Data Penanganan Gizi Buruk Tak Lengkap Disesalkan

Data Penanganan Gizi Buruk Tak Lengkap Disesalkan

Jakarta-Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menyesalkan dalam laporan kerja dua tahun departemen yang dipimpinnya, tidak terlihat laporan kemajuan penanganan gizi buruk di Indonesia. “Saya sebenarnya ingin melihat angka kemajuan penanganan gizi buruk tersebut, namun ternyata tidak ada dalam laporan,” sesal Siti Fadillah Supari dalam konferensi pers laporan kerja dua tahun menteri kesehatan, Jumat (20/10).
Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2003 terdapat 2-4 dari 10 balita menderita gizi kurang di 72 Kabupaten di Indonesia. Data terakhir menunjukkan bahwa total gizi buruk terjadi di 31 Provinsi sebanyak 78.178 kasus, dengan jumlah yang meninggal 293 kasus. Dan, ia mengemukakan bahwa pihaknya telah banyak berbuat untuk menurunkan kasus gizi buruk ini. Sayangnya yang dipaparkannya bukanlah data terperinci. “Setahu saya sudah ada tindakan untuk menurunkan jumlah penderita gizi buruk secara sistematis dengan melakukan deteksi dini melalui penimbangan di Posyandu dan surveilance,” imbuhnya.

Flu Burung
Pada kesempatan yang sama, ia mengakui bahwa sampai saat ini jumlah kasus flu burung (avian influenza) pada manusia terus bertambah. Sampai hari ini terdapat 72 kasus, 55 orang di antaranya meninggal. Daerah endemis flu burung terdapat di semua provinsi kecuali Maluku Utara. Namun, ia mengatakan, problem yang dihadapi adalah pencegahan penularan dari unggas. “Problem pokoknya adalah pencegahan penularan virus flu burung pada unggas yang tidak teratasi sehingga menular pada manusia,” paparnya lagi.
Selain itu, Siti Fadillah juga memaparkan sejumlah kemajuan yang dicapai pihaknya. Di antaranya, pengakuan dari WHO terhadap kemampuan Balitbangkes Depkes untuk memeriksa specimen penderita flu burung sehingga tidak perlu lagi ke Hong Kong. Sebanyak 44 rumah sakit telah disiagakan lengkap dengan peralatan intensif. Dan dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki laboratorium standar bio security level (BSL)-3 untuk pemeriksaan flu burung secara lebih efektif dan aman.
Kemajuan lainnya adalah peningkatan jumlah puskesmas yang sebelumnya 5.540 buah pada tahun 2004 menjadi 5.614 buah pada tahun 2006. Ini dibarengi dengan peningkatan jumlah dokter di daerah terpencil yang signifikan. Begitu halnya penurunan harga obat dilakukan secara signifikan pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni sebanyak tiga kali penurunan pada harga obat generik dan generik bermerek.
“Penurunan harga obat pertama kali sebesar 30 persen pada Mei 2005 terhadap 85 item obat generik. Penurunan harga obat kedua sebesar 70 persen pada 135 item obat generik,” tandasnya.
(web warouw) (SH,21/10/06

Mahalnya biaya pendidikan: Makin Banyak Anak Putus Sekolah

Yogyakarta (Kedaulatan Rakyat: 02/05/06) GUNA meningkatkan kualitas pembelajaran, pemerintah dan berbagai lembaga yang berkecimpung dalam dunia pendidikan selalu berusaha melakukan inovasi. Namun hampir seluruh inovasi yang dilakukan seakan membentur tembok dan mengalami kegagalan.

Banyaknya aturan yang dibuat dan harus ditaati siswa menyebabkan mereka selalu diliputi rasa takut. Lebih jauh lagi anak akan kehilangan kebebasan berkreasi dan melakukan kontrol diri. Untuk itu, ‘Hari Pendidikan Nasional’ yang selalu diperingati setiap 2 Mei merupakan momentum tepat untuk melakukan introspeksi diri terhadap berbagai persoalan pendidikan yang ada di tanah air.

Drupadi Lingga Rarastiti, siswi kelas II IPS 2 SMAN 10 Yogyakarta mengatakan, dunia pendidikan di Indonesia masih perlu dibenahi dan melakukan introspeksi diri. Sebab jika dikaji secara mendalam, sistem pendidikan lebih berorientasi pada hasil. Bahkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang diharapkan bisa meningkatkan kompetensi siswa dan menjadi solusi bagi dunia pendidikan, ternyata tidak seperti yang diharapkan.

Masih adanya beberapa guru yang cenderung mendikte dan kurang percaya pada kemampuan siswa menjadikan persoalan ini semakin bertambah rumit. Padahal jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, selain siswa tidak nyaman dalam belajar, kreativitas mereka tidak bisa berkembang secara maksimal. Untuk itu, di samping bekal akademik, guru harus memantau dan memahami perkembangan peserta didik. Hal itu akan bisa terwujud jika guru memposisikan diri sebagai orangtua atau sahabat.

“Pada prinsipnya sistem pendidikan di Indonesia sudah baik. Meski begitu dunia pendidikan masih perlu berbenah diri. Kurikulum yang cenderung berubah-ubah dan terbatasnya SDM yang profesional menjadikan hasil yang diperoleh tidak maksimal. Untuk itu dukungan dan kerja sama yang sinergis dari berbagai pihak mutlak diperlukan,” kata Ketua OSIS SMA 10 itu.
Hal senada juga dikemukakan oleh Sofia Pranicipta, siswi kelas III IPA SMAN 8 Yogyakarta.

Menurutnya, secara umum dunia pendidikan di Indonesia masih perlu dibenahi. Adanya kenaikan standar kelulusan dan kurikulum yang cenderung berubah-ubah secara tidak langsung menimbulkan keresahan di kalangan siswa. Ironisnya, guru yang diharapkan bisa menjadi motor penggerak dalam proses pembelajaran terkadang masih mengalami kesulitan untuk menerapkan kurikulum yang baru.

Akibatnya, kurikulum baru yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas lulusan justru menimbulkan persoalan baru bagi dunia pendidikan.

“Hari pendidikan nasional merupakan momentum yang tepat untuk melakukan introspeksi diri terhadap berbagai persoalan yang ada. Sebab jika dikaji dengan seksama pendidikan sekarang masih belum bisa memenuhi harapan Ki Hajar Dewantara. Bahkan masih ada siswa yang dimarahi guru karena tidak bisa mengerjakan tugas. Meski begitu menyerahkan tanggung jawab pendidikan 100 persen pada guru juga kurang baik. Jadi yang perlu dilakukan sama-sama introspeksi diri dan mencari solusi yang terbaik,” papar Sofia.

Yoga Satriowiwoho, siswa kelas I SMPN 8 Yogyakarta menambahkan, mahalnya biaya pendidikan dan kurikulum yang cenderung berubah-ubah, merupakan persoalan pendidikan yang perlu segera ditangani. Untuk mewujudkan hal itu selain sarana dan prasarana yang memadai, anggaran untuk sektor pendidikan perlu ditambah. Sebab kondisi perekonomian yang tidak stabil dan kenaikan harga BBM beberapa bulan yang lalu menjadikan biaya operasional pendidikan meningkat. Mahalnya biaya pendidikan yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat menyebabkan jumlah anak putus sekolah semakin banyak.

“Di zaman yang sudah serba canggih dan modern seperti sekarang, masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah dengan alasan biaya. Adanya fenomena tersebut bisa dijadikan salah satu indikator, banyaknya PR dalam dunia pendidikan. Untuk itu selain SDM yang berkualitas akan lebih bijaksana jika anggaran pendidikan nasional ditambah,” katanya. (Sampoernafoundation.org)

40 Persen Anak SD Putus Sekolah

40 Persen Anak SD Putus Sekolah

19-10-06

Pekanbaru, Kompas – Pendidikan masih menjadi masalah serius yang dihadapi Provinsi Riau. Di provinsi kaya minyak bumi dan kelapa sawit ini, hampir 40 persen anak usia sekolah dasar atau SD tidak dapat melanjutkan pendidikan formal dikarenakan keterbatasan dana atau kemiskinan dan masalah geografis.

Kondisi itu sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir sejak 2004, meliputi 11 wilayah kabupaten dan kota yang ada di seluruh Riau. “Pada pertengahan 2006, jumlah warga yang tamat SD baru 64,67 persen,” kata Kepala Dinas Pendidikan Riau Wardan, Selasa (17/10).

Dijelaskan, kendala pendidikan di Riau masih belum beranjak dari keterbatasan biaya serta kurangnya sarana dan prasarana belajar-mengajar. Namun, pada tahun ini partisipasi keikutsertaan warga menyukseskan pendidikan dipastikan meningkat. “Tahun 2005, 40 persen lebih anak-anak usia SD di Riau putus sekolah di tengah jalan. Akan tetapi, tahun ini peningkatan partisipasi warga signifikan. Hanya saja, diakui ketersediaan sarana dan prasarana belum maksimal,” ungkap Staf Dinas Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan Riau, Muclish MR, Selasa.

Dari sekitar 150.000 bangunan sekolah dasar di Provinsi Riau, lebih dari 60 persennya dinyatakan kekurangan sarana pendukung. Di provinsi ini tercatat, 22,2 persen dari 4,5 juta penduduknya tergolong miskin.

Peningkatan mutu pendidikan di Riau tahun 2004 dinilai kurang terfokus karena dana yang terpakai hanya 5-10 persen dari total dana Rp 400 miliar lebih.

Situasi ini terulang lagi tahun 2005. Akibatnya, selama 10 tahun terakhir peningkatan mutu pendidikan di Riau amat lamban. (nel)

 

Tragedi Cina Benteng

Tragedi Cina Benteng

–>

Mardiyah Chamim

Kampoeng Djoearingan, Tangerang, Juni 1946. Ternjata di sini banjak orang-orang lelaki jang telah diboenoeh, samentara tida sedikit gadis-gadis telah diperkosa oleh itoe sekawanan srigala beroepa manoesia.

Kutipan di atas diambil dari Star Weekly, 23 Juni 1946. Koran mingguan yang dikelola wartawan keturunan Tionghoa ini memotret tragedi kerusuhan Tangerang, Jawa Barat, Juni 1946, yang menimpa etnis Cina. Sedikitnya ada lima desa, yakni Rajeg, Gandu, Balaraja, Cikupa, dan Mauk, yang dilaporkan membara. Perkampungan Cina di wilayah itu diobrak-abrik massa. Puing-puing berserakan di sana-sini. …sedari bebrapa hari jang laloe semoea roemah-roemah orang Tjina dibakarin oleh Lasjkar Rajat. Sebagian orang Tjina diboenoeh, jang laen melariken diri, tida taoe pergi ka mana, kata seorang penduduk pribumi.

Tangerang, sekitar 30 kilometer dari Jakarta, saat itu bergolak karena disulut kabar santer: ada tentara Nica beretnis Tionghoa yang menurunkan bendera merah-putih dan menggantinya dengan bendera Belanda. Seperti bensin menyambar api, kabar ini kontan meluas dan memicu kemarahan. Apalagi ini zaman perang kemerdekaan. Republik yang belum genap setahun harus menghadapi serbuan tentara Belanda. Dan ada ketegangan sosial: di wilayah itu, ada sejumlah tuan tanah Tionghoa yang berhadapan dengan penduduk. Meskipun tak semua keturunan Cina kaya. Puncaknya, tersiar kabar, seorang Nica Tionghoa membakar rumah warga pribumi. Ini sebab-sebab menimbulken rajat Indonesier poenja goesar, hingga timboellah itoe tragedi Tangerang, tulis Rosihan Anwar dalam Harian Merdeka, 13 Juni 1946.

Laskar Rakyat yang marah lalu menangkapi para lelaki keturunan Cina. Mereka digiring ke Penjara Mauk. Tanggal 3 Juni 1946, penjara yang berukuran 15 x 15 m itu dipenuhi sekitar 600 lelaki Cina dari seantero Tangerang. Mereka, banyak diantaranya petani miskin, disekap dengan perlakuan yang memprihatinkan. Malam tida ada lampoe. Orang kentjing dan boewang aer deket soemoer, hingga tempat di sakiternya penoeh kotoran, dan joestroe soemoer itoe poenja aer diboeat minoem, minoemnja dengen bereboetan, tutur seorang korban penyekapan yang diwawancarai Star Weekly.

Kabar mengenaskan ini segera menyebar ke Jakarta. Kaum keturunan Cina tergedor hatinya. Senin, 10 Juni, sekitar 40 pemuda Tionghoa yang tergabung dalam Poh An Tui bergerak ke Tangerang menolong para Hoakiau yang terancam jiwanya. Mereka dibekali senjata api dan dibagi dua kelompok. Yang pertama datang ke Mauk dan membebaskan tawanan. Kelompok lain menyaksikan reruntuhan sejumlah desa yang banyak dihuni etnis Cina. Tercatat, sekitar 2000 warga keturunan diungsikan ke Jakarta.Ada yang dinaikkan truk dan sebagian besar berjalan kaki.

Dari rombongan pengungsi inilah diperoleh kabar tak sedap: terjadi penyerangan seksual atas perempuan etnis Cina. Tidak ada data statistik yang jelas, hanya dikatakan bahwa tidak sedikit perempuan Tionghoa yang diperkosa. Seorang anggota Poh An Tui bersaksi bahwa ia telah bercakap-cakap dengan perempuan yang anaknya jadi korban perkosaan. Anak gadis perempuan itu, yang baru berusia 13 tahun, diperkosa di hadapan ayah-ibunya. Ketika ajahnja itoe nona tjoba mentjega, dengen boeas ia laloe diboenoeh di depan mata ia poenja istri dan gadis itoe, kata si pemuda.

Ihwal kekerasan seksual itu akhirnya tak terungkap jelas. Hanya saja, sebuah advertensi yang dimuat Star Weekly, 9 Juni 1946, menyerukan hari berkabung untuk ratusan atawa ribuan Hoakiau -disebut Cina Benteng– yang tewas di Tangerang. Bisa jadi, iklan itu dilebih-lebihkan. Tapi, tak satu pun sumber yang menyebut dengan pasti berapa jumlah korban sesungguhnya, termasuk korban penyerangan seksual.

Tak lama setelah tragedi itu meledak, pemerintah mulai turun tangan. Menteri Penerangan M. Natsir meninjau lokasi kerusuhan bersama beberapa wartawan. Namun, fakta otentik peristiwa itu tetap gelap. Setahu saya tak ada perkosaan, hanya rumah-rumah mereka yang dibakar. Pengikut Poh An Tui yang pro Nica dibunuhi rakyat, ujar Rosihan Anwar, saat dikonfirmasi Edy Budiyarso dari TEMPO. Ironisnya, kesalahan serupa terulang lagi 52 tahun kemudian. (advokasi.com)

Pencemaran Sungai di Tangerang Mengkhawatirkan

Pencemaran Sungai di Tangerang Mengkhawatirkan
Jum’at, 25 Agustus 2006

Yayasan Peduli Lingkungan Hidup (YAPELH) mengungkapkan pencemaran lingkungan yang terjadi di sepanjang sungai yang membentang di Tangerang mulai Sungai Ciujung, Sungai Cisadane hingga Sungai Cirarab sangat mengkhawatirkan kehidupan manusia.

Hasil investigasi YAPELH, di sepanjang aliran sungai Cirarab ditemukan warga yang mengeluh gatal-gatal saat menggunakan air sungai ini. “Kondisi air di sungai Cirarab, cenderung berwarna hitam pekat, yang terkadang berubah warna menjadi merah dan menebar bau yang tidak sedap,” kata Uyus Setia Bhakti, Direktur YAPELH, Jumat (25/8).

Pencemaran lingkungan di sungai ini juga menyebabkan hilangnya biota air, seperti ikan sepat dan gabus. Selain itu, kata Uyus, air sumur warga di sepanjang sungai terkontaminasi air limbah, berbusa, dan menimbulkan
bau.

Dalam kasus pencemaran sungai Cisadane, kata Uyus, limbah cair industri memberikan kontribusi beban pencemaran sampai 40 persen. “Masih banyaknya industri yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPCL) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mengakibatkan pelaku industri itu membuang limbah cairnya secara langsung ke badan sungai,”
kata Uyus. Untuk itu, ujar Uyus, pemerintah daerah setempat diminta segera mengambil langkah untuk mengatasi pencemaran di sungai-sungai itu. (TEMPO Interaktif)

Pemerintah Beri Bantuan Kecamatan seIndonesia Rp1,5 – 3 Miliar

Jakarta ( Berita ) : Pemerintah akan memberikan dana bantuan kepada sebanyak 2000 kecamatan di seluruh Indonesia.

Bantuan yang akan diberikan berkisar Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar setiap kecamatan.

Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri  Ayib Muflich mengatakan, bantuan tersebut merupakan realisasi dari program pengembangan kecamatan (PPK) yang akan dimulai tahun 2007 mendatang. Dana yang bersumber dari APBN dan bantuan luar negeri itu akan disalurkan langsung ke kelompok masyarakat di desa, tidak melalui pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota.

“Penyaluran dana tidak mampir di provinsi atau pun kabupaten/kota, tapi langsung ke kolektif masyarakat desa,” kata Ayib di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10).

Mengenai pertanggungjawabannya, kata Ayib, secara administratif ada pada penanggung jawab operasi kegiatan (PJOK) yang dulu dipegang oleh PMD kecamatan. Guna membangkitkan rasa kepemilikan dari Pemerintah Daerah (Pemda), maka harus ada cost sharing dengan APBD.

“Formasinya bisa 20 persen dari APBD dan 80 persen dari pusat, atau 30 persen daerah dan 70 persen dari pusat,” ujarnya.

Untuk itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Ma’ruf telah meminta daerah menetapkan lokasi-lokasi yang akan menjadi sasaran program. Daerah yang menjadi prioritas adalah yang berpenduduk miskin atau desa tertinggal. Model kegiatannya, kata dia lagi, berupa kegiatan fisik yaitu pembangunan infrakstruktur jalan dan nonfisik berupa simpan pinjam.

Proses seleksi daerah mana yang menjadi prioritas, pemerintah menggunakan database dari Biro Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut untuk menghindari terjadinya manipulasi data dari daerah. Pemerintah juga menyiapkan tenaga pendampingan, tenaga teknis di lapangan dan fasilitator di tingkat kecamatan. “Program tersebut akan berlangsung selama 3 tahun dan bila gagal akan dihentikan,” terangnya.

Menanggapi program tersebut, peneliti senior dari LIPI, Syamsudin Haris mengatakan, program tersebut sah-sah saja sejauh itu menyangkut upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Menurutnya selama ini dana untuk pemberdayaan masyarakat terkadang tidak disalurkan dengan baik ketika harus melalui provinsi atau kabupaten/kota. “Dengan penyaluran langsung itu, diharapkan bisa dirasakan alngsung oleh masyarakat bawah,” kata Haris.

Dia mengharapkan mengenai sistem kontrolnya harus benar-benar jelas. Kontrol terhadap penggunaan dana sebaiknya tidak hanya dilaksanakan oleh PJOK.

“Publik juga harus dilibatkan, misalnya LSM yang mempunyai konsen yang sama dengan program tersebut. Maka transparansi dalam pengelolaannya sangat penting,” ujarnya. (iws)

(www.beritasore.com

Pengangguran Terbuka Mencapai 48 Persen

Padang, Kompas – Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi mengungkapkan, angka pengangguran terbuka di daerahnya mencapai 48 persen atau sekitar 853.123 oraPadang, Kompas – Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi mengungkapkan, angka pengangguran terbuka di daerahnya mencapai 48 persen atau sekitar 853.123 orang. “Sekitar 70 persen tenaga kerja Sumbar termasuk kategori pekerja informal dan 38 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja mempunyai latar belakang pendidikan tidak tamat sekolah dasar (SD) dan tamat SD,” ungkap Gubernur Gamawan di Padang, Senin (17/4).

Tingginya angka pengangguran terbuka, kata Gamawan, akibat rendahnya penyerapan tenaga kerja pada hampir semua sektor pembangunan di Sumbar. Sekitar 44 persen penduduk yang bekerja adalah kategori setengah pengangguran, yang bekerja kurang dari 36 jam per minggu. Dan 15 persen dari pekerja setengah pengangguran tersebut termasuk kategori kritis karena bekerja kurang dari 15 jam per minggu.

Menurut Gamawan, produktivitas tenaga kerja di Sumbar termasuk rendah, terutama di sektor pertanian. Tahun 2004, sektor pertanian mampu menyerap hampir 50 persen tenaga kerja, tetapi hanya menyumbang sekitar 24 persen terhadap pembentukan PDRB Sumbar.

“Upaya yang telah dilakukan antara lain perluasan lapangan kerja melalui penempatan tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, bimbingan teknologi padat karya, teknologi tepat guna, dan penempatan pemuda mandiri profesional,” katanya. (NAL)

ng. “Sekitar 70 persen tenaga kerja Sumbar termasuk kategori pekerja informal dan 38 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja mempunyai latar belakang pendidikan tidak tamat sekolah dasar (SD) dan tamat SD,” ungkap Gubernur Gamawan di Padang, Senin (17/4). Tingginya angka pengangguran terbuka, kata Gamawan, akibat rendahnya penyerapan tenaga kerja pada hampir semua sektor pembangunan di Sumbar. Sekitar 44 persen penduduk yang bekerja adalah kategori setengah pengangguran, yang bekerja kurang dari 36 jam per minggu. Dan 15 persen dari pekerja setengah pengangguran tersebut termasuk kategori kritis karena bekerja kurang dari 15 jam per minggu. Menurut Gamawan, produktivitas tenaga kerja di Sumbar termasuk rendah, terutama di sektor pertanian. Tahun 2004, sektor pertanian mampu menyerap hampir 50 persen tenaga kerja, tetapi hanya menyumbang sekitar 24 persen terhadap pembentukan PDRB Sumbar. “Upaya yang telah dilakukan antara lain perluasan lapangan kerja melalui penempatan tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, bimbingan teknologi padat karya, teknologi tepat guna, dan penempatan pemuda mandiri profesional,” katanya. (NAL) (KCM, 18/04/06)

Orang Jakarta Buang Rp1,5 M per Hari

Tahukah Anda, penduduk Jakarta kerap membuang receh hingga Rp1,5 miliar setiap hari? Angka itu muncul bila kita menghitung jumlah anak jalanan yang berseliweran di Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi) dengan uang receh yang diberikan kepada mereka. Tak sepenuhnya buang-buang uang sih, tapi uang sebesar itu akan lebih bermanfaat bila dimenej dan digunakan untuk keperluan lain. Mau lebih jelas…?
Mari kita berhitung. Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak (KPA), jumlah anak jalanan di Jabodetabek saat ini mencapai 75.000 orang. Setiap anak bisa mengantongi lebih dari Rp20 ribu per hari, lho, dari meminta-minta. Itu artinya, mereka mengantongi Rp1,5 milyar per hari!

Di satu sisi, apalah arti uang recehan seratus atau lima ratus rupiah buat Anda. Tapi di sisi lain, tanpa disadari, kita telah membuat mereka betah di jalanan. Perhitungan matematis di atas, menimbulkan satu pertanyaan ironik yang besar. Bisa jadi, kitalah yang membuat anak-anak itu betah berada di jalan. Dengan mengamen, mengemis, menyapukan kemoceng di atas dashboard mobil, atau menyodorkan amplop sumbangan, seorang anak jalanan usia SD bisa memiliki penghasilan yang beda tipis dengan lulusan diploma. Begitu mudah bagi mereka.

Siapkan biskuit, permen, susu kotak
Pertanyaannya sekarang, dikemanakan uang penghasilan itu? Benar-benar untuk biaya sekolah atau bermain dingdong? Tak ada yang tahu pasti. Satu hal yang pasti, jumlah mereka kian menjamur. Mungkin karena mereka merasa tanpa perlu capek-capek sekolah atau susah-susah melamar kerja, tapi mendapatkan penghasilan yang nyaris setara dengan penghasilan lulusan diploma.

Mari, menjadi sahabat anak yang tidak memanjakan, tapi melakukan tindakan serta bantuan yang langsung bisa mereka nikmati. Sebagai pengganti uang receh, berikan mereka nutrisi bergizi atau barang layak pakai. Mulai sekarang, sediakan dalam tas atau mobil Anda: biskuit, permen, buah, susu kotak/botol, atau barang-barang bermanfaat lainnya yang langsung bisa diberikan saat tangan-tangan kecil itu menengadah di dekat Anda.

Sumber :www.kdp.or.id

Rapuhnya Anak Jalanan Perempuan

Rapuhnya Anak Jalanan Perempuan
Oleh : Wahju Budi Santoso

Anak adalah amanah. Islam mengajarkan bahwa anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tetapi masyarakat bahkan juga negara. Dalam kenyataannya,
kita melihat banyak anak yang tidak mendapat perhatian yang semestinya,
sehingga mereka harus hidup di jalanan.

Krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi, kemudian meluas menjadi krisis multidimensi, mengakibatkan semakin banyak anak-anak usia sekolah terkena dampaknya. Banyak diantara mereka tidak bersekolah lagi, karena orang tua mereka terkena pemutusan hubungan kerja.

Meskipun krisis ekonomi bukan satu-satunya penyebab terbengkalainya pendidikan anak-anak usia sekolah, namun ada korelasi kuat semakin luasnya krisis ekonomi diikuti pula oleh makin banyaknya anak-anak tidak berada di ruang sekolah lagi. Pada jam-jam sekolah, mereka berhamburan di mana-mana, bahkan di jalanan. Tidak bisa tidak, angka anak jalanan meningkat tajam.

Siapa Mereka?
Salah satu masalah krusial dari meningkatnya jumlah anak jalanan adalah bahwa diantara mereka tidak sedikit anak perempuan. Mereka berumur antara 4 sampai dengan 18 tahun, berada di jalanan untuk hidup bebas, lari dari keluarga/rumah atau untuk mencari tambahan pendapatan keluarga dengan menjadi pengamen, pemulung, pengasong, pengemis, dan lain-lain. Meskipun demikian mereka bukan penjaja seks jalanan. Penelitian Departemen Sosial (Depsos), Universitas Atmajaya Jakarta, SET Production (sebuah rumah produksi) dan ADB (Bank Pembangunan Asia) tahun 2000 menunjukkan 79,2% anak jalanan perempuan berada pada umur wajib belajar (wajar) sembilan tahun.

Disamping faktor ekonomi keluarga yang rendah, adanya anggapan bahwa anak perempuan harus mengalah dengan saudara laki-lakinya serta lebih banyak berkorban untuk keluarga, merupakan faktor pendorong anak perempuan banyak turun ke jalan. Penelitian di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (41,9%) anak perempuan turun ke jalanan untuk membantu menambah pendapatan orang tua baik atas kesadaran sendiri maupun disuruh orang tua.

Pada kelompok umur di bawah 7 tahun jumlah anak jalanan perempuan tiga kali lipat dari jumlah anak jalanan laki-laki. Semakin bertambah umurnya, perbandingan tersebut bergeser dan jumlah anak jalanan laki-laki menjadi dua kali lipat dari jumlah anak jalanan perempuan. Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa jalanan bukanlah tempat yang nyaman apalagi anak perempuan. Hidup di jalanan bagi anak perempuan adalah sebuah “pilihan terakhir” yang penuh risiko.

Rentan
Anak jalanan perempuan kiranya perlu mendapat perhatian yang serius. Ada tiga predikat sekaligus yang mereka sandang; anak, perempuan dan jalanan.

Sebagai anak, mestinya mereka memperoleh ruang dan waktu yang kondusif untuk perkembangan fisik maupun psikis secara wajar. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan, kini harus bersandar pada dirinya sendiri tanpa ada yang memberikan perhatian maupub perlindungan. Di rumah mereka harus melindungi diri dari orang tua dan keluarga, di jalanan harus melindungi diri dari masyarakat bahkan dari aparat.

Mereka juga harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, mulai dari makan, minum, istirahat, bermain, berlindung, hingga pada saat sakit sekalipun. Sebagai perempuan, dari sisi gender mungkin mereka mampu mengatasinya, namun perbedaan kodratinya menyebabkan anak jalanan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan seksual.

Jalanan bukanlah tempat yang aman dan nyaman apalagi bagi anak perempuan. Dengan mitos bahwa perempuan – apalagi anak perempuan – adalah makhluk yang lemah, maka risiko yang paling banyak mereka terima di jalanan adalah diperas, di-palak, ditodong, dieksploitasi. Dan sebagai perempuan, risiko pelecehan dan kekerasan seksual tidak dapat dihindari, karena di kehidupan jalanan tak ubahnya seperti hukum rimba; yang kuat, dia berkuasa. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa anak jalanan (laki-laki maupun perempuan) paling lama hanya dua hari pertama selamat dari pelecehan seksual. Jumlah anak jalanan perempuan yang mendapatkan risiko pelecehan seksual, masih menurut penelitian di atas sebanyak 3,7%. Suatu angka penderitaan yang cukup tinggi.

Tanpa atau dengan Persetujuan
Hubungan seksual antara “warga” anak jalanan bisa terjadi pada dua kondisi, yaitu tanpa persetujuan atau dengan persetujuan.

Untuk kasus tanpa pesetujuan, baik pelecehan seksual maupun perkosaan, sudah bukan rahasia lagi bahwa pelakunya adalah orang dekat bahkan orang yang seharusnya melindungi. Dan yang sangat mengejutkan mereka adalah aparat pembina dan bahkan aparat keamanan (PKBI DKI, YPSI, Unicef, 1997). Hal ini terjadi pula terhadap anak jalanan perempuan.

Mereka mengalami bermacam bentuk perlakuan pelecehan seksual dari yang ringan hingga yang berat.

Pengakuan Is (14 th) di Palembang bahwa dadanya dipegang-pegang, pantatnya ditepuk, dipeluk secara paksa oleh preman masih termasuk pelecehan seksual ringan bagi anak jalanan perempuan (Potret Anak Jalanan Perempuan, Depsos, 2000).

Namun demikian, perkosaan tetap merupakan suatu yang paling ditakuti oleh anak jalanan perempuan, sekalipun kehidupan seksual di jalanan sangat permissif dan nyaris tidak ada hukum maupun norma yang bisa melindungi mereka.

Pada kasus hubungan seksual dengan persetujuan, yang dilakukan dengan suka sama suka, jumlahnya cukup banyak. Hasil penelitian Depsos cukup mengejutkan. Bahwa mereka telah melakukan hubungan seks berumur antara 10-18 tahun, berhubungan dengan sesama teman, bertempat di bangunan-bangunan kosong, gerbong kereta api, dengan pasangan tetap atau berganti pasangan. Perilaku tersebut bukan untuk mencari uang, melainkan karena kehidupan yang bebas. Pada saat berganti-ganti, pasangannyapun orang yang tidak jauh dengannya; sudah lama dikenal dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bebas, mereka masih juga tidak asal berganti pasangan.

Dengan kehidupan seksual seperti itu, mau tidak mau mereka sangat rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), suatu penyakit yang berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi, berpengaruh buruk baik pada dirinya sendiri maupun keluarganya keluarganya kelak. Kebutuhan mereka Hidup di jalanan bukanlah pilihan bagi siapapun, tak terkecuali bagi anak perempuan. Sejelek-jelek rumah, ia masih merupakan tempat yang lebih nyaman. Memang sebagian besar (83.1%) anak jalanan perempuan masih tinggal bersama orang tua, artinya setiap hari atau secara berkala pulang ke rumah. Namun “rumah” bagi mereka tidak bisa dibandingkan dengan rumah seperti yang dipahami orang pada umumnya. Meskipun mereka punya orang tua – yang berarti punya “rumah” – namun bukan berarti mereka secara otomatis bisa mendapatkan kedamaian keluarga. Rumah bagi mereka tidak berarti kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi dengan baik.

Andai telah terpenuhi kebutuhannya, tentu mereka tidak akan berkeliaran di jalanan. Sebab risikonya terlampau berat untuk dipikul oleh seorang anak perempuan yang sama sekali tidak memperoleh perlindungan dari lingkungan aparat keamanan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada lima besar kebutuhan anak jalanan perempuan, yaitu makanan, pakaian, sekolah, rumah dan modal usaha. Terlihat bahwa pilihan kebutuhannya berturut-turut sejak kebutuhan primer bergerak ke kebutuhan masa depan. Ini hanya bisa diartikan satu hal: jangankan untuk kebutuhan sandang dan masa depan, untuk kebutuhan makan dan pakaian saja mereka masih menghadapi persoalan serius.

Persoalannya menjadi lebih krusial karena kebutuhan-kebutuhan di atas harus mereka usahakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Alih-alih mendapat bantuan, mereka justru menjadi obyek pemerasan dan pelecehan seksual. Negara tidak mampu menyelesaikan bukan hanya karena kecilnya anggaran untuk mereka, tapi juga karena penyelesaiannya tidak menyentuh persoalan paling mendasar dari kebutuhan mereka. Sehingga anak jalanan terus bertambah, termasuk anak jalanan perempuan. Bagi umat muslim, hal ini mestinya menjadi kesadaran religius untuk turut mengatasinya sekecil apa pun bentuknya.]

Sumber: www.rahima.or.id

Penderita Gizi Buruk di Banten Bertambah

Penderita Gizi Buruk di Banten Bertambah

Serang, 6 September 2006 10:44
Jumlah balita penderita gizi buruk di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan hampir secara merata di setiap Kabupaten.

Data di Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang diperoleh Rabu, menunjukkan, selama dua bulan terakhir jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Serang meningkat dari 2.084 meningkat menjadi 2.297, di Kabupaten Pandeglang bertambah dari 2.268 menjadi 2.376.

“Balita penderita terbanyak tercatat di Kabupaten Lebak yang dalam dua bulan bertambah sebanyak 961 orang,” kata Dr Djadja Buddy Rahardja Kepala Dinkes Banten.

Selain itu penambahan serupa juga terjadi di Kota Tangerang sebanyak 233 orang, dan di Kota Cilegon sebanyak 224 orang sementara data dari Kota Tangerang hingga saat ini belum tercantum di Dinkes Banten.

Untuk menangani kerawanan gizi tersebut, kata Djadja, pihaknya terus menggalakkan pemberian gizi tambahan bagi para balita di setiap Puskesmas se-Provinsi Banten.

“Hanya memang untuk mengatasi secara tuntas tampaknya cukup sulit sebab terkait dengan tingkat ekonomi orang tua si balita yang rata-rata dari keluarga tidak mampu, jadi selama ekonomi mereka belum membaik saya kira penderita gizi buruk akan tetap ada,” katanya.

Selain itu, Djadja juga menunjuk adanya anggapan yang salah kaprah di kalangan masyakat yang lebih mengutamakan gizi untuk bapa sebagai tulang punggung keluarga sehingga gizi untuk anak dan ibu kurang diperhatikan.

“Anggapan seperti itu harus diubah termasuk juga anggapan bila anak diberi ikan akan cacingan karena justru anak-anak sangat membutuhkan masukkan gizi yang cukup untuk pertumbuhan mereka,” katanya.

Di Rumah Sakit Ajidarmo Rangkasbitung Kabupaten Lebak hingga saat ini masih dirawat lima penderita gizi buruk.

Salah satunya adalah Muhammad Agniya (5), yang hanya memiliki berat badan 6,7 kg. Anak pasangan Yono dan Teti, warga Desa Giliharja, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, itu juga mengalami sesak napas.

Tulang kaki dan dadanya terlihat kecil serta menonjol. Karena kekurangan gizi, sejak kecil Muhammad tidak bisa berjalan.

Adapun empat penderita lain adalah Usup (19 bulan) memiliki berat badan 5,7 kg, Iknu (18 bulan) 6,7 kg, Dani (10 bulan) 5,3 kg, dan Alan (14 bulan) memiliki berat badan 6,5 kg.

“Umumnya, penderita gizi buruk di Lebak disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga yang tidak baik. Selain itu, ibunya juga tidak tahu tentang lingkungan dan makanan yang sehat,” ujar Wahyu, salah seorang dokter di RSUD Adjidarmo.

Para orang tua di rumah sakit tersebut mengeluhkan dihentikannya bantuan dari Pemkab Lebak untuk mensubsidi pengobatan anak-anak mereka.

“Dulu saat pertama kasus gizi buruk ramai diberitakan, Bupati memberi bantuan sampai biaya transport dan biaya tunggu juga diberikan, sekarang untuk membantu meringankan biaya perawatan anak saja dipersulit,” ujar Omo (34) orang tua salah seorang penderita gizi buruk. [TMA, Ant]
(sumber Gatra.com)