Ekonomi Rakyat dan WTO

January 15, 2004

Ekonomi Rakyat dan WTO

Sejak WTO (World Trade Organization) lahir 1995 menggantikan GATT banyak negara-negara berkembang merasa “terintimidasi” karena hampir semua ketentuan yang berdasar free trade (perdagangan bebas) terasa lebih berpihak kepada kepentingan ekonomi negara-negara industri maju yang sudah kaya dan barang-barang hasilnya “harus” tidak dihambat dalam memasuki pasar negara-negara berkembang. Negera-negera berkembang yang miskin dan barang-barang dagangnya tersaingi “tidak berdaya” menghadapinya. Karena banyak negara berkembang yang benar-benar terpukul dan dirugikan, maka muncul organisasi-organisasi non pemerintah yang berusaha membantu melalui studi-studi dan advokasi membela kepentingan mereka. Sejak 1999 di Seattle, hampir setiap sidang WTO selalu dicoba dihalang-halangi, untuk memberikan dukungan politik dan moral “melawan” aturan-aturan yang tidak adil. Untuk menjawab tantangan-tantangan ini WTO menerbitkan “10 Common Understandings”. Namun tetap saja ada 4 tuduhan pada WTO yang sulit dibantah :

1. WTO terlalu berat menekankan pada tujuan-tujuan ekonomi (keuntungan) dengan menomorduakan perlindungan lingkungan;

2. WTO mengerosi kedaulatan nasional;

3. WTO tidak demokratis;

4. WTO meningkatkan ketimpangan antar bangsa dan antar golongan.

Indonesia kini menjadi contoh negara yang benar-benar tak berdaya melawan kekuatan WTO yang sebenarnya mewakili kepentingan negara-negara industri kaya. Misalnya karena harga beras dan gula internasional yang sangat murah Indonesia kebanjiran ke-2 komoditi tersebut dan pemerintah tidak berdaya melindungi petaninya. Sejak krismon 1998 petani padi dan petani tebu paling menderita karena terpukul harga beras dan gula yang sangat murah. Pukulan yang bertubi-tubi pada petani kita harus memunculkan pertanyaan mendasar, haruskah Indonesia menjadi anggota organisasi Internasional yang “aturan-aturannya” jelas-jelas merugikan masyarakat kita yang sudah miskin. Pemerintah ditantang untuk benar-benar peduli dan tidak boleh membiarkan kondisi demikian berlarut-larut. Jika Cina yang baru diterima menjadi anggota WTO kini menghadapi perang dagang dengan AS, kiranya Indonesia yang berpenduduk no 4 terbesar di dunia yang berarti juga mempunyai ekonomi domestik/nasional yang besar, tidak seharusnya terlalu mudah takluk pada kekuatan ekonomi asing yang mengancam kepentingan ekonomi petani kita yang umumnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jika konferensi WTO di Cancun (September 2003) gagal karena negara-negara kaya tidak bersedia menghapuskan atau mengurangi subsidi atas komoditi pertaniannya, maka Indonesia harus bertahan dengan mencari segala cara untuk melindungi kepentingan petaninya.
Yogyakarta, 1 Desember 2003

Mubyarto/Redaksi Jurnal Ekonomi Rakyat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: