Pengangguran, Pemilu, dan Gejolak Sosial

August 29, 2004

Pengangguran, Pemilu, dan Gejolak Sosial
Oleh Imam Cahyono

DALAM hal pengangguran, data pemerintah menyebutkan, pada tahun 2002 mencapai 40 juta dan terus bertambah menjadi 43,6 juta pada tahun 2003 dan diperkirakan meningkat lagi menjadi 45,2 juta pada tahun 2004. Setidaknya terdapat tiga masalah besar menyangkut pengangguran yang terjadi di negara kita, yakni akumulasi pengangguran (terbuka dan terselubung), pengangguran kelompok terdidik, dan pengangguran pada usia muda. Akumulasi pengangguran tidak seluruhnya tercermin dalam data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terutama pengangguran terselubung. Akumulasi pengangguran, baik di sektor formal maupun informal, akan terus bertambah seiring dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi.

———————————————–

Untuk kategori pengangguran kelompok terdidik, ada kecenderungan terus meningkat, dari 1,8 juta (34,5 persen) pada tahun 2001, meningkat lagi menjadi 1,9 juta (35,1 persen) pada tahun 2002, 2,4 juta (36 persen) pada tahun 2003 dan 2,5 juta jiwa (37 persen) pada tahun 2004. Pada tahun 1996, jumlah pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari kerja, berjumlah 4,29 juta jiwa. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 10,13 juta jiwa pada tahun 2003.

Sementara program pemerintah hanya mampu menyerap 17,5% atau 1,5 juta – 2 juta tenaga kerja dari total penganggur. Sektor formal hanya mampu menyerap 2,5 juta – 3 juta orang per tahun. Ini berarti, jumlah angkatan kerja dibanding daya serap lapangan kerja sangat tidak seimbang. Penyerapan tenaga kerja dalam negeri tak mampu mengurangi pertumbuhan pengangguran yang terus membubung tinggi.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2004 sebesar lima persen atau meningkat satu persen dari target pertumbuhan tahun ini yang sebesar empat persen. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO — International Labor Organization) pada setiap pertumbuhan satu persen akan mampu menyerap 400.000 tenaga kerja. Jika asumsi itu benar, maka tiap tahun pemerintah hanya bisa menyerap tenaga kerja sebesar 2 juta orang saja. Di sisi lain, angka pertumbuhan angkatan kerja Indonesia setiap tahun mencapai 2,5 juta orang. Ini berarti ada 2,5 juta orang muda yang masuk ke pasar kerja, sedangkan daya serap hanya 2 juta saja.

Masalah pengangguran selalu terkait dengan persoalan ekonomi. Perekonomian global yang masih belum pulih ikut pula menambah persoalan pengangguran global. Batas aman tingkat pengangguran pada suatu negara yang ditetapkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) adalah 20 persen. Kondisi di Indonesia berdasarkan data ILO sudah melewati ambang batas, yaitu sekitar 28 persen.

Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan liberalisasi perdagangan dunia berkaitan dengan diberlakukannya kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kesepakatan WTO memungkinkan terjadinya persaingan tenaga kerja yang lebih ketat. Celakanya, kini tidak ada pertahanan dari pemerintah untuk mengantisipasi berlakunya ketentuan WTO ini. Dengan diberlakukannya WTO, kesempatan kerja di dalam negeri terancam, khususnya tenaga kerja skilled.

Mata Rantai

Pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas merupakan mata rantai lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Pengangguran dan kemiskinan merupakan dua sejoli sehidup semati. Kriminalitas adalah anak kandung yang dilahirkannya. Ketimpangan dan kecemburuan sosial dampak yang ditimbulkannya.

Yang pasti, pengangguran sangat berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Wajah kemiskinan dan pengangguran terlihat di mana-mana, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Bahkan, di ibu kota Jakarta — yang konon menjadi barometer bagi kemajuan suatu bangsa — kondisi kemiskinan dan pengangguran, terlihat sangat kentara.

Di tengah krisis ekonomi yang tak kunjung reda, kehidupan warga masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah dari hari ke hari semakin memprihatinkan. Harga-harga kebutuhan pokok yang semakin melejit, tak terjangkau lagi oleh warga masyarakat miskin berpenghasilan pas-pasan. Kondisi ini membuat tingkat hidup masyarakat kian menurun. Apalagi, sektor penyediaan lapangan kerja belum mampu menyerap lonjakan pencari kerja baru yang terus meningkat. Jika persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur terus membubung tinggi, dapat dipastikan pertumbuhan ekonominya akan berjalan lamban, bahkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Berbagai tindakan underground economy (kriminalitas, gangster, pelacuran, narkoba, perjudian) sangat mudah terjadi.

Setiap hari berita-berita kriminalitas selalu menghiasi media massa. Yang memprihatinkan, banyak kasus kejahatan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, pemerasan, perdagangan narkoba dan pembunuhan terungkap, dipicu akibat kemiskinan. Sejumlah kasus bunuh diri juga diketahui punya motif karena tak kuat menanggung beban hidup yang semakin sulit. Kemiskinan itu sendiri kian disadari akibat dampak semakin meningkatnya angka pengangguran. Memang, antara kriminalitas, kemiskinan dan pengangguran sangat terkait erat, tak dapat dipisahkan.

Untuk menekan angka kriminalitas, maka solusi paling ampuh adalah bagaimana mengentaskan rakyat miskin dan menekan angka pengangguran semaksimal mungkin. Selama pengangguran dan kemiskinan tak dapat ditekan, maka kriminalitas akan sulit dapat dihapuskan.

Api Dalam Sekam

Tingginya angka pengangguran dapat menjadi pintu gerbang masuknya gejolak sosial, apalagi dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan pemilihan umum (pemilu). Dengan jumlah pengangguran yang tinggi, besar kemungkinan dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengangguran dapat dengan mudah menimbulkan gejolak sosial, apalagi jika dimanfaatkan oleh vested interest. Pemilu 2004 sudah di ambang pintu dan seperti tahun-tahun sebelumnya, situasi di seputar pemilu selalu memanas. “Perang politik” antarelite politik dan juga di tingkat massa akar rumput turut memeriahkan suasana ajang ritus demokrasi kita. Semarak pemilu biasanya diwarnai dengan aksi mobilisasi massa yang seringkali diiringi dengan tindak anarkis. Dengan iming-iming uang dan nasi bungkus, orang yang tidak memiliki pekerjaan dapat dengan mudah terbujuk rayuan untuk melakukan pekerjaan apa pun. Kaum pengangguran dengan mudah dapat dimobilisir oleh sekelompok orang yang tak bertanggung jawab untuk kepentingan politik jangka pendek.

Kalangan pencari kerja selalu menjadi objek menarik untuk dijadikan apa pun oleh vested interest. Didukung dengan situasi yang rawan, mereka bisa menjadi ‘tempat ideal’ berkecambahnya bibit kriminalitas. Tingginya angka kriminalitas, adalah kawan seiring tingginya pengangguran dan besarnya jumlah penduduk miskin. Pengangguran juga menjadi kalkulasi dan katalisator pertarungan politik elite, meski realitasnya tak pernah menjawab persoalan real pengangguran. Realitas ini hanya menjadi alat bargaining, yang membuat situasi menjadi kian tak karuan. Angka pengangguran akhirnya berubah menjadi statistik politik yang menakutkan.

Dalam konteks ini, diperlukan kemauan politik serta komitmen dari pemerintah dan elite politik untuk mengantisipasi masalah ini sejak dini. Jangan sampai masyarakat — terutama kaum pengangguran yang terjerembab dalam jurang kemiskinan dan tidak tahu apa-apa — justru dijadikan korban untuk memenuhi hasrat politik jangka pendek. Berbagai kemungkinan akan munculnya gejolak sosial sedini mungkin harus dicegah. Jika tidak, bukan tidak mungkin dapat menimbulkan tindakan yang merugikan seperti konflik dan kerusuhan sosial.

Pemerintahan demokrasi yang bersendi pada kedaulatan rakyat semestinya sadar bahwa tugasnya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memberantas kemiskinan. Mewujudkan keadilan dengan menempuh kebijakan sosial ekonomi yang berdimensi pemerataan dan keadilan serta tegaknya hukum yang adil dan pasti. Sedangkan persyaratan mutlak terselenggaranya pemerintah dan pemerintahan yang baik tak lain pemerintah dan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, transparan, efektif, efisien, dan partisipatif.

Memang tidak mudah mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan yang sekian lama telah mencekik negeri ini. Sebaliknya, membiarkan kemiskinan terus menerus melilit negeri ini sama saja dengan memelihara api dalam sekam. Setiap saat bisa meledak.

Penulis, peneliti al-Maun Center for Islamic Transformation, tinggal di Jakarta 

(Balipostonline)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: