Kilas Balik Perjuangan Perempuan: Dari Beijing, New York sampai Bangkok

October 29, 2004

Kilas Balik Perjuangan Perempuan: Dari Beijing, New York sampai Bangkok

Hingga penghujung abad 20 banyak kesepakatan internasional yang telah diratifikasi negara-negara anggota PBB yang bisa dijadikan peta penujuk jalan dan landasan aksi menuju penguatan perempuan, diantaranya Convention on the Political Rights of Women (1952), Comvention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW, 1979), International Conference on Population and Development (ICPD, 1994), Beijing Declaration and Platform For Action (BPFA,1995) dan Millenium Development Goals (MDGs, 2001).

Di antara hal tersebut, Beijing Platform for Action mempunyai arti penting karena memuat dokumen strategis pemberdayaan dan kemajuan perempuan, penegakan hak asasi manusia dan pembangunan yang mendorong perempuan untuk mengorganisir diri, bertindak dan mencari alternatif-alternatif. Dengan landasan itu, gerakan perempuan menjadi lebih memahami, mengenal, memperluas perspektif dan strategi pencapaian hak-hak perempuan, pemberdayaan dan pembangunan. Landasan itu juga menjadi pijakan bagi negara-negara yang meratifikasinya guna untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam pemberdayaan perempuan.

1. Konferensi Tingkat Dunia ke-IV di Beijing, 1995

Sebuah Konferensi Tingkat Dunia ke-IV tentang Perempuan yang bertema Persamaan, Pembangunan, dan Perdamaian yang diselenggarakan di Beijing (Cina) pada tanggal 4-15 September 1995. Hasilnya ialah Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (BPFA; Beijing Declaration and Platform for Action). Pesertanya terdiri atas 189 negara anggota PBB yang telah sepakat menandatangani deklarasi itu termasuk Indonesia, sebagai upaya mewujudkan persamaan harkat dan martabat kaum perempuan dan meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Tujuan
Menjunjung tinggi persamaan hak dan martabat kaum perempuan dan laki-laki serta menyatakan bahwa hak-hak kaum perempuan adalah Hak Asasi Manusia sebagaimana yang terkandung dalam Piagam PBB, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan (CEDAW), Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan.

Landasan Aksi
Ini merupakan agenda kerja pemberdayaan kaum perempuan yang bertujuan mempercepat pelaksanaan kemajuan kaum perempuan (dalam Konferensi Tingkat Tinggi Nairobi, 1985). Prinsip kebersamaan dalam kekuasaan dan tanggungjawab harus diciptakan di antara perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, di tempat kerja, dan di masyarakat nasional maupun internasional yang lebih luas. Persamaan perempuan dan laki-laki adalah masalah hak asasi, syarat dari keadilan sosial dan persamaan pembangunan dan perdamaian.

Sasaran Strategisnya
Ada 12 bidang kritis yang harus menjadi pusat perhatian dan sasaran strategis bagi pemerintah, masyarakat internasional dan masyarakat sipil termasuk LSM dan sektor swasta agar implementasi Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi ini dapat dilakukan. Bidang-bidang kritis terkait adalah:
– Perempuan dan kemiskinan
– Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan
– Perempuan dan kesehatan
– Kekerasan terhadap perempuan
– Perempuan dan konflik bersenjata
– Perempuan dan ekonomi
– Perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan
– Mekanisme-mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan
– Hak-hak asasi perempuan
– Perempuan dan media massa
– Perempuan dan lingkungan
– Anak-anak perempuan

2. Sidang Khusus ke-23 Majelis Umum PBB di New York, 2000

Sidang Khusus ke-23 Majelis Umum PBB di Markas Besarnya di New York pada 5-10 Juni 2000 yang membahas tema mengenai “Women 2000: Gender Equality Development and Peace for the Twenty First Century” (Beijing +5).

Tujuan
Untuk mengevaluasi 5 tahun pelaksanaan Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995-2000), maka dibahas “best practises, positives actions, lessons learned” dan tantangan yang masih tersisa dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di milenium baru.

Hasil
Diterima dan disepakatinya Deklarasi Politik dan Dokumen akhir berjudul “Further Actions and Initiatives to Impelement the Beijing Declaration and Platform for Action” (Langkah-langkah dan Prakarsa-prakarsa lanjut untuk melaksanakan Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing). Dokumen ini memuat komitmen untuk melaksanakan target-target dan strategi baru guna mendukung pelaksanaan Kerangka Aksi Beijing 1995 baik di tingkat nasional maupun internasional.

Beberapa tantangan lama yang telah dicapai dalam pelaksanaan Kerangka Aksi Beijing sejak Konferensi Beijing tahun 1995:
– Kekerasan terhadap perempuan kini menjadi isu yang mendapat perhatian utama
– Adanya gerakan untuk menghilangkan praktek-praktek tradisional, seperti “honour killing” dan “shame killing”
– Adanya strategi baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan pemakaian KB
– Meningkatnya jumlah perempuan menjadi pemimpin dan pengambil keputusan di pemerintahan dan swasta
– Meningkatnya kesadaran negara yang menerapkan kesetaraan dan keadilan gender

Tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh negara-negara dalam pelaksanaan Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi pada pertemuan Beijing+5 pada tahun 2000 adalah:
– Globalisasi membawa tantangan karena menimbulkan pergeseran dalam kebijakan yang berpihak pada perdagangan dan investasi bebas, privatisasi BUMN, pengurangan dana-dana pembangunan sosial yang menimbulkan dampak negatif bagi perempuan. Tingginya biaya pelunasan utang semakin mendorong feminisasi kemiskinan atau semakin beratnya beban kemiskinan yang dipikul perempuan
– Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)
– Iptek sebagai komponen dasar pembangunan, penyumbang pada penciptaan lapangan kerja dan klasifikasi kerja yang baru, transformasi pola produksi, cara-cara kerja maupun pada penciptaan masyarakat yang berpengetahuan, harus dimbangi dengan peluang dan akses perempuan dalam pelatihan-pelatihan dan aktif dalam perumusan, desain, pengembangan, penerapan dan evaluasi berperspektif gender dari kebijakan-kebijakan terkait
– Pola arus migrasi buruh yang berubah. Perempuan dan anak makin terlibat dalam migrasi buruh dalam negeri maupun internasional untuk mencari kerja yang menyebabkan perdagangaan perempuan dan anak
– Pemerintah mempunyai tanggungjawab utama untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk memajukan kesetaraan gender serta melakukan kemitraan dengan berbagai aktor dari masyarakat
– Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia yang diakibatkan oleh pola kecenderungan demografi yang menunjukkan semakin rendahnya fertilitas, meningkatkan harapan hidup dan rendahnya angka kematian
– Melajunya penyebaran HIV/AIDS keseluruh penjuru dunia yang dampaknya sangat mengerikan terutama di negara-negara berkembang dan pencegahannya ditentukan oleh pola perilaku yang bertanggungjawab, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang kehidupan dan tingkat kegiatan
– Meningkatnya penyalahgunaan obat-obatan dan bahan-bahan terlarang di kalangan perempuan dan anak-anak perempuan di negara maju maupun berkembang, sehingga upaya-upaya pencegahan dan rehabilitasi perlu ditingkatkan
– Perubahan konteks hubungan gender maupun pembahasan-pembahasan tentang kesetaraan dan keadilan gender mendorong peningkatan penelaahan kembali peran-peran gender, terutama yang baku dan tradisional yang membatasi pengembangan dan pengembangan potensi perempuan.

3. Pertemuan UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) di Bangkok, 2004

Pertemuan UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) yang diselenggarakan di Bangkok pada 7-10 September 2004. Pertemuan ini adalah persiapan evaluasi pelaksanaan BPFA selama 10 tahun di tingkat regional dan global (Beijing +10) yang akan dibahas pada pertemuan UN Commission on the Status of Women (CSW) ke-59 di New York bulan Maret 2005. Peserta dihadiri oleh 48 negara anggota UNESCAP, badan-badan internasional dan regional di bawah PBB dan UNESCAP, institusi dan badan internasional lainnya, pengamat dan kalangan LSM.

Tujuan
Untuk meninjau, mengevaluasi dan merumuskan rencana aksi konkret bagi pelaksanaan BPFA dalam melakukan penanganan permasalahan kesetaraan dan keadilan gender baik di tingkat kawasan maupun global. Selain itu, bertujuan untuk mendorong terwujudnya pendekatan menyeluruh dan mendalam guna memahami isu-isu, strategi, kendala dan tantangan yang dihadapi berbagai negara. Pertemuan ini juga menitikberatkan pada masalah gender secara politis di tingkat pemerintahan yaitu perangkat pemerintah nasional serta mitra-mitranya diharapkan lebih mengenali isu-isu dan masalah terkait dengan saling tukar informasi, pengalaman dan saling membantu antara berbagai sektor terkait misalnya swasta dan masyarakat umum dalam upaya pembangunan kapasitas.

Hasil
Para peserta mencatat adanya kemajuan dalam pelaksanaan BPFA yang telah dilakukan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam 12 Bidang Kritis mencakup perumusan aksi nasional dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; dukungan hukum, peraturan dan kelembagaan, bidang kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, perbaikan kualitas gizi dan tingkat harapan hidup, adanya affirmative action dari negara-negara terkait untuk meningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pembuatan keputusan, perbaikan akses terhadap pendidikan dasar, upaya-upaya pemberdayaan ekonomi perempuan serta kerjasama yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan.

Disadari besarnya hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender. Hambatan itu pada intinya mencakup dampak globalisasi dan perdagangan bebas terhadap feminisasi kemiskinan dan kurangnya perlindungan hak-hak buruh perempuan, implementasi kebijakan dan program pemerintah yang menggunakan pendekatan arus utama gender masih kurang, kebijakan dan kelembagaan, terbatasnya keuangan dan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan BPFA, kurangnya kerjasama dan kemitraan di tingkat regional dalam menangani meningkatnya infeksi HIV/AIDS dan perdagangan perempuan dan anak serta perlindungan buruh migran perempuan, terbatasnya informasi khususnya dalam isu kesehatan reproduksi, rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam politik atau keputusan.

Juga disampaikan upaya yang perlu ditempuh untuk melaksanakan BPFA secara lebih baik, antara dengan menciptakan iklim yang lebih kondusif. Hal itu dapat ditempuh melalui peningkatan kerjasama kemitraan di tingkat nasional, regional dan global, yang melibatkan masyarakat luas untuk mengatasi hambatan tersebut. Karenanya diharapkan agar badan-badan dalam sistem Perserikatan Bangsa Bangsa mitra pembangunan dan organisasi internasional lainnya dapat membantu pelaksanaan BPFA di tingkat nasional. Para peserta umumnya memandang penting keterkaitan pelaksanaan BPFA dengan komitmen yang dibuat ICPD, CEDAW, MDGs, dan kesepakatan pembangunan internasional lainnya (Internationally Agreed Development Goals).

Meskipun ada berbagai kemajuan yang dicapai kaum perempuan sejak ditetapkannya Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi sampai kini, namun diakui bahwa secara umum masih terjadi kesenjangan yang cukup berarti di berbagai bidang pembangunan bila dibandingkan dengan kaum laki-laki. Walaupun de jure negara tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki, namun de facto lingkungan sosial budaya, institusi pemerintah, keluarga dan masyarakat masih bias gender yaitu membeda-bedakan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya suatu negara. Dalam kerangka ini BPFA menjadi acuan dan komitmen kita bersama. (RH)

Sumber:
1. Kumpulan makalah Seminar Pemantapan Tindak Lanjut Beijing Plus Five, Hotel Indonesia, Jakarta, 28-30 Mei 2003.
2. Forum Komunikasi LSM Perempuan dan Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, “Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing: Persamaan, Pembangunan, Perdamaian”, Jakarta, 1997.
3. Laporan Meneg PP tentang UNESCAP High Level Intergovernmental Meeting to Review Implementation of the Beijing Platform for Action, and Its Regional and Global Outcomes, Bangkok, 7-10 September 2004.
4. UNESCAP, “Statement of The Asia Pasific NGO Forum on Beijing +10”, Bangkok, 7-10 September 2004.
5. UNESCAP, “Laporan Asia Pasific Women Watch (APWW)”, Bangkok, 7-10 September 2004.

(kalyanamedia/oktober 2004)

One Response to “Kilas Balik Perjuangan Perempuan: Dari Beijing, New York sampai Bangkok”

  1. elsy said

    mohon informasinya dimana saya bisa menemukan suumber2 mengenai konvensi CEDAW terutama kaitannya dengan keanggotaan india, untuk tugas akhir saya. terimakasih sebelumnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: