Tolak Posisi Rentan Perempuan Buruh Migran!

June 6, 2004

Tolak Posisi Rentan Perempuan Buruh Migran! KASUS penganiayaan berat terhadap Nirmala Daniel Bonat (19), buruh migran pekerja rumah tangga (PRT), oleh majikannya di Malaysia masih menjadi topik berita media massa ketika Sulastri Hadi Winoto ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai 20 Blok B Apartemen Vista Commonwealth, Bukit Jalin, Kuala Lumpur, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2004.

SULASTRI (27) adalah buruh migran kelahiran Desa Bantul, Pekan Baru, Riau. Ia sudah bekerja selama 18 bulan di rumah majikannya di apartemen itu. Ada dugaan Sulastri melakukan bunuh diri karena stres. Izin kerjanya akan berakhir November tahun ini. Namun, polisi Malaysia masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

Sedangkan Nirmala Bonat yang dilahirkan di Dusun Tuapakas, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, baru bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia, sejak bulan September tahun lalu. Restu orangtua tidak dirasakan perlu karena cita-cita Nirmala begitu luhur: menegakkan kembali tiang penyangga keluarga yang patah oleh beban kemiskinan dan ketiadaan harapan.

Namun, selama delapan bulan di rumah majikannya, cita-cita itu tak hanya pudar, tetapi bahkan kandas sama sekali. Bukan upah yang ia dapatkan, tetapi siksaan yang bekasnya mungkin tak mampu mengembalikan Nirmala seperti sedia kala.

Terlepas dari kasus-kasus ini, Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi) mencatat, antara tahun 1991-1997 terjadi 554 kasus kematian buruh migran asal Indonesia dan hanya 42 yang diketahui sebab musababnya secara jelas. Kopbumi juga mencatat 71 tenaga kerja Indonesia (TKI) meninggal dunia oleh berbagai sebab di Arab Saudi, Bahrain, Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Taiwan antara bulan Januari sampai September tahun 2003. Lebih 60 persen dari jumlah itu adalah perempuan.

Di luar itu, Migrant CARE mencatat delapan perempuan buruh migran di Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura terancam hukuman mati oleh berbagai tuduhan tindak kejahatan yang mengakibatkan tewasnya majikan dan atau keluarganya.

Migrant CARE juga mencatat saat ini Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Malaysia, menampung 270 perempuan buruh migran PRT bermasalah dengan kondisi yang tidak lebih baik dari penampungan PJTKI. Situasi itu membuat Sri Wahyuni, PRT asal Jawa Timur, meninggal karena penyakit tuberkulosis (TB).

Dua penderita TB lainnya tak tahu berapa lama lagi akan bertahan hidup. Belum lagi yang mengalami stres dan trauma.

Dalam Country Report yang ditulis untuk Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak-hak Buruh Migran, Gabriella Rodriguez, tahun 2002, dinyatakan, perkiraan kasar jumlah buruh migran yang mengalami eksploitasi dan pelanggaran sehingga harus kembali mencapai sekitar 20.000 per tahun.

Laporan itu juga menyebutkan hakikat dari pelanggaran terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja dan sebagai manusia merupakan kekerasan yang sistematik. Kondisi yang buruk itu didukung oleh peraturan dan kerangka kelembagaan di mana buruh migran direkrut, dikirim ke tempat kerjanya, dan pulang kembali ke tanah air.

Nirmala, Sulastri, dan ratusan buruh migran yang tewas dan bermasalah adalah potret buram kita. Mereka adalah bagian dari tubuh kita sebagai bangsa. Lebih 70 persen dari lebih 2,5 juta buruh Indonesia yang mengais rezeki di negeri orang dan mempertaruhkan hidup untuk perbaikan nasib keluarganya adalah perempuan.

Di balik penderitaan mereka tercakup konflik perburuhan yang amat rumit dan tak kunjung terselesaikan. Dengan demikian, ancaman hukuman 80 tahun untuk majikan Nirmala, meski penting, bukanlah segala-galanya.

Penderitaan mereka tak bisa diungkapkan oleh angka, bahkan kalaupun mereka dikategorikan sebagai “sukses” atau “berhasil”. Bahkan, “kesuksesan” itu mengaburkan penderitaan lainnya, seperti suami atau ayah yang menggunakan kiriman untuk kawin lagi, untuk berjudi, atau usaha tetapi bangkrut, anak-anak yang tidak terurus dan pendidikannya terhenti, isi rumah bahkan rumahnya yang megah habis untuk menyambung hidup karena sawah telah terjual, serta proses pemiskinan yang membuat perempuan memutuskan untuk kembali bekerja ke luar negeri untuk “menyempurnakan pengabdiannya”.

Biaya sosialnya, termasuk stres, rasa rindu pada kampung halaman, pada keluarga, kekhawatiran akan suami menyeleweng, anak-anak sakit, dan lain-lain, juga tak pernah ada yang menghitung.

BEKERJA dan keinginan untuk memperbaiki kualitas hidup adalah hak setiap orang. Namun, jalan itu penuh dengan lubang besar dan dalam. Setiap lubang berarti pemerasan dan penindasan, yang dilakukan baik oleh bangsa sendiri maupun oleh pihak pengguna jasa di negeri orang.

Terbayangkah tempat penampungan untuk 350 calon buruh migran yang hanya dilengkapi dengan satu kamar mandi/WC, tidur tanpa alas, dan makanan tanpa gizi? Pernahkah membayangkan bahwa pelecehan seksual terhadap perempuan calon buruh migran juga terjadi di tempat-tempat seperti itu?

Itu baru satu hal. Di suatu tempat penampungan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pernah ditemukan 40 orang dengan tanggal dan tahun lahir yang sama. Yang berbeda hanyalah tempat kelahiran, tetapi lokasinya di Jawa Barat. Padahal, para perempuan calon buruh migran itu tidak berasal dari Jawa Barat. Pemalsuan dokumen ini tidak bisa dianggap ringan, bahkan bisa dilihat sebagai tindak pidana kalau dikaitkan dengan peraturan internasional mengenai dokumen kelahiran.

Pengisapan dan penindasan rupanya merupakan jejaring. Dalam hal ini, kata “solidaritas”, “nasionalisme”, atau apa pun namanya kandas oleh kenyataan pahit bahwa penindasan dan pengisapan dengan ringan dilakukan oleh bangsa sendiri.

Dalam kaitan ini, bisa dimengerti kalau para aktivis mengingatkan harus dipantaunya uang sumbangan untuk Nirmala Bonat yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Kemungkinan Nirmala dijadikan “komoditas” oleh statusnya sebagai korban cukup besar.

Ribuan laporan jurnalistik tentang jaringan pengiriman buruh migran memperlihatkan keterkaitannya dengan uang pada setiap mata rantainya, bahkan dari tahap perekrutan paling awal. Keselamatan mereka tidak terjamin meskipun mereka sudah berada kembali di Tanah Air. Terminal III Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, adalah “neraka” yang harus dilewati para perempuan buruh migran.

Country Report itu mencatat sembilan titik kerentanan, mulai dari imigrasi sampai perjalanan kembali ke desa asal. Padahal, Terminal III Bandara Soekarno-Hatta relatif lebih terbuka. Tidak terbayangkan kalau mereka harus digiring dulu ke tempat transit khusus yang dibangun dengan biaya puluhan miliar rupiah di Ciracas itu.

Banyak pula kasus perempuan buruh migran harus pulang ke desa ketika baru beberapa bulan bekerja karena diperkosa atau diserang secara seksual oleh majikan atau keluarga majikan. Situasi ini menyebabkan utang pada rentenir untuk membiayai keberangkatannya tak mungkin lagi terbayar.

Dengan kenyataan seperti itu, sulit untuk tidak mengatakan bahwa pengiriman buruh migran mengandung unsur-unsur perdagangan manusia; dan sulit untuk mengatakan bahwa bisnis perdagangan manusia ini adalah “pembebas” orang desa dari rantai kemiskinan. Ibarat obat ia hanya mengobati gejala, tetapi sama sekali tidak menyentuh persoalan dasar yang menjadi sumber bencana: mengapa kemiskinan dan pemiskinan terus terjadi; mengapa posisi tawar orang desa tetap saja lemah.

Sampai saat ini, paling tidak 500.000 buruh migran berangkat ke luar negeri untuk menyabung nasib. Jangan kecilkan peran mereka karena sumbangan mereka terhadap pendapatan negara sangat besar, yakni sekitar 3,5 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 29,75 triliun, dengan asumsi 1 dollar AS sama dengan Rp 8.500.

Bahkan, keringat mereka pula yang ikut menyelamatkan negeri ini dari utang dan keterpurukan ketika sumber-sumber ekonomi dirampok oleh para konglomerat hitam. Karena itu, seperti dikemukakan Wahyu Susilo, Koordinator Migrant CARE, Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat, peningkatan pengiriman buruh migran merupakan salah satu strategi untuk mengompensasi pinjaman yang sebelumnya didapatkan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Kabarnya, target devisa dari sektor ini dipatok lima miliar dollar AS atau sekitar Rp 45 triliun setahun untuk lima tahun ke depan, dengan asumsi kurs satu dollar AS adalah Rp 9.000.

Namun, julukan “pahlawan devisa” kepada perempuan buruh migran, yang sekitar 90 persennya bekerja sebagai PRT, sama sekali tidak mengangkat posisi tawar perempuan. Sebaliknya, inilah bisnis “perbudakan” yang direstui negara karena dianggap menyelesaikan masalah pengangguran dan penghasil devisa.

Banyak ironi terjadi di sini. Peraturan pemerintah sangat lemah dalam implementasinya dan tidak ada sanksi hukum yang keras bagi pelanggarnya. Kebijakan pemerintah yang seharusnya melindungi buruh migran justru menciptakan kesempatan bagi terjadinya pelanggaran.

Sejak awal tahun 1990-an, Indonesia secara bertahap meningkatkan sumbangannya dalam pasar buruh internasional. Kalau pada tahun 1970-an perbandingan laki-laki dan perempuan buruh migran adalah 3:1, pada awal tahun 1990-an jumlah perempuan buruh migran meningkat dan mencapai 70 persen dari seluruh jumlah buruh migran. Bisnis itu tampaknya mampu menjerat jutaan perempuan ke dalam jaring-jaringnya dengan seribu mimpi akan perbaikan nasib.

ANGGOTA Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tati Krisnawaty berkali-kali mengingatkan, istilah TKW (tenaga kerja wanita) sebenarnya bukan sekadar singkatan. Sebutan khusus untuk perempuan buruh migran pekerja rumah tangga itu menyandang tiga unsur penting: jender, buruh, dan orang asing (foreigner).

Dalam budaya patriarkhi, dunia domestik diidentikkan dengan dunia perempuan sehingga penghargaan terhadap pekerja rumah tangga amat rendah (termasuk di negeri sendiri). Pekerjaan yang sangat dibutuhkan itu dianggap tidak memerlukan keahlian dan karenanya dibayar murah. Dalam perhitungan (produktivitas) ekonomi, jenis pekerjaan ini dihilangkan. Dibedakannya istilah TKW dengan TKI (buruh migran laki-laki) menunjukkan kuatnya budaya patriarkhi ini.

Perempuan sebagai buruh, pekerja rumah tangga pula, mengalami penindasan berganda. Di situ ada hubungan buruh-majikan, laki-perempuan, yang keduanya bersifat menindas. Ini didukung oleh sikap sebagian perempuan yang cenderung melihat dirinya sebagai sumber masalah. Faktor lain, yakni nonwarga negara, yang menisbikan semua hak dasar manusia, termasuk hak bicara, telah menyempurnakan ketertindasan buruh migran PRT.

Data dari Arab Saudi, Hongkong, dan Singapura yang dikutip oleh Country Report itu secara konsisten memperlihatkan kekerasan fisik, psikologi, dan seksual yang dialami oleh perempuan buruh migran yang semua terkait dengan pelanggaran hak-hak mereka sebagai manusia dan sebagai pekerja.

Di Singapura, 50-an perempuan pekerja rumah tangga “jatuh” dari bangunan-bangunan tinggi antara tahun 1999-2001 dan sebagian besar insiden itu terkait dengan masalah keamanan kerja. Kedutaan Indonesia di Arab Saudi mencatat, 92 perempuan buruh migran berada di penjara-penjara khusus untuk perempuan di berbagai kota di Arab Saudi dan diadili tanpa bantuan hukum.

Alasan penahanan sebenarnya justru menjadikan korban sebagai pihak yang bersalah. Antara lain, terlihat bersama dengan laki-laki yang bukan suaminya, diperkosa, lari dari tempat kerja, serangan fisik, psikologis, dan seksual serta intimidasi dari majikan, dan terjebak dalam jaringan bisnis seks komersial.

Kasus Nirmala dan berbagai kasus lainnya memperlihatkan lemahnya perhatian Pemerintah Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional mengenai masalah itu. Country Report itu menyebut Pemerintah Indonesia tak punya perjanjian bilateral dengan pemerintah negara-negara penerima buruh migran asal Indonesia.

Dengan Malaysia, satu dari dua negara tujuan kerja terbesar buruh migran asal Indonesia, Pemerintah Indonesia hanya membuat memorandum of understanding (MOU) yang posisi hukumnya sangat lemah. MOU itu meliputi berbagai masalah prosedural yang berkaitan dengan perekrutan buruh migran asal Indonesia oleh agen-agen di Malaysia.

Selain itu, juga ada MOU khusus untuk pekerja rumah tangga, yang beberapa di antara isinya justru merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang paling mendasar. Di antaranya adalah larangan bagi buruh migran untuk berorganisasi (butir 13); buruh migran PRT harus memberikan paspornya kepada majikan (butir 2.18); buruh migran dilarang menikah baik dengan orang Indonesia maupun dengan penduduk lokal (butir 2.20).

Dengan Arab Saudi, Menteri Tenaga Kerja Indonesia menandatangani “Notulen Pembicaraan” dengan Duta Besar Arab Saudi di Jakarta yang tentu saja posisi hukumnya jauh lebih lemah dibandingkan MOU dengan Malaysia.

Dalam hiruk-pikuk kampanye calon presiden dan wakil presiden, persoalan besar ini lenyap ditelan janji-janji yang menyembur, seperti semburan uang kampanye yang luar biasa besarnya dan entah berasal dari mana. Jangan kaget kalau kasus-kasus seperti Nirmala akan terus terjadi, seperti halnya satu per satu mayat perempuan buruh migran yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, dalam sepi, tanpa perhatian, tanpa keprihatinan. Itulah nasib “pahlawan devisa”, perempuan buruh migran, yang harus ditolak.

(AGNES SWETTA PANDIA/MARIA HARTININGSIH)(KOMPAS,06/06/04)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: