Tentang Instruments

Instruments (Institut untuk Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat) merupakan Organisasi nirlaba yang independen. Didirikan pada bulan Mei 2003 oleh beberapa aktivis gerakan prodemokrasi dan LSM antara lain dari PPBI, LPHAM (Lembaga Pembela Hak Azasi Manusia, LBH Keadilan dan LAPB (Lembaga Advokasi dan Pendidikan Buruh). Pendirian lembaga ini didasarkan atas situasi sosial politik saat itu yang mengharuskan adanya kerja yang serius dan terencana dalam membangun struktur masyarakat sipil yang kuat. Ide pendirian lembaga ini bukan semata latah dalam eforia reformasi, namun justru karena melihat bahwa reformasi telah melenceng dari cita-cita awal tentang perubahan yang benar-benar menguntungkan bagi kehidupan rakyat.

Namun reformasi telah berjalan sepuluh tahun lebih belum dapat membawa dampak signifikan bagi kehidupan rakyat yang lebih baik. Kemiskinan masih tersebar, pengangguran makin bertambah, sedang tingkat penghasilan semakin turun nilainya.

Untuk itu perlu adanya kerja-kerja untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemandirian, kerjasama, gotong royong adalah kunci dari keberhasilan masa datang.

VISI DAN MISI

Visi dari Lembaga ini adalah terciptanya struktur masyarakat sipil yang kuat dalam dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya.

Misi Instruments adalah memberdayakan masyarakat di semua bidang kehidupan dengan program-program yang konkrit dan mengedepankan partisipasi masayrakat.

SUMBERDANA

Pembiayaan Lembaga di lakukan secara mandiri dengan melakukan iuran dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat dan saling mengutungkan.

MITRA KERJA

Mitra kerja mencakup dalam dan luar negeri:

Ormas

Institusi Pemerintah

Masyarakat

Individu

Institusi ekonomi / badan Usaha

Lembaga Pendidikan

dll

BADAN PENGURUS

Pengurus Instruiments periode 2009-2012 adalah :

Ketua :  LUKMAN HAKIM

Sekretaris I           : NOFI MARZUKI

SekretarisII          :   WAGIMAN

Bendahara I          :   FITRIA HANDAYANI

Bendahara II        :   D. ANANTA

Ka.Divisi Program   :  SUGENG P

Ka. Divisi Riset          :  DARMAJI, JS

Ka. Divisi Perempuan dan Anak : NADIA

Dalam menjalankan program-programnya lembaga ini juga merekrut relawan-relawan yang disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari community organizer, peneliti dan tenaga pendidik. Para relawan ini direkrut dari lembaga-lembaga akademik, profesional, dan pemerintah. Instruments juga membuka peluang kerjasama dengan pihak lain yang seide dan sejalan dengan program-program yang telah di tentukan.

Limbah Indah Kiat diduga cemari sungai dan tambak

Limbah Indah Kiat diduga cemari sungai dan tambak

SERANG (Bisnis): PT Indah Kiat Pulp and Paper yang berlokasi di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, dituding warga Desa Tengkurak, Kecamatan Tirtyasa, Kabupaten Serang, Banten, sebagai penyebab tercemarnya air Sungai Ciujung serta ratusan hektar tambak milik warga desa tersebut.

Warga menduga IKPP membuang limbah beracun dan berbahaya (B3) ke Sungai Ciujung melampaui batas toleransi, sehingga air sungai itu kini tidak bisa lagi digunakan, terlebih untuk dikonsumsi. IKPP tertuding karena warga mengetahui bahwa pabrik kertas itu penghasil limbah kimia cair berbahaya dalam jumlah besar dan selama ini sering dipermasalahkan oleh pemerintah daerah.

“Masyarakat desa kami menduga itu akibat limbah yang dibuang PT Indah Kiat. Kami jadi sengsara karena air sungai yang biasa kami konsumsi tidak bisa digunkan lagi. Padahal ini musim kemarau, di man-mana sulit mendapatkan air bersih”, ujar Amran, Ketua HNSI Desa Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa, Serang.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lapangan, air Sungai Ciujung itu kini berwarna hitam dan baunya sangat menusuk hidung apabila tercium dalam jarak dekat. Sejak lima hari lalu, masyarakat berhasil megumpulkan sekitar tiga ton bangkai ikan air tawar dari Sungai Ciujung akibat pencemaran itu. Termasuk ratusan hektar tambak milik warga tidak bisa digunakan karena air Sungai Ciujung itu juga mengairi tambak-tambak mereka.

“Untungnya tambak-tambak di desa kami tengah kosong karena baru saja panen. Namun karena tercemar, pembenihan terganggu. Padahal seharusnya bulan ini kami sudah memasuki masa pembenihan”, tambah Amran.

Ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Manajer Humas PT IKPP Arif Madali membantah keras perusahaannya telah mengakibatkan sungai terbesar di Provinsi Banten itu berwarna hitam pekat dan berbau. Meskipun begitu, dia mengakui bahwa perusahaannya membuang limbah ke Sungai Ciujung.

“Namun jumlahnya jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah. Saya ragu soal air sungai itu. Apa benar ada airnya? Setahu saya Sungai Ciujung sekarang dalam keadaan kering”, katanya menjawab Bisnis.

Menyangkut hal ini, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Banten Deddy M. Barmawidjaya enggan berkomentar. “Kami belum melakukan pemeriksaan ulang. Jadi saya belum berani berkomentar. Coba tanya orang kabupaten”, ujarnya
Yulian lintang (SIER online-17 Juli 2006)

Sebanyak 6.000 Ha Tambak Tak Produktif

Sebanyak 6.000 Ha Tambak Tak Produktif
Pencemaran Sungai Ciujung Kembali Dikeluhkan

Keadaan air Sungai Ciujung yang diduga kuat tercemar limbah pabrik kertas dan pabrik lainnya kembali dikeluhkan masyarakat dan petani tambak di Kecamatan Tirtayasa dan Pontang, Kabupaten Serang, Banten. Mereka mengadu ke DPRD Serang, Selasa (20/8), karena tambaknya seluas 6.000 hektare kini sudah tidak produktif lagi dan air sungai tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kami membentuk Forum Silaturahmi Masyarakat Pontang-Tirtayasa (For Simpati)yang tujuannya untuk menangani kerugian yang diderita masyarakat akibat pencemaran air Sungai Ciujung oleh limbah industri, terutama PT Indah Kiat Pulp and Papers (IKPP) yang memproduksi pulp dan kertas,” kata Usman Arsyad yang datang ke DPRD Serang bersama 19 warga lainya. Rombongan ini diterima Munieb Awwab, anggota DPRD Serang.
Mereka menyerahkan satu berkas surat pernyataan yang meminta DPRD mendesak eksekutif untuk menangani soal pencemaran Sungai Ciujung secara serius. Surat yang didukung para pemilik tambak, 14 kepala desa, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan setempat menyebutkan kesan tidak serius dari eksekutif terbukti kasus pencemaran sudah berlangsung sejak tahun 1995.
PT IKPP di Keragilan, Serang, yang dituduh warga sebagai pencemar. (diambil dari Sinar Harapan, 21/09/2002

Limbah Pabrik Kertas Dan Pulp

Limbah Pabrik Kertas Dan Pulp
Ada Terowongan Di Sungai Ciujung

Pencemaran Sungai Ciujung menjadi cerita klasik yang tidak menarik lagi diberitakan. Karena dengan pemberitaan berarti peluang bisnis yang menjanjikan bagi pedagang komoditas politik baik yang bermukim di “wadah resmi en terhormat” yakni di parlemen daerah maupun di “wadah tidak resmi ” yakni parlemen jalanan atau kaum LSM yang tidak puguh, yang biasa berteriak gimana musimnya. Strategi bisnisnya gampang dibaca : teriak yang keras layaknya orang yang kasihan sama nelayan atau petani tambak, layaknya orang yang sangat prihatin terhadap kerusakan lingkungan dan perubahan ekosistem.

Padahal motif utamanya adalah ingin dihitung dan diperhatikan, dalam rangka membangun posisi tawar yang bagus di hadapan PT IKPP. Semakin sering dan semakin kencang itu teriakan maka akan semakin pusing dan mengganggu bagi managemen PT IKPP. Ujung-ujungnya, managemen IKPP akan mencari si ” pembuat onar “, bukan untuk melaporkan kepada “yang berwajib” tentang perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik, akan tetapi untuk bernegosiasi, berapa harga yang disepakati untuk membungkam mulut sang pembuat onar.

Nah apabila sudah ada kesepakatan dan kemudian terjadi transaksi, maka perkara terpuruknya kehidupan sosial ekonomi nelayan dan petani tambak akibat kerusakan lingkungan sepanjang perairan pantai utara Serang itu selesai sudah, dengan penyelesaian secara cincai di atas meja beludru.

Strategi bisnis ini telah dipraktekan dan berhasil dengan memuaskan oleh beberapa “pelaku ekonomi komoditas politik” yang bersemayam di parlemen daerah serang, seperti yth. H.Ubaidillah Kabir yang anak Kiyai Gede dari Petir itu, Komaro Sifai, yang asli orang Kragilan tetangga dekat PT IKPP dan mantan guru dan last but not least Muhyi yang ustad dan asli orang Tanara, tetangga dekat Sungai Cidurian yang sekarang, sebagaimana Sungai Ciujung sudah menjadi sungai olie bekas.

Begitu gencarnya mereka bertiga ketika mereka ribut-ribut buangan limbah padat PT IKPP yang sangat terlarang dan sangat berbahaya itu, ternyata sudah selesai tanpa berujung. Dan seperti sediakala sampai sekarang PT IKPP bebas merdeka membuang limbah padat terlarang tersebut.

Sebenarnya kejahatan PT IKPP itu adalah kejahatan terhadap lingkungan yang tidak terampuni. Instalasi pengolah limbah, baik pengolah limbah mekanik, limbah chemical, maupun limbah biological yang mereka miliki hanyalah formalitas dan asesoris industri belaka dalam rangka memperoleh sertifikat the green product dalam rangka masuk pada pasar global kertas, yang memang mempersyaratkan produk industri yang ramah dan peduli lingkungan.

Instalasi pengolah limbah itu hanya beroperasi ketika ada pemantauan atau kontrol dari masyarakat atau pemerintah. Selebihnya, instalasi itu diam membisu tidak berkutik layaknya arca buto ijo. Mungkin kalau dia manusia, dia akan menangis dengan sangat sedih mendayudayu, ketika dia merasa memiliki kemampuan dan kapasitas, sudah dibiayai mahal, hanya diperlakukan seperti arca.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di bawah instalasi pengolah limbah itu tersedia terowongan besar yang langsung menghubungkan dari buangan proses produksi ke Sungai Ciujung. Terowongan siluman inilah yang bekerja effektif sepanjang proses produksi, menggelontorkan buangan limbah cair yang mengandung mercuri jauh di atas ambang batas toleransi langsung ke Sungai Ciujung. Hasilnya bisa dilihat pada dua hal. Pertama pada musim hujan, ketika air sungai ciujung berlimpah, gelontoran limbah tidak akan kentara, yang terlihat adalah tambak rakyat, nelayan pating menjerit. Kedua pada musim kemarau seperti sekarang ini, Sungai Ciujung berubah menjadi sungai olie bekas dengan dampak lebih luas dari yang pertama.

Kejahatan kedua adalah limbah padat yang merupakan hasil sedimentasi limbah mekanik berupa ampas bubur kertas yang kandungan merkurinya juga jauh di atas ambang batas toleransi, digeletakkan begitu saja, mentang mentang di atas lahan miliknya. Limbah padat ini tidak akan menjadi persoalan apabila jumlahnya hanya sekilo dua kilogram, tetapi menjadi persoalan serius karena jumlah produk harian limbah padat mencapai puluhan ton.

Silahkan hitung, berapa ratus ton dalam satu bulan, berapa ribu ton dalam satu tahun. Sedangkan buangan limbah padat itu sudah berlangsung sejak tahun 1992. Dari sini kita bisa mengkalkulasi berapa puluh atau mungkin juga ratus liter merkuri/ hidrargirum/air raksa yang meresap kedalam tanah dan mencemari air bawah tanah selama belasan tahun sampai sekarang. Dan air bawah tanah ini sudah dikonsumsi oleh sebagaian masyarakat Kragilan, Carenang, Tirtayasa dan Tanara.

Merkuri adalah logam cair yang apabila terkonsumsi oleh mahluk bernyawa, akan

berakumulasi dalam tubuh, secara perlahan akan mengakibatkan kelumpuhan otak dan syaraf permanen.

Dari dongeng saya di atas mohon kepada yang berwajib, penyelesaian kejahatan PT IKPP dan kawan-kawan bukan dengan pemberitaan besar besaran, bukan dengan adu wacana dan adu argumen, apalagi dengan pansus pansus- an. Kata kuncinya adalah tutup PT IKPP etc. Proses kejahatan pidananya. Kenapa yang berwajib terlalu mikirin 7000 orang karyawan PT IKPP akan jadi penganggur, mengapa tidak pernah terpikir puluhan ribu nelayan pantura menjadi mati angin dan menjadi penganggur terbuka. Mengapa tidak mikirin puluhan ribu hektar tambak rakyat di pantura menjadi tidak produktif, mengapa tidak terpikir kerusakan ekosistem pesisir pantura dan laut jawa itu berakibat pada menurunnya produktivitas perikanan laut jawa menuju ke titik nadir. Katanya bangsa ini bangsa bahari.

Malik Amrullah,
peminat sosiologi pesisir dan pedesaan, tinggal di Pontang,
Dikirim tanggal 18 Juli 2006, pada Bantenlink.com

Menggugat Korupsi Bantuan Sekolah

Menggugat Korupsi Bantuan Sekolah
Oleh Zahratun Na’imah F.R.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap tahun terhadap penggunaan anggaran negara di institusi pemerintahan, termasuk Departemen Pendidikan Nasional (DPN), selalu memperlihatkan rendahnya kemampuan pengelolaan anggaran dana pendidikan. Karena itu, sering terjadi kebocoran dan inefisiensi tiap kali akan melangsungkan subsidi sekolah, terlebih terhadap dana proyek bantuan sekolah dari pemerintah.

Lihat saja kebocoran yang terjadi pada penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2006. Di sana terdapat banyak penyimpangan, mulai penggelembungan jumlah siswa agar bisa dapat dana BOS yang banyak, belum memiliki izin operasional sudah mendapatkan dana bantuan, hingga tidak transparannya sekolah mengelola dana BOS. Belum lagi, penyelewengan dana bantuan berupa block grant maupun specific grant.

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X (pendidikan) DPR dengan Mendiknas, Bambang Sudibyo, terungkap hasil audit BPKP yang menunjukkan terjadinya penggelembungan jumlah siswa sekolah di 29 provinsi. Hanya empat provinsi yang tidak ditemukan kasus tersebut, yakni Lampung, Jambi, Gorontalo, dan Bali. Tetapi, belum tentu empat provinsi itu tidak menyelewengkan dana bantuan sekolah dalam bentuk lain, seperti dana pengembangan fisik sekolah, dana pengadaan buku pelajaran.

Selain itu, di antara dana BOS 2006 sebesar Rp 10,314 triliun, sebanyak 71,6 persen atau Rp 7,14 triliun tersalurkan dengan baik. Sisanya tidak jelas rimbanya. Ironisnya, hal tersebut dibiarkan saja oleh Mendiknas. Malah dengan penuh percaya diri dia mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan BOS 2006 berjalan sukses dan tepat sasaran.

Padahal kalau menyaksikan sendiri di lapangan, hingga sekarang masih banyak sekolah yang belum menerima dana BOS. Karena itu, para pengelola pendidikan harus pontang-panting mencari utang, bahkan banyak yang harus mengeluarkan kocek sendiri demi berlangsungnya proses pendidikan sambil menunggu dana BOS turun.

Bahkan dengan tegas, Kepala SDN Tegal Kuniran Sri Sulastri SPd mengatakan bahwa program dana BOS sangat membatasi ruang gerak sekolah. Sebab, sekolah sangat kesulitan menarik dana operasional pendidikan lain dari orang tua siswa. Mereka menganggap semua kebutuhan sekolah telah terpenuhi dengan dana BOS.

Padahal, menurut dia, dana BOS senilai Rp 19.600 per anak per bulan itu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan para siswa. Belum lagi, kalau pencairan dana BOS terlambat, jumlahnya berkurang dengan alasan yang tidak jelas, dan semacamnya.

Fenomena itu memperkuat dugaan bahwa birokrasi pendidikan kita kurang transparan, tidak profesional mengelola anggaran pendidikan. Yang terpenting, ternyata mental korup masih melekat di mana-mana, tak terkecuali di dunia pendidikan.

Di sisi lain, terdapat indikasi faktual yang semakin menyadarkan kita bahwa pada prinsipnya masalah utama bobroknya pendidikan nasional bukan hanya terletak pada minimnya anggaran, kualitas SDM yang lemah, dan kaburnya visi pendidikan nasional. Lebih dari itu, manajemennya juga hancur. Baik yang menyangkut manajemen pengelolaan keuangan maupun manajemen dalam konteks administrasi kelembagaan. Lalu, apa gunanya dana bantuan sekolah jika kemudian tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan kita? Serbadilematis memang.

Artinya, peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya bergantung pada besarnya dana yang dimiliki DPN, tetapi juga dipengaruhi sektor-sektor lain. Termasuk, kejujuran para pengelola pendidikan menggunakan dana bantuan sekolah yang selama ini menjadi program prioritas Mendiknas.

Kita paham, adanya dana bantuan sekolah punya maksud baik. Tetapi, di sisi lain hal itu justru bisa menjadi bumerang karena akan memperparah mental korupsi di lingkungan DPN.

Lalu, apa antisipasi kita? Diperlukan standardisasi penyaluran dana bantuan yang tegas dari pemerintah, termasuk menyeleksi dengan ketat sekolah-sekolah yang berhak mendapatkan dana bantuan, agar tidak jatuh ke tangan-tangan oknum pengelola pendidikan yang tidak bertanggung jawab. Bahkan, juga diperlukan aturan yang ketat terhadap para pelaku korupsi dana bantuan pendidikan. Entah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pejabat atau diturunkan golongan kepangkatannya.

Tentu saja butuh komitmen bersama untuk melakukan semua itu. Bahkan, hal tersebut merupakan pilihan yang sulit karena menyangkut kehormatan dan masa depan mereka. Tetapi, bukankah menjaga sekolah dari para bandit juga merupakan kehormatan yang harus dibela? Apalagi, menyangkut masa depan jutaan anak didik.

Zahratun Na’imah F.R., mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jawa POS Kamis, 23 Nov 2006

Data Penanganan Gizi Buruk Tak Lengkap Disesalkan

Data Penanganan Gizi Buruk Tak Lengkap Disesalkan

Jakarta-Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menyesalkan dalam laporan kerja dua tahun departemen yang dipimpinnya, tidak terlihat laporan kemajuan penanganan gizi buruk di Indonesia. “Saya sebenarnya ingin melihat angka kemajuan penanganan gizi buruk tersebut, namun ternyata tidak ada dalam laporan,” sesal Siti Fadillah Supari dalam konferensi pers laporan kerja dua tahun menteri kesehatan, Jumat (20/10).
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2003 terdapat 2-4 dari 10 balita menderita gizi kurang di 72 Kabupaten di Indonesia. Data terakhir menunjukkan bahwa total gizi buruk terjadi di 31 Provinsi sebanyak 78.178 kasus, dengan jumlah yang meninggal 293 kasus. Dan, ia mengemukakan bahwa pihaknya telah banyak berbuat untuk menurunkan kasus gizi buruk ini. Sayangnya yang dipaparkannya bukanlah data terperinci. “Setahu saya sudah ada tindakan untuk menurunkan jumlah penderita gizi buruk secara sistematis dengan melakukan deteksi dini melalui penimbangan di Posyandu dan surveilance,” imbuhnya.

Flu Burung
Pada kesempatan yang sama, ia mengakui bahwa sampai saat ini jumlah kasus flu burung (avian influenza) pada manusia terus bertambah. Sampai hari ini terdapat 72 kasus, 55 orang di antaranya meninggal. Daerah endemis flu burung terdapat di semua provinsi kecuali Maluku Utara. Namun, ia mengatakan, problem yang dihadapi adalah pencegahan penularan dari unggas. “Problem pokoknya adalah pencegahan penularan virus flu burung pada unggas yang tidak teratasi sehingga menular pada manusia,” paparnya lagi.
Selain itu, Siti Fadillah juga memaparkan sejumlah kemajuan yang dicapai pihaknya. Di antaranya, pengakuan dari WHO terhadap kemampuan Balitbangkes Depkes untuk memeriksa specimen penderita flu burung sehingga tidak perlu lagi ke Hong Kong. Sebanyak 44 rumah sakit telah disiagakan lengkap dengan peralatan intensif. Dan dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki laboratorium standar bio security level (BSL)-3 untuk pemeriksaan flu burung secara lebih efektif dan aman.
Kemajuan lainnya adalah peningkatan jumlah puskesmas yang sebelumnya 5.540 buah pada tahun 2004 menjadi 5.614 buah pada tahun 2006. Ini dibarengi dengan peningkatan jumlah dokter di daerah terpencil yang signifikan. Begitu halnya penurunan harga obat dilakukan secara signifikan pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni sebanyak tiga kali penurunan pada harga obat generik dan generik bermerek.
“Penurunan harga obat pertama kali sebesar 30 persen pada Mei 2005 terhadap 85 item obat generik. Penurunan harga obat kedua sebesar 70 persen pada 135 item obat generik,” tandasnya.
(web warouw) (SH,21/10/06

Mahalnya biaya pendidikan: Makin Banyak Anak Putus Sekolah

Yogyakarta (Kedaulatan Rakyat: 02/05/06) GUNA meningkatkan kualitas pembelajaran, pemerintah dan berbagai lembaga yang berkecimpung dalam dunia pendidikan selalu berusaha melakukan inovasi. Namun hampir seluruh inovasi yang dilakukan seakan membentur tembok dan mengalami kegagalan.

Banyaknya aturan yang dibuat dan harus ditaati siswa menyebabkan mereka selalu diliputi rasa takut. Lebih jauh lagi anak akan kehilangan kebebasan berkreasi dan melakukan kontrol diri. Untuk itu, ‘Hari Pendidikan Nasional’ yang selalu diperingati setiap 2 Mei merupakan momentum tepat untuk melakukan introspeksi diri terhadap berbagai persoalan pendidikan yang ada di tanah air.

Drupadi Lingga Rarastiti, siswi kelas II IPS 2 SMAN 10 Yogyakarta mengatakan, dunia pendidikan di Indonesia masih perlu dibenahi dan melakukan introspeksi diri. Sebab jika dikaji secara mendalam, sistem pendidikan lebih berorientasi pada hasil. Bahkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diharapkan bisa meningkatkan kompetensi siswa dan menjadi solusi bagi dunia pendidikan, ternyata tidak seperti yang diharapkan.

Masih adanya beberapa guru yang cenderung mendikte dan kurang percaya pada kemampuan siswa menjadikan persoalan ini semakin bertambah rumit. Padahal jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, selain siswa tidak nyaman dalam belajar, kreativitas mereka tidak bisa berkembang secara maksimal. Untuk itu, di samping bekal akademik, guru harus memantau dan memahami perkembangan peserta didik. Hal itu akan bisa terwujud jika guru memposisikan diri sebagai orangtua atau sahabat.

“Pada prinsipnya sistem pendidikan di Indonesia sudah baik. Meski begitu dunia pendidikan masih perlu berbenah diri. Kurikulum yang cenderung berubah-ubah dan terbatasnya SDM yang profesional menjadikan hasil yang diperoleh tidak maksimal. Untuk itu dukungan dan kerja sama yang sinergis dari berbagai pihak mutlak diperlukan,” kata Ketua OSIS SMA 10 itu.
Hal senada juga dikemukakan oleh Sofia Pranicipta, siswi kelas III IPA SMAN 8 Yogyakarta.

Menurutnya, secara umum dunia pendidikan di Indonesia masih perlu dibenahi. Adanya kenaikan standar kelulusan dan kurikulum yang cenderung berubah-ubah secara tidak langsung menimbulkan keresahan di kalangan siswa. Ironisnya, guru yang diharapkan bisa menjadi motor penggerak dalam proses pembelajaran terkadang masih mengalami kesulitan untuk menerapkan kurikulum yang baru.

Akibatnya, kurikulum baru yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas lulusan justru menimbulkan persoalan baru bagi dunia pendidikan.

“Hari pendidikan nasional merupakan momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi diri terhadap berbagai persoalan yang ada. Sebab jika dikaji dengan seksama pendidikan sekarang masih belum bisa memenuhi harapan Ki Hajar Dewantara. Bahkan masih ada siswa yang dimarahi guru karena tidak bisa mengerjakan tugas. Meski begitu menyerahkan tanggung jawab pendidikan 100 persen pada guru juga kurang baik. Jadi yang perlu dilakukan sama-sama introspeksi diri dan mencari solusi yang terbaik,” papar Sofia.

Yoga Satriowiwoho, siswa kelas I SMPN 8 Yogyakarta menambahkan, mahalnya biaya pendidikan dan kurikulum yang cenderung berubah-ubah, merupakan persoalan pendidikan yang perlu segera ditangani. Untuk mewujudkan hal itu selain sarana dan prasarana yang memadai, anggaran untuk sektor pendidikan perlu ditambah. Sebab kondisi perekonomian yang tidak stabil dan kenaikan harga BBM beberapa bulan yang lalu menjadikan biaya operasional pendidikan meningkat. Mahalnya biaya pendidikan yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat menyebabkan jumlah anak putus sekolah semakin banyak.

“Di zaman yang sudah serba canggih dan modern seperti sekarang, masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah dengan alasan biaya. Adanya fenomena tersebut bisa dijadikan salah satu indikator, banyaknya PR dalam dunia pendidikan. Untuk itu selain SDM yang berkualitas akan lebih bijaksana jika anggaran pendidikan nasional ditambah,” katanya. (Sampoernafoundation.org)

40 Persen Anak SD Putus Sekolah

40 Persen Anak SD Putus Sekolah

19-10-06

Pekanbaru, Kompas – Pendidikan masih menjadi masalah serius yang dihadapi Provinsi Riau. Di provinsi kaya minyak bumi dan kelapa sawit ini, hampir 40 persen anak usia sekolah dasar atau SD tidak dapat melanjutkan pendidikan formal dikarenakan keterbatasan dana atau kemiskinan dan masalah geografis.

Kondisi itu sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir sejak 2004, meliputi 11 wilayah kabupaten dan kota yang ada di seluruh Riau. “Pada pertengahan 2006, jumlah warga yang tamat SD baru 64,67 persen,” kata Kepala Dinas Pendidikan Riau Wardan, Selasa (17/10).

Dijelaskan, kendala pendidikan di Riau masih belum beranjak dari keterbatasan biaya serta kurangnya sarana dan prasarana belajar-mengajar. Namun, pada tahun ini partisipasi keikutsertaan warga menyukseskan pendidikan dipastikan meningkat. “Tahun 2005, 40 persen lebih anak-anak usia SD di Riau putus sekolah di tengah jalan. Akan tetapi, tahun ini peningkatan partisipasi warga signifikan. Hanya saja, diakui ketersediaan sarana dan prasarana belum maksimal,” ungkap Staf Dinas Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Riau, Muclish MR, Selasa.

Dari sekitar 150.000 bangunan sekolah dasar di Provinsi Riau, lebih dari 60 persennya dinyatakan kekurangan sarana pendukung. Di provinsi ini tercatat, 22,2 persen dari 4,5 juta penduduknya tergolong miskin.

Peningkatan mutu pendidikan di Riau tahun 2004 dinilai kurang terfokus karena dana yang terpakai hanya 5-10 persen dari total dana Rp 400 miliar lebih.

Situasi ini terulang lagi tahun 2005. Akibatnya, selama 10 tahun terakhir peningkatan mutu pendidikan di Riau amat lamban. (nel)

 

Tragedi Cina Benteng

Tragedi Cina Benteng

–>

Mardiyah Chamim

Kampoeng Djoearingan, Tangerang, Juni 1946. Ternjata di sini banjak orang-orang lelaki jang telah diboenoeh, samentara tida sedikit gadis-gadis telah diperkosa oleh itoe sekawanan srigala beroepa manoesia.

Kutipan di atas diambil dari Star Weekly, 23 Juni 1946. Koran mingguan yang dikelola wartawan keturunan Tionghoa ini memotret tragedi kerusuhan Tangerang, Jawa Barat, Juni 1946, yang menimpa etnis Cina. Sedikitnya ada lima desa, yakni Rajeg, Gandu, Balaraja, Cikupa, dan Mauk, yang dilaporkan membara. Perkampungan Cina di wilayah itu diobrak-abrik massa. Puing-puing berserakan di sana-sini. …sedari bebrapa hari jang laloe semoea roemah-roemah orang Tjina dibakarin oleh Lasjkar Rajat. Sebagian orang Tjina diboenoeh, jang laen melariken diri, tida taoe pergi ka mana, kata seorang penduduk pribumi.

Tangerang, sekitar 30 kilometer dari Jakarta, saat itu bergolak karena disulut kabar santer: ada tentara Nica beretnis Tionghoa yang menurunkan bendera merah-putih dan menggantinya dengan bendera Belanda. Seperti bensin menyambar api, kabar ini kontan meluas dan memicu kemarahan. Apalagi ini zaman perang kemerdekaan. Republik yang belum genap setahun harus menghadapi serbuan tentara Belanda. Dan ada ketegangan sosial: di wilayah itu, ada sejumlah tuan tanah Tionghoa yang berhadapan dengan penduduk. Meskipun tak semua keturunan Cina kaya. Puncaknya, tersiar kabar, seorang Nica Tionghoa membakar rumah warga pribumi. Ini sebab-sebab menimbulken rajat Indonesier poenja goesar, hingga timboellah itoe tragedi Tangerang, tulis Rosihan Anwar dalam Harian Merdeka, 13 Juni 1946.

Laskar Rakyat yang marah lalu menangkapi para lelaki keturunan Cina. Mereka digiring ke Penjara Mauk. Tanggal 3 Juni 1946, penjara yang berukuran 15 x 15 m itu dipenuhi sekitar 600 lelaki Cina dari seantero Tangerang. Mereka, banyak diantaranya petani miskin, disekap dengan perlakuan yang memprihatinkan. Malam tida ada lampoe. Orang kentjing dan boewang aer deket soemoer, hingga tempat di sakiternya penoeh kotoran, dan joestroe soemoer itoe poenja aer diboeat minoem, minoemnja dengen bereboetan, tutur seorang korban penyekapan yang diwawancarai Star Weekly.

Kabar mengenaskan ini segera menyebar ke Jakarta. Kaum keturunan Cina tergedor hatinya. Senin, 10 Juni, sekitar 40 pemuda Tionghoa yang tergabung dalam Poh An Tui bergerak ke Tangerang menolong para Hoakiau yang terancam jiwanya. Mereka dibekali senjata api dan dibagi dua kelompok. Yang pertama datang ke Mauk dan membebaskan tawanan. Kelompok lain menyaksikan reruntuhan sejumlah desa yang banyak dihuni etnis Cina. Tercatat, sekitar 2000 warga keturunan diungsikan ke Jakarta.Ada yang dinaikkan truk dan sebagian besar berjalan kaki.

Dari rombongan pengungsi inilah diperoleh kabar tak sedap: terjadi penyerangan seksual atas perempuan etnis Cina. Tidak ada data statistik yang jelas, hanya dikatakan bahwa tidak sedikit perempuan Tionghoa yang diperkosa. Seorang anggota Poh An Tui bersaksi bahwa ia telah bercakap-cakap dengan perempuan yang anaknya jadi korban perkosaan. Anak gadis perempuan itu, yang baru berusia 13 tahun, diperkosa di hadapan ayah-ibunya. Ketika ajahnja itoe nona tjoba mentjega, dengen boeas ia laloe diboenoeh di depan mata ia poenja istri dan gadis itoe, kata si pemuda.

Ihwal kekerasan seksual itu akhirnya tak terungkap jelas. Hanya saja, sebuah advertensi yang dimuat Star Weekly, 9 Juni 1946, menyerukan hari berkabung untuk ratusan atawa ribuan Hoakiau -disebut Cina Benteng– yang tewas di Tangerang. Bisa jadi, iklan itu dilebih-lebihkan. Tapi, tak satu pun sumber yang menyebut dengan pasti berapa jumlah korban sesungguhnya, termasuk korban penyerangan seksual.

Tak lama setelah tragedi itu meledak, pemerintah mulai turun tangan. Menteri Penerangan M. Natsir meninjau lokasi kerusuhan bersama beberapa wartawan. Namun, fakta otentik peristiwa itu tetap gelap. Setahu saya tak ada perkosaan, hanya rumah-rumah mereka yang dibakar. Pengikut Poh An Tui yang pro Nica dibunuhi rakyat, ujar Rosihan Anwar, saat dikonfirmasi Edy Budiyarso dari TEMPO. Ironisnya, kesalahan serupa terulang lagi 52 tahun kemudian. (advokasi.com)

Pencemaran Sungai di Tangerang Mengkhawatirkan

Pencemaran Sungai di Tangerang Mengkhawatirkan
Jum’at, 25 Agustus 2006

Yayasan Peduli Lingkungan Hidup (YAPELH) mengungkapkan pencemaran lingkungan yang terjadi di sepanjang sungai yang membentang di Tangerang mulai Sungai Ciujung, Sungai Cisadane hingga Sungai Cirarab sangat mengkhawatirkan kehidupan manusia.

Hasil investigasi YAPELH, di sepanjang aliran sungai Cirarab ditemukan warga yang mengeluh gatal-gatal saat menggunakan air sungai ini. “Kondisi air di sungai Cirarab, cenderung berwarna hitam pekat, yang terkadang berubah warna menjadi merah dan menebar bau yang tidak sedap,” kata Uyus Setia Bhakti, Direktur YAPELH, Jumat (25/8).

Pencemaran lingkungan di sungai ini juga menyebabkan hilangnya biota air, seperti ikan sepat dan gabus. Selain itu, kata Uyus, air sumur warga di sepanjang sungai terkontaminasi air limbah, berbusa, dan menimbulkan
bau.

Dalam kasus pencemaran sungai Cisadane, kata Uyus, limbah cair industri memberikan kontribusi beban pencemaran sampai 40 persen. “Masih banyaknya industri yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPCL) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mengakibatkan pelaku industri itu membuang limbah cairnya secara langsung ke badan sungai,”
kata Uyus. Untuk itu, ujar Uyus, pemerintah daerah setempat diminta segera mengambil langkah untuk mengatasi pencemaran di sungai-sungai itu. (TEMPO Interaktif)