi diberi nama Universal Declaration of Human Rights, yang diikuti The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). International Bill of Rights ini (sebutan untuk ketiga dokumen itu) merupakan kesepakatan universal yang disepakati sebagai acuan standar dalam perlindungan dan implementasi HAM secara universal.

Salah satu prasyarat penting dalam perlindungan dan penegakan HAM adalah terwujudnya rule of law. Masalahnya, bukan rahasia lagi, di Indonesia budaya hukum belum berkembang dengan baik. Di negeri ini, perlindungan dan penegakan HAM lebih merupakan isu politik ketimbang isu hukum itu sendiri.

Tidak heran, jika berbagai pelanggaran HAM (semisal kasus Trisakti, Munir, atau tebang pilih dalam menjerat para pelaku korupsi) lebih terlihat sebagai proses politik ketimbang proses hukum. Isu HAM lebih banyak berperan dipakai sebagai alat kontrol kekuasaan ketimbang instrumen efektif bagi penegakan hukum dan keadilan.

Model kekuasaan yang cenderung koruptif, kolutif, parasitik, lamban, dan tidak efisien ini pada akhirnya berakibat pada hilangnya hak-hak dan kebebasan rakyat yang fundamental, seperti hak hidup, hak bebas dari siksaan, hak berpendapat, berkumpul dan berorganisasi, hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan tempat tinggal, serta hak dan kebebasan lainnya.

Secara teoritis, tak perlu dipertanyakan lagi, hukum adalah instrumen yang menjamin tegaknya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Problemnya hinga kini hukum berjalan di bawah logika “politik harmoni”. Di sini, pelanggaran hukum atau perilaku menyimpang yang dilakukan masyarakat akan diproses sesuai dengan logika “hukum positif”. Akan tetapi, ketika hukum—sebagai tonggak keadilan—dilanggar oleh para elite politik dan birokrasi tingkat tinggi ia berubah menjadi “hukum kompromis”.

Dalam realitas hukum berkarakter ganda seperti ini, publik kemudian merasakan suasana sumpek dan muak untuk mengapresiasi HAM. Masih segar dalam ingatan kita beragam pelanggaran HAM yang dipicu oleh interest politik elite, semisal kasus pelanggan HAM di Aceh, Ambon, Poso, Tanjung Priok, tragedi Trisakti, peristiwa 27 Juli, dan lusinan kasus lainnya.

Problem isu kemanusiaan dalam kaitannya dengan penegakkan HAM seharusnya bisa menjadi komitmen internasional bagi seluruh pemerintahan di dunia guna menafsirkan secara universal dan kontekstual makna keadilan dan kesetaraan sebagai nilai-nilai dasar perwujudan HAM dan demokrasi.

Krisis demokrasi merupakan awal dari tampilnya krisis HAM di banyak negara, termasuk Indonesia. Krisis HAM terjadi akibat negara memerkosa HAM melalui pengabaian keadilan dan kepentingan rakyat. Ketidakmampuan negara melindungi masyarakat warganya sebenarnya merupakan bukti kegagalan negara membangun karakter HAM dan demokrasi.

Dalam kondisi ini, meminjam gagasan Felix Wilfred (1998) mutlak diperlukan social and autonomy movements as parts of civil society. Gerakan-gerakan sosial yang konkret dan kontekstual merupakan “roh” civil society menegakkan keadilan, kemanusiaan, persaudaraan, dan keradaban. Gerakan sosial itu biasanya dipelopori oleh eleen-elemen civil society, seperti kekuatan agama, para pelaku bisnis, media massa, buruh, pendidik, dan kaum intelektual (budayawan, sastrawan, seniman, atau rohaniwan).

Komitmen gerakan sosial adalah menghentikan segala bentuk eksploitasi terhadap masyarakat warga, kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan, nasib para pengungsi, buruh yang terdiskriminasi, termasuk diskrimisani agama dan etnis. Membuka ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi publik adalah syarat penting dalam membela dan menegakkan HAM. Gerakan sosial membuka ruang lebar afirmasi dan partisipasi segenap masyarakat warga sehingga menjadi tanda penuh pengharapan untuk membela martabat manusia dan HAM, terutama mereka yang papa miskin, tersingkir, dan termarjinalisasi.

Kita mendambakan terbangunnya sistem demokrasi yang kian kokoh, ditopang kekuatan civil society dan negara yang membela HAM. Pembelaan HAM dan civil society, yakni masyarakat warga beradab yang terbuka dalam kemajemukan (inklusif-pluralis), merupakan prasyarat utama untuk membangun tegaknya demokrasi bagi masa depan Indonesia.

Efektifitas dan peran penting gerakan sosial dalam perjuangan HAM di negeri ini memang masih mengalami berbagai kendala akibat tiadanya refleksi menyeluruh dan minimnya partisipasi publik dalam melawan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang hampir setiap hari terjadi dilingkungan kita. Dalam konteks inilah, pemerintah memiliki peran penting untuk menyiapkan ruang public (public sphere) yang bisa menjadi media bersama bagi hadirnya dialog konstruktif di antara kelompok masyarakat kita.

Di sisi lain, anak-anak dan generasi muda negeri ini juga perlu mendapatkan pendidikan HAM sebagai bagian penting dari civic education. Lembaga-lembaga pendidikan (baik formal maupun informal) harus memberi ruang bagi tampilnya isu HAM sebagai bahan ajar utama di lembaganya.

Pendidikan HAM harus menjadi agenda gerakan sosial dalam bentuknya yang paling nyata dan efektif. Pendidikan HAM diperlukan karena pengingkaran dan pelanggaran atas HAM terjadi karena masyarakat kita, bahkan elite politik dan (aparat) negara, umumnya mengidap penyakit human rights illiteration, alias “buta HAM”.

Lemahnya komitmen penguasa dan elite politik paling tidak akan mendorong kita untuk merefleksikan tiga agenda penting berikut. Pertama, penguatan gerakan masyarakat sipil bagi pemajuan dan pelindungan HAM, dengan meningkatkan kontrol atas kekuasaan negara; kedua, menjadikan isu HAM sebagai bagian integral dari pendidikan politik warga negara; dan ketiga, terus menjaga soliditas dan solidaritas bagi seluruh keluarga korban pelanggaran HAM.

Dengan mengusung ketiga isu di atas, kita berharap masa depan Indonesia yang beradab, adil, sejahtera, rukun, dan menghargai HAM akan terwujud. Semoga. ***

Penulis adalah Program Officer ALNI Indonesia/dosen Ilmu Politik FISIP-UBK

One Response to “Mencari Sosok HAM di Indonesia”

  1. Hery susanto said

    di indonesia, persamaan, keadilan dan keterbukaan laksana bunga-bunga tidur yang indah. namun dalam kenyataan praksisnya masyarakat kita masih menganggap HAM sebatas “dogma”, angan-angan. Kultur masyarakat kita yang di bangun di atas pola pikir yang picik dan eksklusif adalah sekat-sekat yang merintangi perjalanan Ham di ranah Indonesia.
    SIAPKAH KITA MEMBANTU MEREKA MEMBUKA GERBANG BERFIKIR, DENGAN KUNCI DI TANGAN KITA, HAK AZASI MANUSIA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: