Penderita Gizi Buruk di Banten Bertambah

Serang, 6 September 2006 10:44
Jumlah balita penderita gizi buruk di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan hampir secara merata di setiap Kabupaten.

Data di Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang diperoleh Rabu, menunjukkan, selama dua bulan terakhir jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Serang meningkat dari 2.084 meningkat menjadi 2.297, di Kabupaten Pandeglang bertambah dari 2.268 menjadi 2.376.

“Balita penderita terbanyak tercatat di Kabupaten Lebak yang dalam dua bulan bertambah sebanyak 961 orang,” kata Dr Djadja Buddy Rahardja Kepala Dinkes Banten.

Selain itu penambahan serupa juga terjadi di Kota Tangerang sebanyak 233 orang, dan di Kota Cilegon sebanyak 224 orang sementara data dari Kota Tangerang hingga saat ini belum tercantum di Dinkes Banten.

Untuk menangani kerawanan gizi tersebut, kata Djadja, pihaknya terus menggalakkan pemberian gizi tambahan bagi para balita di setiap Puskesmas se-Provinsi Banten.

“Hanya memang untuk mengatasi secara tuntas tampaknya cukup sulit sebab terkait dengan tingkat ekonomi orang tua si balita yang rata-rata dari keluarga tidak mampu, jadi selama ekonomi mereka belum membaik saya kira penderita gizi buruk akan tetap ada,” katanya.

Selain itu, Djadja juga menunjuk adanya anggapan yang salah kaprah di kalangan masyakat yang lebih mengutamakan gizi untuk bapa sebagai tulang punggung keluarga sehingga gizi untuk anak dan ibu kurang diperhatikan.

“Anggapan seperti itu harus diubah termasuk juga anggapan bila anak diberi ikan akan cacingan karena justru anak-anak sangat membutuhkan masukkan gizi yang cukup untuk pertumbuhan mereka,” katanya.

Di Rumah Sakit Ajidarmo Rangkasbitung Kabupaten Lebak hingga saat ini masih dirawat lima penderita gizi buruk.

Salah satunya adalah Muhammad Agniya (5), yang hanya memiliki berat badan 6,7 kg. Anak pasangan Yono dan Teti, warga Desa Giliharja, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, itu juga mengalami sesak napas.

Tulang kaki dan dadanya terlihat kecil serta menonjol. Karena kekurangan gizi, sejak kecil Muhammad tidak bisa berjalan.

Adapun empat penderita lain adalah Usup (19 bulan) memiliki berat badan 5,7 kg, Iknu (18 bulan) 6,7 kg, Dani (10 bulan) 5,3 kg, dan Alan (14 bulan) memiliki berat badan 6,5 kg.

“Umumnya, penderita gizi buruk di Lebak disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga yang tidak baik. Selain itu, ibunya juga tidak tahu tentang lingkungan dan makanan yang sehat,” ujar Wahyu, salah seorang dokter di RSUD Adjidarmo.

Para orang tua di rumah sakit tersebut mengeluhkan dihentikannya bantuan dari Pemkab Lebak untuk mensubsidi pengobatan anak-anak mereka.

“Dulu saat pertama kasus gizi buruk ramai diberitakan, Bupati memberi bantuan sampai biaya transport dan biaya tunggu juga diberikan, sekarang untuk membantu meringankan biaya perawatan anak saja dipersulit,” ujar Omo (34) orang tua salah seorang penderita gizi buruk. [TMA, Ant]
(sumber Gatra.com)

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

———————————————————————

Edisi ini diterbitkan pada:

Sabtu 06 Mei 2006 13:00 UTC

** MISI PBB DI TIM TIM HAMPIR BERAKHIR

** MASALAH LISTRIK MELANDA INDIA

** AUSTRALIA PRIHATIN ATAS KABINET KEPULAUAN SALOMON

** TOPIK TINJAUAN INTERNASIONAL: MEMPERMASALAH TINGGINYA TARIF LISTRIK DI
BELANDA

** TOPIK TINJAUAN INTERNASIONAL: LAPORAN ILO: PRAKTEK BURUH ANAK MASIH BANYAK,
TAPI KONDISINYA MEMBAIK

** TOPIK TINJAUAN INTERNASIONAL: SEBULAN GENCATAN SENJATA SEPARATIS BASKIA DI
SPANYOL

** TOPIK TINJAUAN INTERNASIONAL: MENTERI PENDIDIKAN BELANDA OPTIMIS PADA
PENDIDIKAN DI INDONESIA

* MISI PBB DI TIM TIM HAMPIR BERAKHIR

Pemerintah Timor Leste meminta PBB untuk mempertahankan sejumlah kecil pasukan
polisi internasional di Tim Tim, paling tidak sampai pemilu tahun depan.
Menteri Luar Negeri Timor Leste, Jose Ramos Horta, menunjuk pada ketegangan dan
kerusuhan terbaru di Ibukota Dili. Sedikitnya 21 ribu warga melarikan diri dari
ibukota karena takut akan pecahnya kekerasan baru. Situasi makin tegang pekan
belakangan sejak militer-militer yang dipecat serta pendukungya turun ke jalan
dan bentrok dengan polisi. Mandat misi PBB berakhir dalam dua minggu mendatang.
Australia dan Selandia Baru bersedia mengirim pasukan ke Dili apabila diminta
PBB.

* MASALAH LISTRIK MELANDA INDIA

Menteri Energi India, Harus Yusuf mengumumkan langkah-langkah baru guna
menghemat pemakaian listrik. Di New Delhi, kantor-kantor pemerintah harus
mematikan AC , atau mesin penyejuk udara setelah jam setengah tujuh malam. Dan
toko-toko di kota sudah harus tutup jam setengah enam sore. Suhu udara di India
Utara telah meningkat sampai 43 derajat Selsius. Listrik seringkali padam
selama beberapa jam. Kejadian seperti ini menimbulkan kerusuhan di negara
bagian Uttar Pradesh. Orang-orang yang marah turun ke jalan karena sudah 14 jam
tanpa listrik. Polisi telah menangkap 18 orang. Masalah pemasokan tenaga
listrik terutama karena tingginya permintaan ketimbang penawaran. Tapi
pemerintah juga menyatakan banyak terjadi penyadapan listrik secara ilegal.
Dikatakan 35% listrik disadap oleh orang dengan cara menghubungkan sendiri
kabel pada jaringan listrik.

* AUSTRALIA PRIHATIN ATAS KABINET KEPULAUAN SALOMON

Pemerintah Australia sangat prihatin atas kabinet baru kepulauan Salomon. Dua
anggota kabinet meringkuk di penjara karena terlibat kerusuhan besar di ibukota
Honiara. Kerusuhan terjadi setelah dipilihnya Snyder Rini sebagai perdana
menteri interim baru, tiga pekan lalu. Delapan hari kemudian, Rini mengundurkan
diri. Parlemen kini memilih Manasseh Sogavare sebagai perdana menteri baru.
Sogavare kemudian menunjuk dua menteri sebagai anggota kabinet barunya,
walaupun mereka mendekam di penjara. Menteri Luar Negeri Australia, Alexander
Downer sangat terkejut dan kecewa atas keputusan Sogavare.

* BANTUAN KEUANGAN BAGI DARFUR

Seusai penandatangan kesepakatan damai untuk propinsi Sudan, Darfur, Sekretaris
Jenderal PBB Kofi Annan mengimbau masyarakat internasional untuk memberi
bantuan keuangan untuk pembangunan kembali wilayah tersebut. Annan juga memohon
dua gerakan pemberontak kecil yang belum menandatangani kesepakatan damai, agar
tetap melakukan itu. Tapi, juru runding Amerika, Robert Zoelick memperingatkan
bahwa kesepakatan damai tidak bisa langsung mengakhiri kekerasan di Darfur.
Walau demikian, kesepakatan tersebut dianggap sebagai langkah penting.
Kesepakatan damai ditandatangani oleh gerakan pemberontak terbesar Darfur, SLA
dan pemerintah di Khartoum. Melalui kesepakatan ini, milisi-milisi Janjaweed
yang didukung pemerintah akan dibubarkan. Milisi-milisi ini bersalah atas
pertumpahan darah, pemerkosaan dan penjarahan di Darfur. Selain itu para
pemberontak ditarik ke tentara nasional dan akan disediakan dana untuk
pembangunan kembali Darfur.

* HELIKOPTER AS JATUH DI AFGANISTAN

Helikopter militer Amerika jatuh di propinsi Afgan, Kunar, menewaskan semua
sepuluh penumpangnya. Menurut juru bicara tentara Amerika, helikopter tidak
ditembak jatuh. Kecelakaan terjadi di kawasan pegunungan. Helikopter Chinook
dipakai dalam operasi militer melawan sekelompok pejuang Taliban di Afganistan
Timur.

* AMERIKA SERIKAT BEBASKAN LIMA TAHANAN UIGHUR

Amerika Serikat membebaskan lima warga Muslim Cina dari Guantanamo Bay dan
mengirim mereka ke Albania. Negeri ini bersedia menampung laki-laki itu. Lima
laki-laki tersebut adalah warga etnik Uighur, kelompok masyarakat Islam di Cina
Barat. Washington cemas mereka akan didakwa di Cina apabila dikirim kembali ke
negeri tersebut. Lima warga Uighur ditahan di kamp tahanan Kuba sejak tahun
2002, padahal tahun 2003 sudah ditetapkan mereka bukanlah apa yang disebut
pejuang musuh.

* PEMILIHAN UMUM KEPULAUAN FIJI

Fiji membuka tps-tpsnya untuk pemilihan umum yang berlangsung selama satu
minggu. Kepulauan Fiji mempunyai hampir setengah juta pemilih. Pemilu terutama
diwarnai ketegangan etnik. 40% masyarakat keturunan India. 12 partai ikut dalam
pemilu, tapi saingan utama adalah partai pimpinan Perdana Menteri nasionalis,
Laisenia Qarase dan partai Buruh dari pemimpin oposisi, Mahendra Chaudry.
Chaudry merupakan orang India pertama yang dipilih sebagai perdana menteri.
Tahun 2000 ia dilengserkan melalui kudeta.

* SINGAPURA GELAR PEMILU

Hari ini Singapura menggelar pemilu. Sudah dapat dipastikan bahwa People’s
Action Party, yang sudah lebih 40 tahun berkuasa, akan menang pemilu. Partai
ini menduduki 82 dari 84 kursi dalam parlemen. Tapi kali ini oposisi mengajukan
calon untuk lebih dari separuh kursi parlemen, jauh lebih banyak ketimbang
tahun-tahun sebelumnya. Pemilu terutama dianggap sebagai uji atas popularitas
Perdana Menteri Lee Hsien Loong.

* RUSIA MENENTANG RANCANGAN RESOLUSI TENTANG IRAN

Rusia ingin agar Dewan Keamanan PBB merubah drastis rancangan resolusi tentang
Iran. Resolusi ini diajukan oleh Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis dan
Jerman. Resolusi menetapkan tanggal, di mana Teheran harus mengakhiri kegiatan
nuklirnya. Sangat kecil kemungkinan dicapai kesepakatan mengenai hal itu.
Selain Rusia, juga Cina menentang resolusi. Jum’at kemarin di New York, Duta
Besar Cina pada PBB menyampaikan keberatannya untuk mendasarkan resolusi pada
pasal 7 Piagam PBB. Pasal ini memungkinkan memberlakukan sanksi dan menggunakan
kekerasan militer.

* MEMPERMASALAH TINGGINYA TARIF LISTRIK DI BELANDA

Harga listrik di Belanda berada pada peringkat ketiga termahal di Eropa. Hanya
konsumen-konsumen di Denmark dan Italia yag membayar harga listrik lebih mahal
dari Belanda. Harga listrik yang relatif mahal di Belanda ini salah satunya
disebabkan tingginya pajak yang dikutip pemerintah untuk penggunaan listrik.
Pernyataan Menteri Ekonomi Belanda Laurens Jan Brinkhorst, untuk menggunakan
listrik yang lebih murah dari Belgia atau Jerman tidak juga terlaksana. Laporan
redaktur Eropa Johan Huizinga.

Pajak lingkungan dan pajak pertambahan nilai (PPN) listrik di Belanda
merupakan yang termahal kedua di Eropa, setelah Italia. Hal ini menempatkan
Belanda di kursi kehormatan ketiga untuk harga listrik termahal di Eropa.
Menurut angka terakhir yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik Belanda, hanya
harga listrik di Denmark dan Italia yang masih lebih mahal dari Belanda. Di
Denmark pajak lingkungan dan PPN listrik mencapai 60% dari harga listrik. Angka
ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Belanda yang pajak lingkungan
dan PPNnya mencapai 40% dari harga listrik. Harga listrik di Italia lebih
tinggi dari Belanda karena harga beli listrik di Italia jauh lebih mahal dari
harga beli di Belanda. Hal ini berarti, tingginya harga listrik di Belanda
disebabkan oleh negeri kinci angin ini sendiri. Dengan demikian usulan Menteri
Ekonomi Belanda Laurens Jan Brinkhorst untuk menggunakan listrik yang lebih
murah dari Belgia dan Jerman tidak akan membawa hasil. Terutama untuk konsumen
usulan ini tidak akan berguna, demikian Richard de Lange, ketua Energiened,
yaitu organisasi gabungan pelbagai perusahaan energi di Belanda.

Richard de Lange: Kalau di sebuah kota Belanda yang dekat perbatasan Jerman
berlangsung peristiwa besar dan untuk itu dibeli listrik dari Jerman yang sudah
tidak jauh lagi dari situ, maka begitu tiba di perbatasan listrik asal Jerman
itu dikenai pajak yang cukup tinggi. Yang diuntungkan jelas bukan konsumen
listrik. Dari perusahaan jaringan listrik, uang pajak itu sampai pada kas
negara yang menjadi pemegang saham perusahaan jaringan listrik itu.

Masalah lain adalah jaringan listrik antara Jerman dan Belanda yang tidak
memiliki kapasitas cukup, dan karena itu kapasitas yang ada akan harus
dilelang. Ini kembali menyebabkan biaya lebih, dan pada akhirnya biaya ini
menyebabkan hilangnya perbedaan harga antara harga listrik Belanda dan Jerman.
Hasil pelelangan akhirnya akan diambil oleh pengelola jaringan yang berada di
bawah pemerintah. Dalam hal ini berarti harga listrik yang tinggi lagi-lagi
akibat perbuatan pemerintah. Selain itu pihak pengelola jaringan akan
menggunakan hasil pelelangan untuk investasi peluasan jaringan antara kedua
negara. Tapi belum ada jalan untuk pasar listrik bebas Eropa, demikian de Lange.

Di dalam negeri tidak ada masalah listrik perusahaan Belanda mana yang dipakai
konsumen, karena biaya memindahkan listrik di manapun di Belanda tetap sama.
Tapi lain halnya di Eropa. Ini adalah salah satu kendala lahirnya pasar listrik
bebas di Eropa. Sebab lain adalah aturan subsidi ramah lingkungan yang didukung
oleh negara-negara Uni Eropa, tidak diterapkan secara serupa di setiap negara.
Penerapan aturan subsidi bervariasi dari subsidi lingkungan sampai dukungan
terselubung dari pemerintah untuk perusahaan-perusahaan semi pemerintah.
Penyetaraan aturan-aturan seperti ini, termasuk penyetaraan pajak dan PPN
energi dan listrik, akan mengeluarkan banyak tenaga dan waktu. Itu sebabnya
penting bagi Belanda untuk dalam waktu dekat menyesuaikan produksi listriknya
dengan situasi di negara-negara sekitarnya, untuk dapat menekan perbedaan
harga. Selain itu, pihak politik harus lebih serius memikirkan bagaimana cara
mengurangi pajak lingkungan dan PPN listrik, demikian Richard de Lange, ketua
Energiened, yaitu organisasi gabungan pelbagai perusahaan energi di Belanda

Richard de Lange: Selain itu, parlemen dan pemerintah juga harus mempertanyakan
apakah iklim investasi dan pemukiman industri-industri di Belanda akan
diuntungkan kalau tingkat pajak di sini lebih tinggi dari negara-negara
tetangga.

Tak pelak lagi, tarif listrik yang tinggi dapat menyebabkan para penanam modal
dan kalangan industri pindah ke luar negeri, mencari negara yang lebih murah
pajaknya. Itu berarti bahwa di luar negeri memang ada pasar bebas, tetapi pasar
bebas yang tertutup.

* LAPORAN ILO: PRAKTEK BURUH ANAK MASIH BANYAK, TAPI KONDISINYA MEMBAIK

Sekarang, jumlah anak-anak di bawah umur yang bekerja atau harus bekerja sudah
merosot tajam. Selama empat tahun belakangan, jumlah buruh anak di seluruh
dunia turun 11%. Hal ini tercantum dalam laporan Organisasi Buruh
Internasional, ILO. Sejauh ini, Brasil menjadi contoh terbaik. Beberapa tahun
belakangan, pemerintah Brasil menerapkan rangkaian kebijakan untuk membawa
anak-anak kembali ke bangku sekolah dan pengentasan kemiskinan. Hasilnya:
jumlah anak-anak berusia antara lima hingga sembilan tahun yang harus bekerja,
selama 12 tahun terakhir ini turun sebanyak 61 persen. Laporan koresponden
Frank Renout dari Paris.

Brasil merupakan suri tauladan bagi banyak negeri lain di Amerika Latin. Dari
Ekuador hingga El Salvador, perbaikan tampak jelas. Pada tahun 2000, satu dari
enam anak di Amerika Latin terpaksa harus bekerja. Saat ini, tinggal satu dari
20 anak. Keberhasilan tersebut berkat berbagai faktor. Belakangan, pendapatan
per kapita warga Amerika Latin meningkat pesat. Selain itu, banyak pemerintah
di negara-negara Amerika Latin mengambil langkah-langkah kongkrit agar lembaga
pendidikan terbuka untuk semua orang.

Dengan demikian, Amerika Latin bisa membedakan diri dengan Afrika, khususnya
negeri-negeri di sebelah Selatan Gurun Sahara. Di wilayah ini, yang tampak
mencolok adalah gambaran tentang aids, peperangan dan kemiskinan. Dalam keadaan
seperti itu, tidak tersedia cukup dana untuk membiayai program pendidikan atau
pengentasan kemiskinan. Di wilayah Selatan Gurun Sahara ini, satu dari empat
anak Afrika, masih harus bekerja, membanting tulang untuk bisa bertahan hidup.

Angka-angka di atas, tercantum dalam laporan terbaru organisasi buruh dunia
ILO. Empat tahun silam, untuk kali pertama ILO membuat perkiraan jumlah buruh
anak di seluruh dunia. Laporan ILO terbaru menyajikan apa saja yang telah
berhasil dicapai berkat berbagai kebijakan dan tindakan selama empat tahun
belakangan ini.

Berikut pernyataan Thuy Pan, dari kantor ILO di Jenewa:

Thuy Phan: “Ya, kami puas. Makin banyak negeri yang meratifikasi perjanjian
internasional tentang pelarangan buruh anak. Dan kini, muncul gerakan menentang
buruh anak yang aktif di seluruh dunia”.

Berbagai perjanjian internasional dan rangkaian aksi ILO, telah membangkitkan
kesadaran banyak pihak, tegas Phan. Dan itu semua membuahkan hasil. Menurut
perkiraan, saat ini di seluruh dunia, sekitar 218 juta anak-anak di bawah umur
masih harus bekerja di bidang pertanian, di pabrik-pabrik, atau mengurusi rumah
tangga. Empat tahun lalu, angkanya masih mencapai 246 juta anak, 11 persen
lebih banyak dari sekarang.

Dalam hal jumlah anak yang terpaksa melakukan pekerjaan berbahaya, tingkat
perbaikan malah jauh lebih besar lagi. Jumlah anak yang masih terpaksa bekerja
di sektor-sektor berbahaya, turun sebanyak 33 persen. Pertumbuhan ekonomi
merupakan salah satu persyaratan bagi perbaikan ini, simpul ILO. Namun, bukan
hanya itu saja. Pertama sekali, pemerintah negara tersebut harus menjadikan
kebijakan kesejahteraan anak-anak dan pemberantasan buruh anak sebagai sasaran
penting. Dan ini merupakan pilihan politik. Selanjutnya, pemerintah harus
mendorong nyata pengembangan lembaga pendidikan, dan memperkecil kesenjangan
pendapatan. Menurut Thuy Phan, perkembangan sekarang ini sedemikian bagus,
sehingga ILO berani meramalkan, jika hal ini terus berlanjut, dalam waktu 10
tahun mendatang, praktek-praktek buruh anak yang paling buruk, sudah tidak akan
ada lagi.

Thuy Phan: “Jika kita menyusun suatu rencana, kita harus merumuskan
sasaran-sasaran yang akan kita tuju. Jika tidak, berbagai dukungan dan kegiatan
yang ada sekarang, akan menyusut hilang. Tanpa sasaran-sasaran jelas, 10 tahun
yang akan datang kita tidak akan bisa mengukur apakah kita telah berhasil
mewujudkan apa yang kita inginkan.”

Namun, masih banyak hambatan menghadang. Dana merupakan salah satu kendala
utama. Baru-baru ini pemerintah Amerika menghentikan bantuan untuk suatu proyek
di empat negeri Afrika yang bertujuan mencegah anak-anak dipekerjakan pada
industri coklat. Proyek ini sekarang terpaksa berhenti. Lalu, PBB sekarang juga
sedang menghadapi kesulitan dana. Pengurangan dana, bisa menggagalkan rencana
ILO untuk 10 tahun mendatang. Namun, dalam beberapa sektor lapangan kerja,
misalnya sektor pertanian, keadaannya memang sulit. Anak-anak masih sering
harus membantu orang tua mereka, misalnya pada waktu panen. Hal ini di banyak
negeri sudah menjadi tradisi, dan sudah pula diterima. Untuk mengubah hal-hal
seperti itu, masih tetap sulit, demikian kesimpulan organisasi buruh sedunia
ILO.

* SEBULAN GENCATAN SENJATA SEPARATIS BASKIA DI SPANYOL

Saat ini gencatan senjata permanen yang secara sepihak dinyatakan oleh kelompok
separatis ETA di Spanyol sudah berjalan selama sebulan, tapi walikota Ermua di
wilayah Baskia masih selalu didampingi oleh seorang pengawal. Demikian juga
banyak politisi, pengusaha dan jurnalis. Berkenaan dengan pernyataan historis
ETA untuk tidak mengangkat senjata tersebut, mereka tidak melihat hal ini
sebagai alasan untuk tidak lagi memerlukan pengawal pribadi. Laporang
koresponden Christoph Schmidt dari Baskia.

Sikap tersebut menandai kehati-hatian seluruh masyarakat Baskia. Kekerasan yang
berlangsung selama hampir 40 tahun belakangan, telah sedemikian mencekam warga
Baskia, membuat mereka mengambil sikap tidak percaya terhadap pernyataan
gencatan senjata permanen beberapa anggota ETA bertopeng pada tanggal 22 Maret
lalu. Apalagi kelompok teror ini sudah sering menyatakan akan meletakkan
senjata, untuk akhirnya selalu melanggar sendiri pernyataan mereka ini

Pada tahun 1997, walikota Ermua, Carlos Totorika, tanpa ia kehendaki, menjadi
lambang nasional perjuangan melawan gerakan separatis Baskia bersenjata ETA.
Penyebabnya adalah penculikan dan pembunuhan kejam Miguel Angel Blanco, seorang
anggota dewan kota Ermua berusia 29 tahun. Tindakan teror ini mengguncang
seluruh warga Spanyol dan menggiring mereka melancarkan protes massal menentang
gerakan separatis ETA. Perlawanan luas ini mendapat nama “semangat Ermua”.
Walikota Totorika menjelaskan arti perkembangan tersebut:

Carlos Totorika: Ketika Miguel Angel Blanco diculik, dan dua hari kemudian
ternyata dibunuh, kami, dari Ermua menyampaikan pesan pada seluruh publik opini
bahwa kita kini punya peluang untuk menghancurkan ETA, bahwa hal tersebut bisa
kita rencanakan, bahwa kita semua harus bekerja sama mewujudkan keinginan
tersebut, seluruh masyarakat, semua warga negara. Sampai saat itu, semua warga
yang sebenarnya menentang ETA, tidak pernah bersuara. Untuk menggalang kekuatan
lebih lanjut dan untuk melemahkan ETA, ketika itu kami pikir penting bahwa
masyarakat Baskia melakukan unjuk rasa menentang ETA. Saya kira, itulah
semangat Ermua. Suatu pesan ganda, yang isi singkatnya pertama, menegaskan
bahwa kita semua bisa mengalahkan ETA, dan kedua menekankan pentingnya warga
sipil menyatakan menentang ETA. Saya kira hal ini meninggalkan kesan mendalam
dalam sejarah perjuangan melawan organisasi teror dan sejarah Baskia. Sejak
itu, harapan bahwa kita bisa hidup bebas tumbuh makin kuat. Dan jika sekarang
ini kita berhadapan dengan ETA yang sedang melemah, hal ini terjadi berkat
[erkembangan tersebut.

Sekarang ini bisa kita simpulkan bahwa awal kebangkrutan moril ETA terjadi pada
hari-hari musim panas tahun 1997. Sejak saat itu, dukungan terhadap ETA mulai
surut.

Perbedaan mencolok dengan beberapa gencatan senjata terdahulu adalah, sekarang
ini, menariknya, ETA menggunakan ungkapan-ungkapan lunak. Berbagai seruan
militan, yang dulu menjadi ciri khas berbagai pernyataan ETA, kini diganti
dengan istilah-istilah seperti ‘proses demokrasi’ dan ‘penyelesaian konflik’.
Karena itu pula, saat ini warga Spanyol menaruh lebih banyak harapan. Salah
seorang yang merasa optimistis adalah Daniel Alvarez, seorang jurnalis pada
pemancar radio umum Baskia, Radio Euskadi di Bilbao:

Daniel Alvarez: “Ya, saya kira, hal ini memang merupakan peluang besar untuk
mencapai perdamaian di Baskia. Beberapa peristiwa belakangan ini, seperti
misalnya serangan bom tanggal 11 Maret 2004 di Madrid dan surutnya dukungan di
dalam negeri untuk ETA, telah menyadarkan pihak separatis ini bahwa kekerasan
di Eropa pada abad ke XXI sudah tidak bisa diterapkan lagi. Saya berharap
banyak dari proses perdamaian sekarang ini. Dan saya kira, hal ini juga berlaku
bagi seluruh masyarakat. Walaupun, sekarang ini mereka masih sangat
berhat-hati. Mereka ingin terlebih dulu melihat hasilnya. Memang, kami semua
penuh harapan, kami semua ingin melihat hasil nyata. Jadi, kita semua harus
bersabar. Namun, saya menang sangat optimistis.”

Selain suara optimistis, juga ada suara-suara pesimistis. Suara-suara seperti
itu datang dari berbagai organisasi korban terorisme.

Klip Cristian Matias

Tidak ada sama sekali alasan untuk menggunakan kata-kata seperti gembira dan
optimisme, kata Cristian Matias. Masih banyak orang menderita akibat kegiatan
teror. Matias adalah jurubicara Covite, Perkumpulan Korban Terorisme di Baskia.
Di belakang layar, berbagai organisasi seperti ini akan memainkan peran penting
dalam rangkaian pembicaraan antara pemerintah Spanyol dan wakil-wakil Eta.

Matias Covite: “Yang tidak kami inginkan adalah pemerintah mengalah pada ETA.
Misalnya, kami tidak mau ada pembebasan tahanan. Kami tidak mau sejarah dibuat
menjadi tidak jelas. Kami tidak mau hal seperti itu terjadi. Karena itu akan
sama dengan jika kita misalnya melupakan kejahatan Nazi Jerman, dan selanjutnya
tidak ada lagi orang yang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Itu adalah
penggelapan sejarah. Yang kami harapkan dari pemerintah adalah mereka tidak
mengalah dalam urusan tahanan, dan menyerah pada tekanan para teroris. Karena
itu berarti menyerah kalah, dan pengkhianatan terhadap lebih dari 900 korban
pembunuhan di negeri ini”.

Status para tahanan ETA memang akan menjadi salah satu bahan pembicaraan. Sejak
berbagai pemerintahan terdahulu, demi pertimbangan keamanan, para tahanan ini
ditempatkan di berbagai penjara di Spanyol, bahkan hingga di kepulauan Kanari
di lepas pantai Afrika Barat. Sudah bertahun-tahun pihak ETA menuntut agar
paling tidak, para tahahan ini ditempatkan di penjara Baskia, agar dekat dengan
keluarga mereka. Lambat laun, di kalangan warga Spanyol tumbuh dukungan
terhadap tuntutan ini. Banyak orang menilai, tuntutan ini tidak berlebihan.

Namun, para korban dan keluarga mereka, sama sekali tidak bersedia memberi
uluran tangan seperti itu. Mereka berpendapat, gerakan teror tidak perlu diberi
imbalan uluran tangan seperti itu, apalagi setelah mereka menyandera Spanyol
selama puluhah tahun.

* MENTERI PENDIDIKAN BELANDA OPTIMIS PADA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Menteri Pendidikan Belanda Maria van der Hoeven berkunjung ke Indonesia dari 1
sampai 6 Mei. Ia terutama mengunjungi pelbagai proyek pendidikan di Aceh. Dalam
kunjungannya, Van der Hoeven akan menyelidiki bagaimana situasi proyek
pembangunan di Aceh, pasca bencana tsunami. Laporan redaksi di Hilversum.

Tujuan utama perlawatan Menteri Pendidikan Belanda Maria van der Hoeven ke
Indonesia adalah untuk mengunjungi sejumlah sekolah di Aceh. Sekolah-sekolah
ini mendapat bantuan pembangunan dari pemerintah Belanda, tapi juga dari
murid-murid Belanda, yang melalui proyek “Sekolah-sekolah Membantu Asia”
mengumpulkan dana sebesar 1,8 euro.

Maria van der Hoeven: Kunjungan ini sangat mengesankan. Saya mengunjungi tiga
sekolah, satu di pedesaan dan dua di kota, di kawasan yang dilanda bencana
tsunami. Kalau kita sadar bahwa wilayah ini pernah dilanda tembok air setinggi
17 meter yang menghancurkan semuanya, dan apabila melihat apa yang telah
berhasil dibangun kembali, maka bisa dibilang bahwa pembangunan kembali
berjalan lebih cepat dari disangka orang Belanda. Memang, masih banyak yang
perlu dilakukan. Tapi, apa yang telah dilakukan sejauh ini memberi banyak
harapan.

Proyek lain yang menarik adalah apa yang disebut proyek buku harian. Anak-anak
Indonesia dan Belanda sama-sama menulis buku harian. Tulisan ini kemudian
diterjemahkan, sehingga baik anak-anak Indonesia mapun anak-anak Belanda bisa
saling membaca pengalaman masing-masing dan situasi hidup di sebuah negeri
lain.

Menteri Pendidikan Maria van der Hoeven pada umumnya puas melihat situasi di
Aceh sekarang dan penuh harapan keadaan akan terus membaik. Memang kerja sama
antara pelbagai LSM tidak selalu lancar. Tapi ini juga terjadi di pelbagai
kawasan bencana lain. Sebaliknya, kerja sama dengan pemerintahan setempat
berjalan sangat baik. Van der Hoeven juga memuji para guru yang membantu
murid-muridnya dengan memberi mereka pendidikan yang baik. Anak-anak itu jelas
mengalami trauma akibat tsunami.

Maria van der Hoeven: Kami juga menjalankan sebuah proyek dengan Zeppelin, itu
acara televisi Belanda untuk anak-anak. Dalam proyek ini, boneka-boneka
menceritakan bencana tsunami. Anak-anak bermain dan berbicara dengan boneka
itu. Berbicara dengan boneka bisa membantu mengatasi trauma yang mereka alami.
Telah kami lihat hasil positifnya di Sri Lanka.

Yang masih perlu diperbaiki misalnya mutu bangunan sekolah maupun rumah-rumah,
dijadikan cukup kuat. Selain itu kualitas pendidikan juga perlu diperbaiki,
termasuk bahan pelajaran. Belanda telah memberi bantuan untuk itu. Belanda juga
tengah memikirkan apa saja yang masih bisa dibuat, selain membangun sekolah.

Dalam kunjungannya di Indonesia, menteri pendidikan Belanda Maria van der
Hoeven juga ingin mengetahui bagaimana Belanda bisa membantu bidang pendidikan
kejuruan. Telah dibuat nota kesepakatan antara pemerintah Belanda dengan
pemerintah Indonesia untuk itu. Misalnya pertukaran staf, melatih manajer,
lokakarya mengenai sistem kualitas, pertukaran bahan pelajaran. Ini memang
membutuhkan waktu, tenaga dan kerja sama. Tapi Van der Hoeven yakin proyek ini
akan berhasil dan berharap bisa terlaksana sebelum akhir tahun ini.

Dalam perlawatan kali ini, selain Aceh, Menteri Pendidikan Belanda Maria van
der Hoeven juga mengunjungi Jawa Barat, Aceh dan Yogyakarta. Menteri pendidikan
menjelaskan bahwa nota kesepakatan adalah sesuatu yang dicapai antara dua
pemerintah. Van der Hoeven menganggap penting bahwa nota kesepakatan tidak
hanya bagi Jawa Barat dan Sumatera, tapi juga bagi pulau-pulau lain. Disepakati
untuk melakukkannya lewat universitas. Ini penting dan lebih praktis.
Universitas Maastricht, di Belanda Selatan misalnya, bekerja sama dengan
beberapa universitas di Indonesia, yaitu Jawa dan Sumatera, di bidang ilmu
kesehatan.

Maria van der Hoeven: Saya juga sempat menghadiri peringatan hari pendidikan
nasional di Lebak, Jawa Barat. Saya sangat terkesan melihat cara peringatannya.
Saya juga melihat penandatangan kesepakatan dengan pemerintah daerah mengenai
otonomi.

Van der Hoeven menambahkan bahwa apabila ingin memberi dan mempertahankan
pendidikan yang baik di masa mendatang, maka sekolah-sekolah juga harus bisa
bersuara, sehingga bisa memberi pendidikan yang baik dan bisa dipertanggung
jawabkan. Yang penting di sini adalah sistem check and balance, atau periksa
dan imbang, supaya dananya benar-benar dipakai untuk bidang pendidikan, dan
bukan untuk hal-hal lain. Sistem itu juga diterapkan di Belanda.

Alhasil, Menteri Pendidikan Maria van der Hoeven sangat positif tentang
kunjungan ke Indonesia kali ini:

Maria van der Hoeven: Tentu saja masih banyak yang perlu diperbaiki. Tentunya
ada beberapa hal yang memprihatinkan, itu memang benar. Saya juga melihat
ketegangan, sama seperti di Belanda. Ketegangan itu berkaitan dengan agama,
jaminan kerja, sama seperti di Belanda. Tapi ketegangan itu tidak boleh menjadi
alasan untuk menimbulkan kekhawatiran, melainkan menjadi alasan untuk mencari
jalan keluar, terutama di tingkat politik.

Anak-anak: Kondisi Kerja
“Sekolah Itu kan Buat yang Punya Duit”, Merdeka, 11/12/1997, 7

11 bocah dibawah umur dipaksa kerja, Wawasan, 7/3/2005, 2

15,000 child sex workers in Riau, Jakarta Post, 10/6/2004, 5

195 Anak Ditemukan Bekerja di Jermal, Waspada, 27/4/2001, 3

21ribu anak di pulau Jawa terjerumus prostitusi, Koran Tempo, 15/4/2004, 2

22.000 Anak di Jateng Dipaksa Jadi Pekerja, Wawasan, 8/2/2002, 5

23.283 Lebih Anak di Kaltim Jadi Pekerja, Kompas, 24/4/2002, 19

350.000 pekerja anak disekolahkan, Surya, 3/7/1999, 9

500 Anak Usia Dini Bekerja di Cibaduyut, Pikiran Rakyat, 12/1/2001, 5

6.000 anak terpaksa menjadi pekerja di Purbalingga, Wawasan, 20/5/2001, 3

7 TKW Dipaksa Jadi Pelacur: Layani 15 Laki-laki Semalam, Tak Digaji, Rakyat Merdeka, 26/10/2003, 1

70 Anjal dan Pengamen Unjuk Rasa ke DPRD dan Balai Kota Medan, Waspada, 13/12/2003, 3

70 Ribu Anak Indonesia jadi Pelacur, Republika, 17/7/2003, 9

70ribu anak Indonesia diperdagangkan, Republika, 30/3/2004, 1

72 Persen Buruh Anak Tidak Pernah Cuti, Suara Merdeka, 18/3/2001, 3

Ada Pelanggaran HAM di TSI, Pikiran Rakyat, 19/3/1997, 4

Agenda Tercecer, Buruh Anak, Media Indonesia, 22/1/1997, 9

Anak dibawah umur dipekerjakan di jermal, Media Indonesia, 4/3/2004, 20

Anak jalanan buah dari kemiskinan, Media Indonesia, 18/7/2004, 5

Anak Jalanan Meningkat 400 Persen, Kompas, 4/12/1998, 17

Anak jalanan sayang, anak jalanan malang (2) Ani: Tiba-tiba aku ingat orang tua, lalu aku ambil silet…, Wawasan, 3/9/1999, 4

Anak jalanan sayang, anak jalanan malang (3) Penanganan secara defensif tak bakal memusnahkannya, Wawasan, 4/9/1999, 4

Anak jalanan sayang, anak jalanan malang jumlah makin banyak, perebutan lahan makin seru, Wawasan, 2/9/1999, 4

Anak Korban Trafficking Diselamatkan, Republika, 8/9/2003, 9

Anak Tak Mampu Lanjut ke SMP Terpaksa Bekerja Cari Upahan, Waspada, 24/3/1997, 13

Anak-anak ‘Hidup’ di Atas Sampah Plastik, Republika, 17/10/1998, 9

Berbagai Pelanggaran Hukum “Trafficking” Tak Berlanjut ke Pengadilan, Kompas, 3/9/2003, 7

Beri Perlindungan dengan Advokasi, Jawa Pos, 26/12/1996, 14

Bocah-bocah pun Turun ke Jalan untuk Cari Nafkah “Kulihat Ibu Pertiwi, Sedang Bersusah Hati”, Merdeka, 9/5/1998, 2

Buruh Anak Jermal Belum Terlindungi, Waspada, 14/11/1996, 4

Buruh Anak Kerja 12 Jam Sehari, Surya, 12/11/2003, 21

Buruh Anak sebagai Perbudakan, Kompas, 24/7/1999, 4

Buruh Anak, antara Pembelajaran dan Eksploitasi, Pedoman Rakyat, 12/10/2003, 6

Buruh Anak-anak Dambakan Pendidikan, Bernas, 23/3/2001, 4

Buruh Jermal dan Perbudakan Modern, Kompas, 23/7/1999, 1

Buruh Usia Sekolah Harus Lanjutkan Pendidikan, Media Indonesia, 22/6/1999, 19

Circus told to settle dispute out of court, The Jakarta Post, 26/3/1997, 3

Dari Sabang ke Merauke berjajar anak jalanan, Media Indonesia, 18/7/2004, 5

Dari ‘Sarasehan Anak, Hak Anak, dan Upaya Implementasinya (1), Wawasan, 30/7/1998, 5

Dari ‘Sarasehan Anak, Hak Anak, dan Upaya Implementasinya (2), Wawasan, 31/7/1998, 5

Dari Work Shop Anak Jalanan (1) Mereka Dipaksa Berhadapan dengan Kekerasan, Suara Merdeka, 6/9/1999, 16

Dari Work Shop Anak Jalanan (2 habis) Anak Bekerja Perlu Dapat Perlindungan, Suara Merdeka, 7/9/1999, 16

Di Jateng Ada 21.711 Anak Pekerja, Suara Merdeka, 21/5/2001, 13

Di Purbalingga Tercatat 6.100 Pekerja Anak, Kompas, 11/5/2001, 10

Di Sumbar, 57 Ribu Anak Putus Sekolah, Republika, 22/8/1999, 11

Diperlakukan Buruk, 6 Buruh Cilik Lari, Bernas, 2/4/2000, 1

Diskusi Gubsu – ILO Akan Dibongkar, Jermal Pekerjakan Anak Bawah Umur, Waspada, 20/3/2001, 2

Dua Anak Dipekerjakan tanpa Gaji, Media Indonesia, 2/8/2001, 9

Eksploitasi anak di kompleks Pasar Sore (Bagian 1), Surya, 28/2/2000, 2

Eksploitasi anak di kompleks Pasar Sore (Bagian 2), Surya, 29/2/2000, 2

Eksploitasi Atau Anak Asuh ?, Media Indonesia, 26/3/1997, 10

Enam Pekerja Anak Kabur akibat Kerja ala ‘Romusha’, Media Indonesia, 3/4/2000, 1

Gambaran Terburuk Ada di Asia, Media Indonesia, 8/9/1999, 17

Government told to eradicate child labor within four years, The Jakarta Post, 9/7/2003, 3

Hak-hak Anak masih Diabaikan, Republika, 16/7/1999, 5

Harsher law vital to curb women, child trafficking, The Jakarta Post, 2/9/2003, 29

Hentikan Perdagangan Wanita dan Anak, Rakyat Merdeka, 22/6/2003, 12

ILO dan Depnaker Kerja Sama Atasi Pekerja Anak, Kompas, 14/3/1997, 2

ILO Kaji Bentuk Terburuk Pekerja Anak, Bernas, 8/7/2003, 6

ILO masih temukan perdagangan anak di Indonesia, Media Indonesia, 15/4/2004, 28

ILO tarik 350.000 pekerja anak, Surya, 3/7/1999, 10

ILO: Asia gudang buruh anak, Koran Tempo, 12/6/2004, 15

ILO: RI Peringkat Tiga Mempekerjakan Anak, Media Indonesia, 14/12/1996, 2

Irwan Telaumbanua Memutus Tradisi Jermal, Kompas, 30/8/2003, 12

Jakarta, ILO toset up team on child workers, The Jakarta Post, 17/3/2004, 8

Jangan biarkan mereka terjerumus, Kompas, 19/1/2004, 46

Jateng terancam kehilangan satu generasi 369.905 anak bawah umur terpaksa harus bekerja, Wawasan, 21/11/2000, 4

Jumlah Anak Jalanan Meningkat, Kompas, 1/4/1998, 11

Jumlah pekerja anak di kota Tasik tinggi, Pikiran Rakyat, 11/8/2005, 6

Jumlah pekerja anak masih tinggi, Surya, 12/2/2006, 3

Jumlah pekerja anak mencapai 2,56 juta orang, Kompas, 20/4/2005, 15

Juni 2004. Tak adalagi pekerja anak di Cibaduyut, Republika, 26/5/2004, 9

Juni Mendatang Izin Jermal Di Sumut Dihentikan, Waspada, 31/3/1999, 2

Juni Telah Lewat, Anak Jermal Tetap Ada, Kompas, 3/7/1999, 8

Junkyard boys: Portrait of a ‘playground’, The Jakarta Post, 12/6/2003, 8

Kasus Jermal di ILO Masih Dibuka, Kompas, 9/7/1998, 8

Kasus perdagangan anak, Pontianak jadi pintu utama, Media Indonesia, 18/2/2004, 18

Keluarga Miskin dan Dampaknya terhadap Pekerja Anak, Pedoman Rakyat, 15/9/2003, 12

Kesepakatan Indonesia dengan ILO Anak-anak tidak Dilarang Bekerja, Media Indonesia, 30/6/1999, 9

Kesulitan Ekonomi, Buruh Anak di Cibaduyut Tinggalkan Sekolah, Kompas, 29/5/2003, 29

Ketika Pemulung Cilik itu Tetap Berpuasa, Republika, 22/1/1997, 5

Komnas HAM Gagal Datang ke Taman Safari, Merdeka, 19/3/1997, 3

Komnas HAM Segera ke Taman Safari Karyawan Mengadu Disiksa, Republika, 17/3/1997, 1

Kriminalisasi Trafficking Anak, Republika, 3/9/2003, 5

LAAI Minta Disnakertrans Cabut Izin Usaha Pekerjakan Anak Di Bawah Umur, Waspada, 12/4/2002, 3

Lagi Pekerja Anak Jermal Tewas Mengenaskan, Waspada, 16/7/1999, 3

Legalisasi Perjanjian Kerja Anak, Cukupkah ?, Pedoman Rakyat, 3/8/2003, 6

‘Lurah Perlu Diberi Tugas Awasi Pekerja Rumah Tangga Anak’, Media Indonesia, 2/9/2003, 29

Majority of working children in Asia: ILO, Jakarta Post, 12/6/2004, 1

Marak, Pekerja Seks Komersial Anak di Samarinda, Kompas, 5/11/2003, 29

Masih Banyak Pekerja di Bawah Umur, Media Indonesia, 28/8/2001, 9

Masih Ditemukan Banyak Buruh Anak-anak, Jawa Pos, 19/5/2001, 3 (Radar Semarang)

Memperkerjakan anak dibawah umur PT Kino didemo karyawan, Wawasan, 18/2/2001, 2

Memprihatinkan, Kondisi Ribuan Pekerja Anak, Media Indonesia, 16/5/1997, 5

Mengkhawatirkan Dunia Pendidikan: Pekerka Usia di Bawah Umur Meningkat, Suara Merdeka, 8/5/2003, 18

Nasib Anak Jermal Sumut, Waspada, 15/7/1999, 6

Nasib Pekerja Jermal di Asahan Menyedihkan, Waspada, 11/4/1997, 12

Ngemis di Bus, Setor “Bos” Rp.20 Ribu, Jawa Pos, 5/10/2003, 5

NGO looks for illegitimate children, The Jakarta Post, 3/11/2003, 5

North Sumatra labor abuse claims denied, The Jakarta Post, 9/3/1997, 9

Orang Tua dan Tokoh Masyarakat Terlibat Pelacuran Anak, Media Indonesia, 13/6/2003, 24

Oriental Sirkus Taman Safari Langgar HAM, Republika, 19/3/1997, 4

Pekerja Anak 2,5 Juta Orang, Waspada, 1/7/1999, 9

Pekerja Anak Dapat Perhatian Pemerintah, Republika, 25/4/1998, 2

Pekerja anak di Bengkulu meningkat, Republika, 29/5/2004, 9

Pekerja Anak di Cibaduyut Terancam Leukemia, Kompas, 9/5/2003, 29

Pekerja Anak di Jermal Penghianatan Pada Hak Anak, Kompas, 18/1/1997, 1

Pekerja Anak di Pabrik Terjepit dan Terhimpit, Kompas, 28/10/1997, 20

Pekerja Anak Sudah Membudaya di Indonesia, Media Indonesia, 8/3/1997, 3

Pekerja Anak Terus Bertambah Di Pabrik, Mereka Biasa Dipanggil Nduk dan Thole, Suara Merdeka, 12/8/1999, 5

Pekerja Anak: Antara Kemiskinan Tradisi dan Eksploitasi, Pedoman Rakyat, 4/6/2003, 4

Pekerja Anak: Masalah di Dunia Anak, Bernas, 16/6/2003, 2

Pekerja Anak: Permasalahan Klasik yang tak Kunjung Selesai, Republika, 15/12/1996, 11

Pekerja Anak-anak di Jermal Belum Dapat Perhatian, Kompas, 5/7/1999, 12

Pekerja Jermal Dibuang ke Laut, Waspada, 24/12/1998, 5

Pekerja Seks Anak Lintasi Batas Negara, Media Indonesia, 11/5/2003, 2

Pekerja seks belia di Surabaya menjamur, Media Indonesia, 29/6/2004, 15

Pemerintah Akui Belum Mampu Lindungi Pekerja Anak, Koran Tempo, 9/7/2003, 4

Penanganan Pekerja Anak belum Maksimal, Media Indonesia, 27/7/1999, 9

Penanganan Pekerja Anak Belum Sesuai, Media Indonesia, 27/9/1999, 9

Pendidikan Alternatif, solusi bagi Buruh Anak, Kompas, 27/8/1999, 9

Pendidikan pekerja anak, Koran Tempo, 23/7/2004, 2

Penegakan Hukum Pelanggar UU Pekerja Anak Lemah, Republika, 28/6/2003, 9

Penghapusan Buruh Anak di Sumut: ILO – IPEC Sampaikan Penghargaan, Waspada, 15/4/2003, 1

Pengusaha jermal di Sumut masih libatkan pekerja anak, Kompas, 2/3/2004, 34

Pengusaha pekerjakan anak di jermal, Koran Tempo, 25/7/2005, A10

Perburuhan Anak Makin Memprihatinkan, Republika, 31/3/2000, 14

Perjalanan Anak Jermal ke Ladang Sayuran, Media Indonesia, 1/7/1999, 3

Perlakuan Terhadap Pekerja Anak Kurang Baik, Media Indonesia, 11/4/2002, 10

Perlindungan Buruh Anak Implementasi Setengah Hati, Kompas, 25/7/2001, 28

Perlindungan Hak Anak Masih Memperihatinkan, Kompas, 13/8/1999, 26

Potret Anak Jalanan: Seks dan Kekerasan (1) Nginap di Show Room, Ditiduri Satpam, Jawa Pos, 25/6/1999, 9

Potret Anak Jalanan: Seks dan Kekerasan (2) “Saya Mau karena Butuh Uang”, Jawa Pos, 26/6/1999, 9

Potret Anak Jalanan: Seks dan Kekerasan Sering Dikasari Teman Sendiri, Jawa Pos, 27/6/1999, 9

Potret Anak-anak Jalanan Surabaya, Jawa Pos, 26/12/1996, 14

Potret Buram Buruh Anak Perkebunan, Kompas, 23/7/2002, 5

Prioritaskan Pendidikan Pekerja Anak, Media Indonesia, 18/2/2003, 9

Program Penambahan Penghasilan Kurangi Jumlah Pekerja Anak, Waspada, 13/12/2003, 3

PRT anak berhak libur satu hari, Media Indonesia, 24/7/2005, 12

PRT Anak-anak Harus Dihapuskan, Wawasan, 15/7/2002, 7

PRTA di Indonesia masih terabaikan, Waspada, 15/6/2004, 12

Puluhan ribu anak jadi pekerja, Koran Tempo, 9/9/2005, A10

Puluhan Siswa SD Jadi Pemulung, Republika, 26/4/1999, 7

Pupus Harapanku, Republika, 18/5/2003, 12

Ratusan Perusahaan Pekerjakan Anak, Suara Merdeka, 4/6/2003, 24

Ratusan ribu PRTA rawan perlindungan, Waspada, 24/7/2004, 5

Religious Grops Told to Fight Against Child Labor, The Jakarta Post, 21/6/2002, 4

‘RI child labor scene one of worst in Asia’, The Jakarta Post, 18/7/2001, 2

RI must eliminate child labor: ILO, Jakarta Post, 15/6/2004, 4

RI, ILO to track worst forms of child labor, The jakarta Post, 15/4/2004, 4

Ribuan anak bekerja di laut rentan penyiksaan fisik, Waspada, 27/4/2004, 12

Ribuan anak bekerja ditengah laut, Republika, 27/4/2004, 9

Ribuan Anak di Bawah Umur Terpaksa Bekerja Bocah Ingusan itu Harus Setor Rp 25.000, Merdeka, 24/7/1999, 5

Ribuan Anak Masih Diperdagangkan, Wawasan, 12/6/2003, 14

Ribuan Masa Depan Anak Terancam Di Jermal, Waspada, 24/10/1999, 3

Ribuan pelajar terancam putus sekolah, Wawasan, 6/3/2000, 7

Right body says circus guilty of child abuse, The Jakarta Post, 19/3/1997, 3

Rosadi, Dari Buruh Anak Jadi Pembela Anak, Kompas, 3/6/2003, 12

Saatny, Soroti Buruh Anak-anak, Wawasan, 1/5/2002, 2

Satu dari Enam Anak Bekerja di Sektor Industri Berbahaya, Waspada, 17/6/2003, 12

Sekitar 178,9 Juta Anak Bekerja di Tempat Berbahaya, Media Indonesia, 21/5/2002, 10

Sekitar 21.100 anak dilacurkan di Jawa, Bernas, 23/4/2004, 5

Sekitar 400 anak jadi korban trafficking, Media Indonesia, 1/4/2004, 20

Sekitar 700.000 Anak Terpaksa Jadi PRT, Kompas, 11/6/2003, 11

Selain DIY & Jatim. Jateng terbesar pelacur anak, Wawasan, 23/6/2004, 1

Setidaknya 8,4 Juta Anak Terjebak dalam Kegiatan Perbudakan, Kompas, 16/6/2003, 13

Sulit Mendapat Pekerjaan, Terpaksa Mengamen, Media Indonesia, 5/6/2003, 19

Surakarta daerah pengirim anak yang dilacurkan, Suara Merdeka, 11/3/2004, 22

Tales of hard child labor on N.Sumatra’s fishing stations, The Jakarta Post, 9/3/1997, 9

Terpental, Pekerja Anak Sektor Informal, Kompas, 28/10/1997, 21

Tiap Tahun 15.000 Anak Perempuan Dijual ke Luar Negeri, Suara Merdeka, 27/12/2003, 9

Tiga gadis belia kabur dari rumah majikan, Suara Merdeka, 7/3/2005, 17

TKW anak terus diusut, Koran Tempo, 15/7/2004, B6

Tujuh TKW Kabur dari Sekapan Sindikat Pelacuran, Suara Merdeka, 26/10/2003, 6

Tukang Becak Cilik Menjamur di Ujungpandang, Kompas, 9/7/1998, 9

Zoemrotin: Perdagangan Manusia, Pelanggaran HAM Paling Rawan, Kompas, 2/9/2003, 29

Politik Ekonomi (Repelita, perkembangan daearah)
12.000 Petani Tebu Akan Menganggur, Suara Merdeka, 9/1/2002, 7

130.000 Sarjana Indonesia Menganggur, Waspada, 3/12/1996, 2

1998, Siaga Merah Pengangguran, Waspada, 28/11/1997, 13

2004, Ekonomi Tumbuh 5 %, Bernas, 10/1/2004, 8 (Yogya)

2005, penganggur berkurang 2 juta, Koran Tempo, 23/12/2004, 5

5000 anggota PPK dan KPPS ancam mogok, Surya, 1/7/2004, 17

70.000 Orang Cilacap Menganggur, Republika, 4/8/1999, 6

Ancaman Angka Pengangguran 2003, Republika, 10/2/2003, 5

Angka pengangguran capai 40 juta, Kedaulatan Rakyat, 9/9/2005, 20

Angka Pengangguran Sudah ‘Lampu Merah’, Wawasan, 18/10/2003, 6

Antara tenaga kerja asing dengan lokal. Terjadi kesenjangan upah sangat besar18, Kedaulatan Rakyat, 26/2/2006, 3

Apa yang terjadi setelah BBM naik (1). PHK mulai menghantui para pekerja, Wawasan, 1/3/2005, 1

Bangsa Boedak Bermental Kuli (Nasib Buruhnya Setengah Mati, Rakyat Merdeka, 5/11/2003, 12

Banyak Investasi Tidak Jelas, Media Indonesia, 11/4/2002, 5

Berdayakan buruh pabrik lewat pendidikan luar sekolah, Kompas, 2/8/2004, 9

Buntut Rusuh, Ratusan Pekerja Tinggalkan Batam, Bernas, 13/8/1999, 8

Buruh di Surabaya resahkan praktik politik uang, Republika, 30/6/2004, 12

Buruh kepung istana, Wawasan, 28/9/2005, 1

Carut Marut Politik Perburuhan, Wawasan, 1/5/2002, 2

Dampak pada sektor usaha bervariasi, Kompas, 1/3/2005, 1

Dari 207 Juta Penduduk Pekerja Produktif hanya 47 Juta Orang, Media Indonesia, 27/10/1999, 3

Di Kota Semarang mencapai angka 14.285. Pengangguran pencari kerja meningkat tajam10, Wawasan, 12/12/2005, 2

Direksi PT KAI Baru, Dituntut Mundur, Jawa Pos, 15/2/2002, 12

Dua juta pekerja bakal terserap, Koran Tempo, 23/11/2005, A18

Ekonomi Indonesia 2003-2004 : “Jobless Requery” dan Deindustrialisasi, Media Indonesia, 31/12/2003, 1

Empat Karyawannya yang Diculik OTK Masih Misterius, Waspada, 19/11/2000, 3

Fahmi imbau buruh pertimbangkan mogok, Republika, 16/11/2005, 1

Federasi serikat pekerja BUMN dukung Mega, Bernas, 10/8/2004, 8

Harga BBM akhirnya naik, Kompas, 1/3/2005, 1

Hingga Akhir 2003, Pengangguran Diperkirakan Capai 43,6 Juta, Pedoman Rakyat, 1/12/2003, 14

House urged to keep Jamsostek monopoly, The Jakarta Post, 30/8/2003, 4

India bangun pabrik bajaj di Indonesia, Media Indonesia, 10/3/2005, 2

Indikator Ekonomi 2003 : makro Stabil, Sektor Riil Tetap Terbatuk-batuk, Koran Tempo, 30/12/2003, 8

Industri nasional mulai was-was, Kompas, 12/8/2005, 22

Industri tekstil makin terpuruk, Kompas, 6/10/2005, A

Ingin sejaterakan buruh, Suara Merdeka, 1/4/2004, 21

Investasi Baru di Jateng Serap 23.268 Tenaga Kerja, Suara Merdeka, 8/7/2003, 13

Investor tak masalahkan upah pekerja, Surya, 24/3/2001, 4

Job prospects for unemployed bleak as growth slows, Jakarta Post, 17/2/2006, 2

Jumlah pengangguran capai 9,6 juta orang, Suara Merdeka, 7/2/2006, 24

Jumlah pengangguran di Pati meningkat, Wawasan, 13/9/2005, 6

Jumlah Pengangguran Makin Menyesakkan, Kompas, 21/9/2003, 25

Jurkam kelabui buruh. Simpatisan disiram pake air comberan, Rakyat Merdeka, 2/4/2004, 5

Karyawan PT KAI Ancam Hentikan Operasi Kereta, Wawasan, 15/2/2002, 12

Karyawan PTDI temui SBY, Suara Merdeka, 23/9/2004, 1

Karyawan PTPN di Sumut diintimidasi agar pilih partai tertentu, Waspada, 3/4/2004, 13

Kaum buruh dianjurkan pilih Irmadi Lubis untuk DPR RI, Waspada, 25/3/2004, 5

Kaum buruh dukung Mega-Hasyim. Syaratnya, mereka undangkan UU Sistem Pengupahan Nasional, Jawa Pos, 18/7/2004, 2

Kaum buruh harus bersatu, Suara Merdeka, 20/3/2004, 9

Kebijakan BI Harus Ekspansif untuk Menekan Tingkat Pengangguran di Indonesia, Kompas, 15/9/2003, 14

Kebijakan ekonomi harus diperkuat. Gelombang PHK tahun 2006 mengancam12, Kompas, 15/11/2005, 17

Kebijakan Ekonomi Terpadu Harus Utamakan Lapangan Kerja, Media Indonesia, 2/8/2003, 2

Kebijakan Ekonomi Terpadu Harus Utamakan Lapangan Kerja, Media Indonesia, 2/8/2003, 2

Kecelakaan kerja di Indonesia tertinggi, Suara Merdeka, 14/1/2006, 3

Kenaikan BBM ancam PHK massal, Kedaulatan Rakyat, 30/9/2005, 7

Ketika Privatisasi Penuh Kejanggalan, Republika, 5/2/2002, 5

Kita masih menjadi kuli di negeri sendiri, Media Indonesia, 29/6/2004, 6

Ledakan Pengangguran Menghantui Perekonomian ?, Kompas, 21/7/2003, 1

Makan bersama buruh perkebunan, Jawa Pos, 25/7/2004, 2

Maklumat Buruh, Mahasiswa, Jurnalis, Seniman Pemerintahan Megawati agar Jamin Hak-hak Sipil, Kompas, 9/8/2001, 6

Masa depan buruh masih buram, Koran Tempo, 2/1/2006, A6

Masalah ketenagakerjaan diperkirakan makin kompleks, Kompas, 27/9/2004, 14

Masalah Ketenagakerjaan Makin Runyam da Mencemaskan, Kompas, 27/12/1996, 4

Mega concerned over RI workers, Jakarta Post, 18/8/2004, 5

Minim, perhatian pemerintah terhadap masalah pengangguran, Kompas, 11/2/2006, 1

Nasib buruh pasca pemilu 2004, Wawasan, 30/4/2004, 9

Pabrik gula di Merauke10, Kompas, 16/7/2005, 22

Pabrik tekstil yang eksis tinggal 169, Jawa Pos, 7/12/2005, 7

Palu godam kenaikan BBM sengsarakan kaum buruh, Rakyat Merdeka, 6/3/2005, 4

Pasar tenaga kerja RI terima pekerja ASEAN, Koran Tempo, 11/4/2005, 6

Pembusukan di Pemerintahan ?, Media Indonesia, 5/3/2002, 9

Pencari Kerja 200.000/Tahun, Kompas, 6/12/1997, 9

Pencari Kerja di Makasar 28.198 Orang, Perempuan Lebih Banyak, Pedoman Rakyat, 15/8/2003, 8

Penganggur 40,4 juta17, Kompas, 24/12/2005, 15

Penganggur bertambah 600.000 orang, Kompas, 2/7/2005, 1

Penganggur Diperkirakan 38,5 Juta Orang, Kompas, 30/9/2000, 14

Pengangguran belum Teratasi, Media Indonesia, 31/12/2003, 1

Pengangguran bertambah 830.000 jiwa per tahun, Kompas, 9/9/2005, 17

Pengangguran di Blora 20165 orang, Wawasan, 31/7/2005, 3

Pengangguran di DIY meningkat terus, Republika, 23/7/2005, 6

Pengangguran di Madina 5.768 Orang, Waspada, 8/10/2003, 10

Pengangguran Mengancam Perekonomian Indonesia, Waspada, 7/10/2003, 4

Pengangguran murni 10,8 juta orang, Wawasan, 27/1/2006, 7

Pengusaha sulit penuhi UMK 2006, Jawa Pos, 6/1/2006, 6

Pengusaha tekstil mati dijepit rupiah14, Rakyat Merdeka, 24/8/2005, 1

Perhatian pada pengangguran, hanya di atas kertas7, Kompas, 11/2/2006, 50

Peringakat investasi Semarang melorot tajam. Dipici penyalahgunaan birokrasi, Suara Merdeka, 16/3/2004, 4

Pertumbuhan ekonomi belum optimal serap tenaga kerja baru9, Suara Merdeka, 16/2/2006, 4

Pertumbuhan Ekonomi Hanya 3,5 Persen. Menakertrans: Pengangguran Naik Jadi 9,1 Juta, Wawasan, 19/9/2003, 7

Pertumbuhan Perekonomian Jateng Tahun 2004 Masih Bertumpu pada Ekspor Mebel dan ….., Kompas, 3/1/2004, 18 (Jateng & DIY)

PHK besar-besaran bakal pukul Mega, Rakyat Merdeka, 14/9/2004, 9

PHK buruh ‘PR’ buat para caleg, Republika, 20/3/2004, 1 (Kalam)

PHK sudah menjadi pilihan21, Kompas, 29/9/2005, 21

PJTKI minta pengamanan bagi calon TKI saat pemilu, Kompas, 25/3/2004, 17

Politisi pecah belah serikat pekerja BUMN, Rakyat Merdeka, 25/8/2004, 4

Presiden: angka pengangguran akan ditekan jadi 6 persen, Koran Tempo, 27/2/2005, 6

Program Padat Karya Nonpetani atasi Masalah Pengangguran, Kompas, 27/8/2003, 13

Protes Perpres, petani datangi DPR dan istana, Kompas, 30/6/2005, 1

PT. SIG Hengkang dari Semarang, Jawa Pos, 5/2/2002, 1 (Radar Semarang)

RAPBD DIY untuk Buruh Masih Rendah, Bernas, 2/5/2002, 5

RAPBN 2004 Dinilai Abaikan Pengangguran, Media Indonesia, 22/8/2003, 1

Ratusan Pekerja tinggalkan Batam, Wawasan, 12/8/1999, 1

Ribuan calon TKI tidak ikut pemilu, Waspada, 3/4/2004, 3

Ribuan TKI Cianjur terancam kehilangan hak pilih, Kompas, 7/4/2005, 8

RS pekerja akan telan dana Rp200m, Suara Merdeka, 29/11/2004, 26

Sanyo tinggalkan Indonesia1, Jawa Pos, 2/7/2005, 1

SBY masuk deretan 25 tokoh Asia. Tuh, 10.000 orang mau nganggur5, Rakyat Merdeka, 3/7/2005, 1

SBY tells labor unions to stop playing politics on welfare issues16, Jakarta Post, 28/1/2006, 2

Sejuta Sarjan Menganggur, Republika, 8/9/2003, 3 (Kalam DIY & Jateng)

Sektor Riil Belum Pulih, Pengangguran Tinggi, Kompas, 2/8/2003, 1

Serikat buruh kritik caleg, Suara Merdeka, 29/3/2004, 20

Serikat Pekerja PT KAI Tolak Dirut Baru, Rakyat Merdeka, 14/2/2002, 13

Setahun, 415 kasus ketenagakerjaan, Suara Merdeka, 16/1/2006, 18

SP Tetap Bersikeras Tolak Dirut PT KAI, Pikiran Rakyat, 15/2/2002, 1

SPKA Beri Waktu Enam bulan Pada Direksi Baru, Republika, 14/2/2002, 3

Tahun 2004, Pengangguran Bengkak 0,7 Juta Orang, Rakyat Merdeka, 15/12/2003, 13

Tak mudah, merebut suara buruh pabrik rokok di Kudus, Kompas, 16/6/2004, F

Takut PHK, Karyawan Danamon Mogok Nasional, Jawa Pos, 10/8/1999, 17

Tenaga Kerja Kulonprogo tak “Neko-neko”, Bernas, 30/12/2003, 4

Terkait penelitian Polri dan TPF, Garuda skors karyawannya5, Kompas, 18/5/2005, 7

Terkait rencana kenaikan tarif dasar listrik. PHK massal di depan mata, Wawasan, 21/1/2006, 16

Tinggi tingkat pengangguran di Klaten. 26.000 pencari kerja belum tersalurkan, Kedaulatan Rakyat, 2/2/2005, 9

Tolak Bos Baru, Karyawan PT KAI Ancam Mogok, Bernas, 15/2/2002, 1

Tujuh Karyawan PT PIM dan Satu Guru SMU Diculik dan Dibunuh, Waspada, 13/11/2000, 1

Umar Berto Ditolak Jadi Dirut PT KAI, Kompas, 14/2/2002, 13

Upah baru berlaku 2007, Koran Tempo, 9/1/2006, A7

Upah buruh terus merosot, Media Indonesia, 3/2/2006, 2

Usaha Kecil Serap Tenaga Kerja Terbesar, Republika, 27/12/2003, 4

(Sumber www2.iisg.nl)

ABM Jatim Survey KHL Independen
UMK 2007 Surabaya, Rp 953 Ribu

ssnet| Lambannya proses pembentukan Dewan Pengupahan Kota Surabaya membuat Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jawa Timur melakukan survey harga-harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara independen untuk Kota Surabaya.

ANDY IRFAN JUNAEDI Koordinator ABM Jatim pada suarasurabaya.net, Senin (16/10) mengatakan, berdasarkan survey yang dilakukan pada 8 pasar tradisional di Surabaya, KHL pekerja lajang dengan 3 ribu kalori setelah ditambahkan inflasi 8 % adalah Rp953 ribu. Survey tersebut dilakukan di Soponyono, Balongsari, Manukan, Benowo, Wonokromo, Kupang, Babakan, dan Gubeng selama periode September 2006.

Langkah progresif ABM Jatim ini, kata ANDY, didasarkan pada kekhawatiran semakin mepetnya waktu yang tersisa untuk melakukan survey. Untuk UMK 2007, proses penentuan UMK telah diawali dengan keluarnya Surat Edaran Gubernur Jatim tentang Proses Penentuan UMK pada pertengahan Agustus lalu.

“Tapi Dewan Pengupahan di sebagian besar kabupaten dan kota, termasuk Surabaya hingga kini belum menghasilkan usulan UMK. Padahal UMK sudah harus ditentukan oleh Gubernur Jatim selambat-lambatnya 40 hari sebelum pemberlakuan. Artinya, pada tanggal 20 Nopember 2006 Gubernur Jatim harus sudah menentukan nilai UMK 2007,” ujar ANDY.

ANDY menambahkan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya sedikitnya dibutuhkan waktu 3 bulan mulai dari proses pembentukan Dewan Pengupahan, survey, diskusi, penyerahan ke bupati/walikota, hingga penyerahan angka UMK ke Gubernur. Dengan tersisa waktu sekitar satu bulan ini, dirasa ANDY tak akan mencukupi waktunya untuk melakukan proses-proses tersebut.

“Apalagi survey tidak mungkin dilakukan berdekatan waktunya dengan Lebaran karena harga-harga tidak stabil. Setidaknya, survey bisa dilakukan seminggu setelah Lebaran. Artinya, waktu yang tersisa kurang dari sebulan,” katanya

Hasil survey yang dilakukan secara independen oleh ABM Jatim di Surabaya ini, kata ANDY, tidak terpaut terlalu jauh dengan hasil survey KHL Dewan Pengupahan beberapa daerah di luar Kota Surabaya. Kabupaten Malang, misalnya, survey KHL mendapatkan angka Rp769.145. Untuk Kota Malang Rp815 ribu. Sedangkan Kabupaten Jember dan Kabupaten Bojonegoro masing-masing Rp625 ribu dan Rp550 ribu.

Sementara itu A. SYAFI’I, SH Kasubdin Hubungan Industri dan Syarat Kerja Disnaker Pemkot Surabaya pada suarasurabaya.net menegaskan, Dewan Pengupahan Kota Surabaya sudah terbentuk Rabu (11/10) lalu. Komposisinya, 9 orang mewakili pekerja (dari unsur SPSI, Sarbumusi, dan SBSI), 9 orang mewakili pengusaha (dari unsur Apindo), dan 17 orang mewakili pemerintah dan akademisi. Dewan Pengupahan Kota Surabaya ini diketuai Kadisnaker Kota Surabaya.

SYAFI’I membantah jika proses pembentukan Dewan Pengupahan Kota Surabaya terkesan lambat. Menurut dia, waktu yang tersedia masih cukup untuk dilakukan survey. Toh tahun lalu saja, kata SYAFI’I, dengan waktu yang sama-sama mepet, target waktu tersebut bisa dicapai.
(suarasurabaya.net-16/10/06)

Kawal KHL Plus Inflasi
ABM Jatim Ancam Kerahkan 100 Ribu Masa Demonstran

ssnet| Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Jawa Timur mengancam mengerahkan 100 ribu massa buruh dari seluruh Kota di Jawa Timur untuk melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur Jatim jika Gubernur menentukan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di bawah nilai kebutuhan Hidup Layak (KHL) plus inflasi 8 %.

Ancaman ini ditegaskan ANDY IRFAN JUNAEDI Koordinator ABM Jatim pada suarasurabaya.net, Senin (16/10). Menurut ANDY, dari tahun ke tahun penentuan UMK menjadi sarat kepentingan dan tak pernah lepas dari konflik karena telah terjadi manipulasi hasil survey Kebutuhan Hidup layak (KHL).

Padahal, KHL merupakan komponen terbentuknya upah minimun berdasakan Permenakertrans no. 17/2005 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Untuk itu, tambah ANDY, bisa sangat mungkin terjadi jika KHL satu daerah dengan daerah lain berbeda satu sama lain. Namun kebijakan Gubernur Jatim menerapkan sistem ring, membuat usulan UMK berdasarkan KHL suatu wilayah mentah di tangan Gubernur. “Untuk itu, kita juga menolak sistem ring yang diberlakukan Gubernur,” kata ANDY.

Kota Mojokerto, misalnya berdasarkan survey KHL Dewan Pengupahannya tahun 2005 untuk UMK 2006 menetapkan angka Rp743.043. Lebih besar dari hasil survey Kota Surabaya yang dipatok Rp716 ribu. Karena kebijakan ring dari Gubernur, dimana Kota Mojokerto berada di bawah ring Kota Surabaya, maka UMK Kota Mojokerto pun disunat Gubernur menjadi Rp655.200 dan kemudian direvisi menjadi Rp 682 ribu. Sedangkan Surabaya menjadi Rp655.500 dan kemudian direvisi menjadi Rp685.500.

Keberadaan Dewan Pengupahan Jatim pun dinilai ABM Jatim bermasalah. Menurut aliansi serikat buruh yang mengklaim memiliki massa riil 100 ribu orang ini, Dewan Pengupahan Jatim tidak memiliki legalitas. “Para anggota Dewan Pengupahan Jatim tidak melalui proses verifikasi dalam keterwakilan mereka atas serikat buruh atau serikat pekerja,” ujar ANDY.

Untuk itu, mereka menuntut Dewan Pengupahan Jatim yang diketuai ENDRO SISWANTORO yang juga Aisten III Pemprop Jatim ini dibubarkan dan segera dibentuk Dewan Pengupahan baru yang proses pembentukannya demokratis dan transparan.

ENDRO SISWANTORO Ketua Dewan Pengupahan Jatim saat dikonfirmasi menyatakan lembaga yang dipimpinnya itu masih sah berdasarkan SK Gubernur Jatim dengan masa jabatan 3 tahun mulai tahun lalu. Mengenai polemik legalitas, ENDRO menolak berkomentar. Menurutnya, masalah itu bisa dijelaskan oleh Drs SUDJONO, MM Sekretaris Dewan Pengupahan Jatim yang juga menjabat sebagai Kadisnaker Propinsi Jatim. Namun saat dihubungi, telpon selular SUDJONO tidak aktif.

PHK Di Mana-Mana, Jumlah Penganggur Meningkat Tajam

Kamis, 29 Desember 2005
Maraknya PHK dan tidak banyaknya lapangan kerja semakin meningkatkan jumlah pengangguran di negeri ini. Pada tahun 2006, diperkirakan tingkat pengangguran terbuka naik 1 sampai 2 persen dibandingkan dengan jumlah tingkat pengangguran pada tahun 2005.
Hal itu dikatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno. Pihak Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, jumlah pengangguran terbuka per Oktober 2005 sebanyak 11,6 juta orang atau 10,84 persen dari angkatan kerja sebanyak 106,9 juta orang (Kompas 19/12/05). Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode Januari-November 2005 telah mencapai 109.382 orang dengan 3.481 kasus. Data itu belum mencerminkan jumlah nasional karena belum semua daerah memiliki data laporan (Kompas 16/12/05).

Di Sukoharjo, pemecatan buruh pabrik tekstil terus berlanjut. Dua pabrik tekstil besar di daerah itu, yakniPT Danliris dan PT Tyfountex, berancang-ancang akan memutus hubungan kerja dengan 1.000-an buruhnya (TempoInteraktif 20/12/05).

Sementara, PT Sierad Produce Tbk dalam dua bulan terakhir sudah memberhentikan 1.500 karyawannya. Sebanyak 800 karyawan merupakan pekerja di PT Biotek Indonesia dan PT Wendy Citarasa yang akan dijual oleh Sierad, sedangkan 700 karyawan lainnya diberhentikan untuk rasionalisasi (Kompas 21/12/05).

PT Bank Danamon Tbk akan menutup 54cabang di berbagai daerah. Akibatnya, sebanyak 450 karyawan akan dilakukan pemutusan hubungan kerja (TempoInteraktif 17/12/05).

Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah,Selama 2005 sekitar 2.401 buruh terkena pemutusan hubungan kerja(PHK). Jumlah itu diprediksi akan terus bertambah pada 2006.Data di DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sukoharjo mengatakan sebagianbesar buruh yang terkena PHK berasal dari perusahaan sektor industri tekstil.Di antara perusahaan tekstil yang telah melakukan PHK karyawannya adalahPT Danliris, PT Tyfountex, PT Krismasindo dan lainnya.

Di Tangerang, sedikitnya 16 perusahaan industri sepanjang tahun 2005 ini gulung tikar. Sebagian besar perusahaan itu memproduksi tekstil, sandang, dan kulit. Akibatnya, ribuan pekerja dari industri-industri itu kehilangan pekerjaan (Suara Pembaharuan 22/12/05)