ABM Jatim Ancam Kerahkan 100 Ribu Masa Demonstran

October 26, 2006

Kawal KHL Plus Inflasi
ABM Jatim Ancam Kerahkan 100 Ribu Masa Demonstran

ssnet| Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jawa Timur mengancam mengerahkan 100 ribu massa buruh dari seluruh Kota di Jawa Timur untuk melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Jatim jika Gubernur menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di bawah nilai kebutuhan Hidup Layak (KHL) plus inflasi 8 %.

Ancaman ini ditegaskan ANDY IRFAN JUNAEDI Koordinator ABM Jatim pada suarasurabaya.net, Senin (16/10). Menurut ANDY, dari tahun ke tahun penentuan UMK menjadi sarat kepentingan dan tak pernah lepas dari konflik karena telah terjadi manipulasi hasil survey Kebutuhan Hidup layak (KHL).

Padahal, KHL merupakan komponen terbentuknya upah minimun berdasakan Permenakertrans no. 17/2005 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Untuk itu, tambah ANDY, bisa sangat mungkin terjadi jika KHL satu daerah dengan daerah lain berbeda satu sama lain. Namun kebijakan Gubernur Jatim menerapkan sistem ring, membuat usulan UMK berdasarkan KHL suatu wilayah mentah di tangan Gubernur. “Untuk itu, kita juga menolak sistem ring yang diberlakukan Gubernur,” kata ANDY.

Kota Mojokerto, misalnya berdasarkan survey KHL Dewan Pengupahannya tahun 2005 untuk UMK 2006 menetapkan angka Rp743.043. Lebih besar dari hasil survey Kota Surabaya yang dipatok Rp716 ribu. Karena kebijakan ring dari Gubernur, dimana Kota Mojokerto berada di bawah ring Kota Surabaya, maka UMK Kota Mojokerto pun disunat Gubernur menjadi Rp655.200 dan kemudian direvisi menjadi Rp 682 ribu. Sedangkan Surabaya menjadi Rp655.500 dan kemudian direvisi menjadi Rp685.500.

Keberadaan Dewan Pengupahan Jatim pun dinilai ABM Jatim bermasalah. Menurut aliansi serikat buruh yang mengklaim memiliki massa riil 100 ribu orang ini, Dewan Pengupahan Jatim tidak memiliki legalitas. “Para anggota Dewan Pengupahan Jatim tidak melalui proses verifikasi dalam keterwakilan mereka atas serikat buruh atau serikat pekerja,” ujar ANDY.

Untuk itu, mereka menuntut Dewan Pengupahan Jatim yang diketuai ENDRO SISWANTORO yang juga Aisten III Pemprop Jatim ini dibubarkan dan segera dibentuk Dewan Pengupahan baru yang proses pembentukannya demokratis dan transparan.

ENDRO SISWANTORO Ketua Dewan Pengupahan Jatim saat dikonfirmasi menyatakan lembaga yang dipimpinnya itu masih sah berdasarkan SK Gubernur Jatim dengan masa jabatan 3 tahun mulai tahun lalu. Mengenai polemik legalitas, ENDRO menolak berkomentar. Menurutnya, masalah itu bisa dijelaskan oleh Drs SUDJONO, MM Sekretaris Dewan Pengupahan Jatim yang juga menjabat sebagai Kadisnaker Propinsi Jatim. Namun saat dihubungi, telpon selular SUDJONO tidak aktif.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: