KESETARAAN GENDER

December 29, 2004

KESETARAAN GENDER

03 Desember 2004 11:05:58
POINTERS WAWANCARA MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DENGAN PETER F GONTHA

POINTERS WAWANCARA
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DENGAN PETER F GONTHA
DALAM ACARA GOTONG ROYONG MERAJUT MASA DEPAN
Tanggal, 3 September 2004

1.Kesetaraan Gender

Kesetaraan yang dimaksud adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, control dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.Dilakukan upaya pemberdayaan perempuan, bukan suatu kecengengan, tetapi memang merupakan upaya yang mutlak dan wajib dilaksanakan oleh karena:

a.UUD menyebutkan bahwa setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun hukum.
b. UU HAM juga menyatakanan bahwa laki-laki dan perempuan punya HAM yang tidak berbeda.
c.Tetapi faktanya kondisi dan posisi perempuan diberbagai bidang masih belum memadai.
d. Laki-laki dan perempuan harus berperan serta dalam pembangunan.

3.Masalah Tenaga Kerja

Bekerja merupakan hak manusia laki-laki dan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Bekerja dapat dilakukan pada sektor formal maupun informal. Tempat bekerja bisa di dalam negeri maupun di luar negeri. Pekerja di Luar negeri pun ada 2 kelompok yaitu yang legal dan illegal.
Persoalan yang dihadapi perempuan bekerja cukup banyak antara lain; perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan dengan beban kerja yang sama, hak-hak perempuan berkaitan dengan kodratnya belum terpenuhi, pelecehan seksual dan lain-lain. Untuk pekerja di luar negeri, tidak diberikan gaji, kekerasan juga pelecehan seksual.

Berkaitan dengan persoalan diatas upaya yang dilakukan meliputi :

a.Pencegahan terjadinya permasalahan ketenagakerjaan
b.Perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan

Dengan cara :

-Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
-Membantu perempuan akses pada modal (MOU-MOU dengan bank)
-Advokasi hak-hak buruh kepada perusahaan melalui asosiasi-asosiasi
-KIE di daerah kantong Pengiriman Tenaga Kerja
-Bekerja sama dengan departemen Tenaga Kerja dalam Penyusunan UU Perlindungan Tenaga Kerja

4.Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Visi dari Pemberdayaan Perempuan adalah mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Faktanya kekerasan dalam rumah tangga masih sangat mernggejala.
Seringkali persoalan ini dianggap urusan domestic, tetapi saat ini telah dibahas di DPR dan hampir final UU penghapusan KDRT yang mengatur tentang pengertian KDRT, ruang lingkup hak, perlindungan serta sangsi pelanggaran KDRT.

5.Pornografi dan Pornoaksi

a.Pornografi bermasalah karena pada dasarnya, Pornografi adalah merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap nilai-nilai sosial. Pornografi secara sengaja merendahkan dan melecehkan kaum perempuan menjadi sekedar objek seks yang tidak bermartabat dan pantas dieksploitasi. Pornografi juga sangat mungkin mendorong desakralisasi seks yang pada gilirannya menyebabkan setumpuk penyakit sosial, seperti AIDS dan penyakit menular seksual lainnya, perkosaan, kehamilan remaja, aborsi, perselingkuhan, perceraian, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, pelacuran dan homoseksual/ lesbian, dlsbnya.

b.Pornografi dan pornoaksi di media massa telah merembak dan menjadi masalah yang meresahkan masyarakat karena ditengarai dapat mempengaruhi perkembangan moral dan mengarah kepada pengabaian terhadap norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Kondisi ini sangat menghawatirkan terhadap pertumbuhan generasi muda yang mengarah kepada pergaulan bebas, maraknya pesta-pesta seks dikalangan orang dewasa dan remaja.

c.Sebagai ilustrasi di Indonesia pornografi perlu mendapat perhatian serius antara lain:
1)Adanya dampak bagi generasi muda adanya perilaku seks bebas usia dini, pelecehan seksual, penyimpangan dikaitkan dengan HIV/AIDS, prostitusi, dll (Yayasan AIDS Indonesia)
2)Peredaran VCD Porno dapat merusak masyarakat dan menjadi stimulan psikologis destruktif (BID, DIY, September 2002).
3)Data Polda DIY 2000 tentang pornografi : 1 kasus dengan 20 barang bukti, tahun 2001 meningkat menjadi 12 kasus dengan 523 barang bukti, tahun 2002 24 kasus dengan 2-4 barang bukti.
4)Penelitian baru-baru ini di Yogyakarta, Agustus 2002, dari 2000 responden mahasiswi hanya 0,18 % yang belum pernah melakukan kegiatan seksual termasuk masturbasi, sedangkan 97,05 % telah melakukan “intercourse” pranikah. 5,9 % prnah melakukan aborsi. (Penelitian Lembaga Studi Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora)

Yang pernah dilakukan:
a.Menggerakakan masyarakat untuk membendung pornografi
b.Advokasi kepada media massa melalui pertemuan-pertemuan.
c.Penyiapkan RUU Anti Pornografi
d.Melakukan pemantauan pada bentuk pornografi pada media cetak maupun elektronik (Media Watch)

6.Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi The Convention on The Rights of the Child (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), sejak tahun 1990 melalui Kepres No. 36/1990. Dengan telah diratifikasinya CRC maka Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak-hak anak yang telah disepakati dalam KHA adalah:
a.Hak sipil dan kebebasan;
b.Hak mendapatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.Hak memperoleh pelayanan kesehatan
d.Hak memperoleh pendidikan;
e.Hak mendapatkan perlindungan khusus;

Melalui Kepres 101/2001, Kementerian Pemberdayaan Perempuan mendapat mandat bahwa kesejahteraan dan perlindungan anak berada dibawah koordinasi KPP.
Untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut, pemerintah/Negara RI telah memiliki Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang ini didasari oleh 4 prinsip utama KHA, yaitu:
a.Non diskriminasi
b.Kepentingan terbaik bagi anak
c.Hak untuk hidup dan berkembang
d.Berpartisipasi

Definisi Anak dan Perlindungan Anak menurut UU No. 23 tahun 2002:

Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
Perlindungan anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kondisi dan situasi anak:
-Jumlah anak 82,3 juta, 41% dari jumlah total penduduk;
-Akte kelahiran baru mencapai 26,9% di desa, 40,2% di kota;
-Gizi buruk balita 8,3% (2,3 juta);
-Rata-rata lama sekolah anak laki-laki 6,7 tahun, anak perempuan 4,9 tahun;
-Makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah partisipasi, terutama anak perempuan;
-HIV/AIDS 15 kasus bayi, 147 anak lain;
-Persentase pekerja anak usia (10-14) tahun dengan jam kerja normal (35 jam/minggu)  16,89%;
-Anak yang dieksploitasi untuk seksual komersial diperkirakan 30% dari total prostitusi, diperkirakan korban trafiking yaitu sekitar 40 – 70 ribu anak;
-Secara nasional diperkirakan sebanyak 60 – 75 ribu anak jalanan, 60% dari jumlah tersebut putus sekolah;

Upaya-upaya perlindungan oleh Pemerintah dalam bentuk produk hukum diantaranya:

a.UU No.20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138/1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
b.UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
c.Keputusan Presiden No.87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
d.Keputusan Presiden No.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
e.Keputusan Presiden No.77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Selain produk-produk hukum tersebut Pemerintah telah memiliki suatu Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. Program ini merupakan acuan bagi Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah, serta Masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkaitan dengan perlindungtan dan penanganan masalah-masalah anak.

Visi
Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas-ceria, berahlak mulia, terlindungi, dan aktif berpartisipasi.

Misi:
a.Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, dan berkualitas, pemenuhan gizi seimbang dan perilaku hidup sehat.
b.Menyedikan pelayanan pendidikan yang merata, bermitu, dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini.
c.Membangun sestem pelayanan social dasar dan hokum yang responsive terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
d.Membangun lingkungan yang konduktif untuk menghargai pendapat anak dan memberikan kesempatan untuk berparatisipasi sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak.

Program komponen PNBI mencakup:

1.Kesehatan Anak
2.Pendidikan Anak
3.Penamggulangan HIV/AIDS
4.Perlindungan Anak

Tujuan umum perlindungan bagi anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak.

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :
a.Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk tindak kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi;
b.Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan dan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hokum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindakan diskriminatif;
c.Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya

Sumber: Menteri Pemberdayaan Perempuan Tgl. 3 September 2004

6 Responses to “KESETARAAN GENDER”

  1. hayuna said

    hubungan persamaan gender dengan pancasila

  2. qulby said

    uu ttg kesetaraan kerja ada gak?? minta dunk….! buat tugas kulh..

  3. ayhu said

    perlindungan anak yang telah di jalankan oleh pemerintah sejauh mana yang telah di capai?kenyataannya masih banyak anak-anak indonesia yang menjadi korban globalisasi sekarang ini.

  4. Dyah Arum said

    kesetaraan gender penting ge sih????
    dah ada lom hasil yang dicapai kaum wanita dalam memperjuangkan kesetaraan gender sejak zaman R.A Kartini????

  5. oct said

    landasan berpikir dan aturan normatifnya sudah bagus. tinggal implementasi dan komitmen dalam pelaksanaan.

  6. JeNNie said

    Jika orang tau akan pentingnya kesetaraan gender,mungkin kita bisa membangun indonesia yang lebih baik lagi,karena wanita dan pria bisa sama-sama saling berjuang!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: