Belajar Mengatasi Kemiskinan dari Negara Miskin Bangladesh

Belajar Mengatasi Kemiskinan dari Negara Miskin Bangladesh

Pada kunjungan 5 hari di Bangladesh, ada seorang rekan menerima SMS dari Indonesia “Mencari apa di Bangladesh, apakah tidak ada negara lain yang dapat dikunjungi sebagai tempat belajar selain Bangladesh yang sudah jelas merupakan International Basketplace?” Istilah International Basketplace ini dikenalkan Robert McNamara, ketika itu Presiden Bank Dunia, untuk menggambarkan contoh kemiskinan yang sangat parah. Memang benar kebanyakan orang merasa hanya dapat belajar dari masyarakat/bangsa yang sudah lebih maju, dan lebih kaya dari kita, dan bagaimana kita dapat belajar untuk menuju ke sana. Namun yang lebih benar, proses kemajuan negara-negara industri maju banyak yang tidak serta merta bisa kita tiru, sedangkan dari negara-negara yang masih “di belakang kita” kita justru dapat lebih banyak belajar untuk menghindari hal-hal dan kebijakan-kebijakan keliru yang dilakukan negara-negara yang masih terbelakang tersebut.

Bangladesh dengan penduduk 132 juta orang dewasa ini adalah negara berpenduduk terbesar nomor 8 di dunia. Negara yang baru 33 tahun merdeka ini (dari Pakistan 1971) dilaporkan berpendapatan perkapita US$380 dengan penduduk miskin sekitar 50% dari jumlah penduduk keseluruhan.

Bangladesh adalah “simbol kemiskinan Asia” sehingga “pakar kemiskinan” seluruh dunia merasa “belum pakar” jika belum datang atau mempelajari masalah kemiskinan negara ini. Dari berbagai masalah tentang kemiskinan di Bangladesh, microcredit atau microfinance adalah salah satu yang paling menonjol. Bangladesh dianggap sebagai negara tempat kelahiran “ilmu kredit mikro” (microcredit science) berbentuk Bank Perdesaan, atau dalam bahasa Bengali Grameen Bank, yang dirintis oleh Profesor Muhammad Yunus. Grameen Bank (GB) kini menjadi simbol keberhasilan atau kunci sukses program penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya ditiru/direplikasi di berbagai negara termasuk Indonesia.

Kiranya tidak diragukan lagi bahwa jika kita di Indonesia bertekad memberantas kemiskinan dan “pengangguran”, kata “pengangguran” harus diberi tanda kutip karena “pengangguran” kita sangat berbeda dengan konsep pengangguran di buku-buku teks, kita harus tinggalkan semua konsep-konsep Barat dan diganti dengan konsep-konsep kita sendiri.

Perubahan mindset (cara pandang/kerangka berpikir/paradigma) yang kini sangat diperlukan bagi pemecahan masalah-masalah sosial-ekonomi bangsa Indonesia merupakan kebutuhan mutlak dewasa ini, dan ini harus dipimpin oleh para “ekonom sosial”, yaitu ekonom yang telah mengaku dosa atas pemikiran-pemikiran, perilaku, dan tindakan-tindakan “keblinger” di masa lalu yang semata-mata bersumber pada pemikiran-pemikiran ekonomi Neoklasik Barat. Pemikiran-pemikiran ekonomi baru yang kami sebut dengan nama Ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang Pancasilais, yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa, bermoral kemanusiaan yang adil dan beradab, bermoral nasionalisme/kebangsaan, bermoral kerakyatan, dan semuanya diarahkan pada upaya-upaya serius menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yogyakarta, Maret 2004

Mubyarto/Redaksi Jurnal Ekonomi Rakyat

110 Ribu Siswa di Lebak Putus Sekolah

Banten

110 Ribu Siswa di Lebak Putus Sekolah
11 Maret 2004

TEMPO Interaktif, Rangkasbitung alam tiga tahun terakhir ini, hampir 50 persen atau 110 ribu siswa dari 288 ribu siswa di Kabupaten Lebak mengalami putus sekolah.

Hal ini diungkapkan Bupati Lebak, Mulyadi Jayabaya, kepada wartawan di Rangkasbitung, Kamis (11/3). “Ini merupakan temuan para kepala Dinas Pendidikan tingkat kecamatan yang masuk ke meja saya,” katanya.

Bupati belum mengetahui secara persis penyebab tingginya jumlah siswa yang putus sekolah tersebut. Tapi, kata dia, berdasarkan penelitian sementara, banyaknya jumlah siswa yang putus sekolah ini akibat orang tua murid lebih suka anak-anaknya belajar di pendidikan nonformal.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Didi Supriadie, mengatakan jumlah anak putus sekolah di Provinsi Banten membengkak dari 98.967 anak menjadi 292.869 anak atau hampir 30 persen dari 989.697, jumlah anak usia sekolah yang ada.

Hal ini, kata dia, karena selain memburuknya kondisi sosial-ekonomi orang tua murid sejak krisis ekonomi, juga akibat musibah banjir dan tanah longsor yang merusak sarana pendidikan di daerah ini.

Ia mengatakan anak putus sekolah terdiri dari anak sekolah dasar (SD), madrasah, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), dan Sanawiyah.

“Jumlah anak putus sekolah membengkak setelah terjadinya banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah pada tahun lalu,” kata Didi.

Ia menambahkan, sebelum terjadi banjir dan tanah longsor, di wilayah itu angka usia belajar yang tidak dapat menikmati pelajaran dengan baik hanya 17.900 anak atau 17,9 persen, padahal untuk ukuran nasional angka putus sekolah idealnya 0,1 persen.

Keterangan lain yang diperoleh Tempo News Room menyebutkan, sejumlah anak usia sekolah yang mengungsi dari Aceh dan bekas transmigran di Kalimantan juga menjadi masalah tersendiri bagi pengadaan sarana pendidikan di Provinsi Banten. Pengungsi ini jumlahnya mencapai hampir 500 kepala keluarga (KK).

Guna mengatasi berbagai keperluan untuk pendidikan anak-anak mereka, Dinas Pendidikan Provinsi Banten tengah berupaya melakukan pendekatan kepada pengusaha dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam paket peduli ini, Dinas Pendidikan Provinsi Banten juga melakukan pemberdayaan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan anak-anak bagi kelanjutan pembangunan bangsa.

“Dalam paket ini diupayakan yang terlibat nantinya kalangan industriawan yang berada di Provinsi Banten,” kata Didi.
Faidil Akbar – Tempo News Room

Pengangguran Belum Dianggap Masalah Serius

Pengangguran Belum Dianggap Masalah Serius

Jakarta, Kompas – Masalah pengangguran, yang telah mencapai 39,3 juta orang, tidak dianggap sebagai masalah serius. Ini terbukti dengan belum satu pun partai politik dan calon presiden yang memiliki visi, program, dan target tentang penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, sekaligus pengurangan jumlah penganggur. Yang mencolok hanyalah pembagian uang dan kegiatan lain yang bersifat sesaat, dan bukan untuk menuntaskan masalah bangsa.

Dari kenyataan itu, dikhawatirkan Pemilihan Umum 2004 takkan membawa perubahan dan kemajuan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dan negara Indonesia selama lima tahun mendatang. “Jadi, kalau salah memilih pemimpin saat ini, saya yakin bangsa ini tidak selamat. Jadi, jangan sampai kita salah memilih lagi,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Kamis (4/3).

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas, jumlah penganggur pada tahun 1997 tinggal 36,5 juta orang. Namun, setahun berikutnya bersamaan dengan krisis ekonomi, angka pengangguran melonjak mencapai 40 juta orang, lalu tahun 1999 berkurang menjadi 39,4 juta orang. Jumlah ini terus merosot dan pada tahun 2001 menjadi 36,2 juta orang. Namun, tahun 2002 jumlah penganggur membengkak lagi mencapai 38,4 juta orang, dan tahun 2003 menjadi 39,3 juta orang.

Jumlah penganggur ini, menurut Sofjan, akan terus meningkat sebab satu demi satu industri masih akan hengkang ke negara lain, seperti Vietnam dan Malaysia. Pilihan ini dilakukan investor sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang kurang memberikan iklim investasi yang kondusif dan masih sangat lemahnya penegakan hukum.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat berpendapat, masalah ekonomi yang dihadapi bangsa ini sudah sangat krusial. Akan tetapi, masalah itu selalu diremehkan sehingga dunia usaha sangat berharap tim ekonomi mendatang merupakan figur-figur berbobot dan mengerti kebutuhan pelaku ekonomi. Fokus utama adalah membangkitkan ekonomi mikro, khususnya sektor riil.

Persoalannya adalah dari 145 juta pemilih, hanya 23 persen yang tinggal di perkotaan, sedangkan selebihnya adalah pemilih tradisional yang kurang peduli dengan program kerja. “Ini yang menjadi tugas berat untuk meyakinkan masyarakat agar memilih pemimpin yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan kegiatan ekonomi lainnya,” kata Hidayat.

Menurut Sofjan, selain pengangguran, masalah lain yang tidak kalah penting adalah pendidikan, pengelolaan sumber daya hutan, kelautan, kesehatan, dan permukiman. Bahkan, yang paling banyak beredar di Indonesia selama ini adalah barang-barang ilegal. Barang itu adalah hasil penyelundupan dari luar negeri.

Kenyataan demikian sangat tidak sehat karena di satu sisi mematikan industri dalam negeri dan meningkatkan jumlah penganggur. Di sisi lain, negara juga kehilangan pendapatan sebab tak bisa memungut Bea Masuk impor. Lebih buruk lagi, ketergantungan Indonesia terhadap barang impor makin tinggi.

Jalur ganda

Di tempat terpisah pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar Hary Azhar Azis mengatakan, penggunaan strategi efek cucuran air (trickle down effect) dalam pembangunan ekonomi selama ini terbukti gagal membangun fondasi ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, pembangunan sistem perekonomian rakyat harus dijalankan bersamaan dengan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

“Strategi pembangunan ekonomi yang dinamai strategi jalur ganda ini untuk menjawab strategi trickle down effect. Harapan berkembangnya ekonomi rakyat sebagai imbas pembangunan ekonomi skala besar ternyata tidak berjalan. Ini kegagalan fundamental pola yang lama,” ujarnya.

Jalur pertama strategi ini adalah pembangunan sistem perekonomian rakyat, yang sangat menderita selama krisis. Dua masalah ekonomi mendasar yang dirasakan rakyat adalah pengangguran dan kemiskinan.

Menurut Hary, sekitar 68 persen dari 100 juta tenaga kerja bergerak di sektor informal. Sebanyak 18 juta dibayar sangat minimum, bahkan tak dibayar sama sekali. Mereka inilahtutur Hary, yang perlu diberdayakan. “Ini masalah utama yang harus diselesaikan pemerintah baru hasil pemilu dalam tahun pertama pemerintahannya,” ujar Hary menambahkan.

Cara pertama yang ditawarkan melalui pendekatan fiskal, dengan memperbesar porsi anggaran pembangunan. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan anggaran pembangunan hanya 13 persen dibandingkan dengan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri yang bertumbuh 65 persen.

Langkah kedua melalui kebijakan moneter dengan menghubungkan perbankan dengan sektor riil. Rasio kredit dengan dana pihak ketiga yang jumlahnya mendekati Rp 900 triliun (loan to deposit ratio/LDR) masih di bawah 50 persen. Oleh karena tidak ada hubungan, selama ini pemilik modal cenderung menempatkan dananya pada investasi portofolio, padahal investasi langsung lebih menyerap tenaga kerja.

Jalur kedua adalah peningkatan daya saing industri dalam negeri, baik milik swasta maupun badan usaha milik negara. Dikatakan, penguatan kelembagaan akan memberi sinyal kompetitif pada mekanisme pasar yang berlaku sehingga industri Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

Pengamat ekonomi Umar Juoro menilai, selama ini ada kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan aktivitas politik. Partai politik sibuk dengan kepentingan internal, seperti menjalin koalisi dan pencalonan presiden, sementara rakyat dipusingkan dengan sulitnya mencari pekerjaan dan mahalnya kebutuhan pokok.

“Fokus pada perluasan kesempatan kerja dan pemberantasan kemiskinan jauh lebih diperlukan rakyat. Penyediaan lapangan kerja juga jawaban tepat untuk mengatasi korupsi karena kalau mengatasi korupsi dulu tidak akan selesai-selesai, dan penganggur terus bertambah,” ujar Umar.(jan/was) (KCM,05/05/04)

Pengangguran Belum Dianggap Masalah Serius

Pengangguran Belum Dianggap Masalah Serius

Jakarta, Kompas – Masalah pengangguran, yang telah mencapai 39,3 juta orang, tidak dianggap sebagai masalah serius. Ini terbukti dengan belum satu pun partai politik dan calon presiden yang memiliki visi, program, dan target tentang penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, sekaligus pengurangan jumlah penganggur. Yang mencolok hanyalah pembagian uang dan kegiatan lain yang bersifat sesaat, dan bukan untuk menuntaskan masalah bangsa.

Dari kenyataan itu, dikhawatirkan Pemilihan Umum 2004 takkan membawa perubahan dan kemajuan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dan negara Indonesia selama lima tahun mendatang. “Jadi, kalau salah memilih pemimpin saat ini, saya yakin bangsa ini tidak selamat. Jadi, jangan sampai kita salah memilih lagi,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Kamis (4/3).

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas, jumlah penganggur pada tahun 1997 tinggal 36,5 juta orang. Namun, setahun berikutnya bersamaan dengan krisis ekonomi, angka pengangguran melonjak mencapai 40 juta orang, lalu tahun 1999 berkurang menjadi 39,4 juta orang. Jumlah ini terus merosot dan pada tahun 2001 menjadi 36,2 juta orang. Namun, tahun 2002 jumlah penganggur membengkak lagi mencapai 38,4 juta orang, dan tahun 2003 menjadi 39,3 juta orang.

Jumlah penganggur ini, menurut Sofjan, akan terus meningkat sebab satu demi satu industri masih akan hengkang ke negara lain, seperti Vietnam dan Malaysia. Pilihan ini dilakukan investor sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang kurang memberikan iklim investasi yang kondusif dan masih sangat lemahnya penegakan hukum.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat berpendapat, masalah ekonomi yang dihadapi bangsa ini sudah sangat krusial. Akan tetapi, masalah itu selalu diremehkan sehingga dunia usaha sangat berharap tim ekonomi mendatang merupakan figur-figur berbobot dan mengerti kebutuhan pelaku ekonomi. Fokus utama adalah membangkitkan ekonomi mikro, khususnya sektor riil.

Persoalannya adalah dari 145 juta pemilih, hanya 23 persen yang tinggal di perkotaan, sedangkan selebihnya adalah pemilih tradisional yang kurang peduli dengan program kerja. “Ini yang menjadi tugas berat untuk meyakinkan masyarakat agar memilih pemimpin yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan kegiatan ekonomi lainnya,” kata Hidayat.

Menurut Sofjan, selain pengangguran, masalah lain yang tidak kalah penting adalah pendidikan, pengelolaan sumber daya hutan, kelautan, kesehatan, dan permukiman. Bahkan, yang paling banyak beredar di Indonesia selama ini adalah barang-barang ilegal. Barang itu adalah hasil penyelundupan dari luar negeri.

Kenyataan demikian sangat tidak sehat karena di satu sisi mematikan industri dalam negeri dan meningkatkan jumlah penganggur. Di sisi lain, negara juga kehilangan pendapatan sebab tak bisa memungut Bea Masuk impor. Lebih buruk lagi, ketergantungan Indonesia terhadap barang impor makin tinggi.

Jalur ganda

Di tempat terpisah pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar Hary Azhar Azis mengatakan, penggunaan strategi efek cucuran air (trickle down effect) dalam pembangunan ekonomi selama ini terbukti gagal membangun fondasi ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, pembangunan sistem perekonomian rakyat harus dijalankan bersamaan dengan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

“Strategi pembangunan ekonomi yang dinamai strategi jalur ganda ini untuk menjawab strategi trickle down effect. Harapan berkembangnya ekonomi rakyat sebagai imbas pembangunan ekonomi skala besar ternyata tidak berjalan. Ini kegagalan fundamental pola yang lama,” ujarnya.

Jalur pertama strategi ini adalah pembangunan sistem perekonomian rakyat, yang sangat menderita selama krisis. Dua masalah ekonomi mendasar yang dirasakan rakyat adalah pengangguran dan kemiskinan.

Menurut Hary, sekitar 68 persen dari 100 juta tenaga kerja bergerak di sektor informal. Sebanyak 18 juta dibayar sangat minimum, bahkan tak dibayar sama sekali. Mereka inilahtutur Hary, yang perlu diberdayakan. “Ini masalah utama yang harus diselesaikan pemerintah baru hasil pemilu dalam tahun pertama pemerintahannya,” ujar Hary menambahkan.

Cara pertama yang ditawarkan melalui pendekatan fiskal, dengan memperbesar porsi anggaran pembangunan. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan anggaran pembangunan hanya 13 persen dibandingkan dengan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri yang bertumbuh 65 persen.

Langkah kedua melalui kebijakan moneter dengan menghubungkan perbankan dengan sektor riil. Rasio kredit dengan dana pihak ketiga yang jumlahnya mendekati Rp 900 triliun (loan to deposit ratio/LDR) masih di bawah 50 persen. Oleh karena tidak ada hubungan, selama ini pemilik modal cenderung menempatkan dananya pada investasi portofolio, padahal investasi langsung lebih menyerap tenaga kerja.

Jalur kedua adalah peningkatan daya saing industri dalam negeri, baik milik swasta maupun badan usaha milik negara. Dikatakan, penguatan kelembagaan akan memberi sinyal kompetitif pada mekanisme pasar yang berlaku sehingga industri Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

Pengamat ekonomi Umar Juoro menilai, selama ini ada kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan aktivitas politik. Partai politik sibuk dengan kepentingan internal, seperti menjalin koalisi dan pencalonan presiden, sementara rakyat dipusingkan dengan sulitnya mencari pekerjaan dan mahalnya kebutuhan pokok.

“Fokus pada perluasan kesempatan kerja dan pemberantasan kemiskinan jauh lebih diperlukan rakyat. Penyediaan lapangan kerja juga jawaban tepat untuk mengatasi korupsi karena kalau mengatasi korupsi dulu tidak akan selesai-selesai, dan penganggur terus bertambah,” ujar Umar.(jan/was) (KCM,05/05/04)