Petani Indramayu Sulit Peroleh Pupuk

Petani Indramayu Sulit Peroleh Pupuk

Indramayu, Kompas – Memasuki musim tanam, para petani di daerah pantai utara Jawa Barat mulai kesulitan memperoleh pupuk urea. Padahal, petani sangat membutuhkan pupuk tersebut pada masa tanam sekarang. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, dikhawatirkan petani terancam gagal panen.

Hal serupa dikhawatirkan juga terjadi di Kabupaten Cirebon yang saat ini sebagian petani mulai menanam padi.

Menurut Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Herdadi Soegandi, Rabu (28/4), pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan produsen pupuk, pada Kamis ini. “Jika ternyata harga pupuk terus naik maka kami akan mengadakan operasi pasar,” ujarnya.

Berdasarkan pengamatan Kompas, areal persawahan di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, mulai memasuki masa tanam. Sejumlah petani terlihat sedang memanen padi di lahan mereka. Di lahan yang lain, para petani terlihat mulai mengolah sawah untuk ditanami benih padi.

Menurut Herdadi, pihaknya memperkirakan kebutuhan pupuk sebanyak 6.000 ton pada Mei mendatang. Untuk April ini, kebutuhan pupuk sebanyak 500 ton. “Kalau sekarang persediaan pupuk kami masih mampu memenuhi kebutuhan para petani. Namun, sebenarnya kebutuhan pupuk mencapai puncaknya pada Mei mendatang karena sebagian besar petani mulai menanam padi dalam waktu yang sama,” ujarnya.

Di Kabupaten Indramayu, kelangkaan pupuk mengakibatkan harga pupuk melambung tinggi. Jika dalam kondisi normal, petani bisa membeli pupuk dengan harga Rp 103.000 hingga Rp 105.000 per kuintal, maka sekarang harga pupuk mencapai Rp 120.000 hingga Rp 125.000 per kuintal. Bahkan, di sejumlah tempat, harga pupuk mencapai lebih dari Rp 130.000 per kuintal.

Pola subsidi pupuk

Untuk mengatasi melonjaknya harga pupuk, DPRD setempat menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif dan para distributor pupuk se-Indramayu. Dalam rapat itu, Komisi B DPRD Indramayu merekomendasikan untuk menggelar operasi pasar dalam waktu dekat bersama dengan pemerintah dan distributor.

“Subsidi pupuk tahun 2003 sebanyak Rp 1,3 triliun untuk menjaga agar jangan sampai harga pupuk naik dari Rp 1.150 jadi Rp 1.450 per kg,” ujar Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Memet Gunawan di sela-sela acara Rapat Koordinasi Program Pembangunan Pertanian Jawa Barat, Rabu (28/4) di Bandung. (k02/EVY)(KCM,29/04/04)

Menko Ekuin : Dana Kemiskinan Mencapai Rp 18 Triliun

Menko Ekuin : Dana Kemiskinan Mencapai Rp 18 Triliun
28 April 2004

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengatakan setelah dilakukan identifikasi ke sejumlah departemen, pihaknya mencatat dana untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia tahun 2004 mencapai Rp 18 triliun. Hal ini dikatakan Dorodjatun dalam Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional di Hotel Ambara Jakarta Rabu (27/4).

“Saya kira sekitar Rp.18 triliun yang harusnya sampai ke masyarakat Indonesia,” kata Dorodjatun. Menurutnya dana sebesar itu saat ini tercecer di berbagai departemen. “Karena APBN untuk membantu masyarakat miskin tersebar di berbagai departemen, lembaga pemerintahan non departemen dan pemda-pemda,” katanya.

Saat ini, kata Dorodjatun, berdasarkan data BPS tercatat angka kemiskinan di Indonesia mencapai 37,3 juta jiwa atau 17,4 persen dari jumlah penduduk Indonesia. “Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan angka kemiskinan sebelum krisis tahun 1996 yang mencapai 22,5 juta jiwa atau 11,3 persen,” katanya. Kemiskinan 20,32 persen berada di pedesaan dan 13,57 persen ada di perkotaan.

Dorodjatun mengatakan ada beberapa faktor penyebab kemiskinan. Dia mencontohkan, terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya kepemilikan aset, kurangnya akses terhadap fasilitas pendidikan, kelemahan tata pemerintahan dan lemahnya penyelenggaraan perlindungan sosial.

Salah satu yang perlu dilakukan, Dorodjatun menjelaskan, pemerintah akan terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. “Harus 7 persen per tahun. Selain itu inflasi juga harus diturunkan sebab kasihan rakyat walau mendapat nafkah tetapi harga mengejar mereka,” katanya.

Hal lain yang perlu dilakukan,lanjut dia, mengusahakan agar investasi terus masuk. “Pemilu yang dinilai baik dan disusul pemilu presiden juga, maka sehabis itu investor balik lagi ke Indonesia,” prediksi Dorodjatun. Muhamad Nafi – Tempo News Room

Ribuan Pekerja Perkayuan Kalimantan Barat Di-PHK

Ribuan Pekerja Perkayuan Kalimantan Barat Di-PHK

Pontianak, Kompas – Ribuan buruh industri perkayuan di Kalimantan Barat dalam tiga bulan terakhir (Januari-Maret 2004) kini sangat terpukul karena kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja. PHK itu terkait dengan pengurangan karyawan yang dilakukan 10 perusahaan perkayuan.

Dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan 10 perusahaan, maka jumlah perusahaan di Kalbar yang melakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja ada 19 perusahaan. Jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 7.775 orang.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar Kadir Ubbe kepada wartawan di Pontianak, Selasa (13/4).

Kadir Ubbe mengungkapkan, khusus untuk perusahaan perkayuan, pengurangan ribuan buruh itu dilakukan akibat kesulitan mendapatkan bahan baku dan persoalan besarnya biaya operasional. Kebijakan pengurangan karyawan dilakukan agar perusahaan-perusahaan itu tetap bisa bertahan.

Kadir menjelaskan, selama tiga bulan terakhir (Januari-Maret 2004), di Kalbar ada 19 perusahaan yang melakukan PHK dengan jumlah buruh yang terkena kebijakan itu sebanyak 7.775 orang.

Dari 19 perusahaan itu, yang terbanyak adalah perusahaan perkayuan yang kini menghadapi kesulitan bahan baku. Kesulitan terjadi karena hutan alam, terutama hutan produksi di daerah, sudah banyak habis dieksploitasi. Selain bahan baku, juga diperkirakan perusahaan-perusahaan itu kesulitan dana biaya operasional.

Di samping perusahaan perkayuan, juga ada perusahaan perikanan dan perkebunan. “Akibat banyak karyawan perkayuan yang di PHK tersebut, kini mereka banyak juga yang mengadu nasib ke industri perkayuan dan perkebunan di Sarawak, Malaysia timur,” katanya.

Kadir menyebutkan, belasan perusahaan yang mengurangi karyawannya itu adalah PT Benua Indah Group dengan jumlah karyawan yang dikurangi 2.000 orang, PT Alas Kesuma Group 1.000 orang, PT Erna Juliwaty 1.000 orang, PT Rimba Ramin 300 orang, PT Barito Pasifik 300, PT Batasan Group 500 orang, PT Wana Bangun Agung 300 orang, PT Bumi Raya Group 400 orang, PT Baru Ampar Wood Industri 500 orang, PT Industani 200 orang, PT Aria 200 orang, PT Hasil Liberty 200 orang, PT Fishlindo 163 orang, PT Windu Alam Prima 83 orang, Aquarium 121 orang, Kurnia Kapuas 80 orang, Mitra Inti Sejati 11 orang, PT Multi Jaya 150 orang, dan Surya Deli Makmur 167 orang.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Kalbar Tri Budiarto secara terpisah di Pontianak juga membenarkan adanya kesulitan yang dihadapi sejumlah perusahaan perkayuan di Kalbar. Makin sulitnya mendapatkan bahan baku dari hutan alam di Kalbar adalah salah satu permasalahan kehutanan di daerah ini selain terus membengkaknya tunggakan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) serta maraknya kegiatan penebangan liar.

Tri Budiarto mengungkapkan, dilihat dari luas hutan produksi di Kalbar yang mencapai 9,1 juta hektar, kini yang masih dikategorikan sebagai hutan alam tinggal sekitar 600.000 hektar.

Sementara itu, jika dilihat dari kapasitas terpasang industri perkayuan di Kalbar mencapai 2, 1 juta meter kubik, sedangkan realisasi produksi hanya sekitar 1,2 juta meter kubik. Ini berarti, sedikitnya, kekurangan satu juta meter kubik dipasok dari kegiatan penebangan ilegal.

Untuk tahun 2004, rencana karya tahunan yang disahkan hanya sekitar 385.000 meter kubik. Perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH) yang bertahan di Kalbar tinggal enam perusahaan.

Dari keadaan ini saja sudah tidak mengherankan lagi jika ada ribuan buruh perkayuan yang terkena kebijakan PHK akibat sejumlah industri itu mengalami kesulitan dalam menyediakan bahan baku.

“Kami berusaha mengajak perusahaan perkayuan agar mengubah pola eksploitatif terhadap hutan alam ke pola penanaman hutan (plantation forest). Saya kira, jika mereka bisa terbuka, maka industri perkayuan di Kalbar bisa bertahan lebih lama dengan ketersediaan bahan baku yang memadai,” katanya. (FUL) (KCM,14/04/04)